*Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si.
Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Praktisi Pendidikan, Guru Utama di Rumah Perkaderan & Tahfidh al-Qur’an Monasmuda Institute Semarang, Pengasuh Pesantren & Sekolah Alam Planet NUFO Rembang.
Di antara amanat konstitusi NRI tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menjalankan amanat ini, mayoritas pikiran tertuju kepada pendidikan. Karena itu, seolah yang diperlukan hanyalah lembaga pendidikan. Karena itu, yang menjadi perhatian utama adalah pendidik, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan.
Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, selain dibangun sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi, juga pondok pesantren.
Kurikulum sekolah didominasi oleh pelajaran-pelajaran untuk mempelajari ilmu-ilmu alam dan sosial dengan sangat sedikit ilmu agama. Kurikulum madrasah berusaha menyeimbangkan antara keduanya. Sedangkan pesantren berfokus kepada ilmu-ilmu agama (ulûm al-dîn).
Namun, sudah terjadi pergantian kepemimpinan, mulai dari Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno, lalu Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, dan kemudian era reformasi yang di dalamnya telah terjadi enam kali pergantian kepemimpinan, mulai dari Habibie, Gus Dur, Magawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo Soebianto, ternyata belum nampak ada perubahan kualitas manusia Indonesia. Bukti belum adanya perubahan kualitas ini sesungguhnya cukup banyak. Namun, hasil PISA (Programme for International Student Assessment) bisa dijadikan sebagai bukti yang paling tidak bisa diingkari. Berdasar hasil itu, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 81 negara yang disurvey. Jika dibandingkan dengan peringkat Indonesia dalam PISA yang diselenggarakan tujuh kali sebelumnya, nampak tidak ada perubahan yang berarti. Padahal sudah lebih sering lagi terjadi pergantian menteri, baik menteri pendidikan maupun agama, dan terjadi pula pergantian kurikulum bersamaan dengan itu. Bahkan karena dianggap cukup sering terjadi perubahan kurikulum, muncul ungkapan “ganti menteri, ganti kurikulum”.
Namun, perubahan rezim dan pergantian menteri beserta kurikulum pendidikan, ternyata tidak diikuti oleh perubahan kualitas menjadi lebih baik. Ini mestinya menghasilkan simpulan bahwa yang terjadi sebelumnya ibarat “menggaruk yang tak gatal”. Mestinya muncul pandangan bahwa peningkatan kualitas manusia, bukan karena sekedar proses pendidikan, tetapi ada hal lain, dan tidak menutup kemungkinan itu lebih mendasar. Inilah yang ditangkap oleh Prabowo Soebianto sejak lama.
Prabowo telah mencetuskan gagasan untuk memberikan makanan bergizi sejak tahun 2006, sebelum dia mendirikan Partai Gerindra tahun 2008 yang dijadikannya sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Gagasan ini disebut revolusi putih karena fokus awalnya ingin memberikan susu kepada anak-anak sekolah untuk menekan angka stunting. Pemberian makanan bergizi pertama kali masuk dalam panggung debat capres menjelang Pemilu 2014 oleh pasangan Prabowo-Hatta.
Namun, gagasan tersebut baru benar-benar terwujud dalam program yang diberi nama MBG (Makanan Bergizi Gratis) setelah Prabowo terpilih menjadi presiden. Itu pun harus menghadapi kritik bahkan cemoohan karena pada umumnya mereka tidak memahami hubungan antara isi perut dengan “isi kepala”.
Yang selama ini menjadi fokus perhatian dalam pembangunan manusia Indonesia lebih lebih dominan kualitas dan terutama kuantitas guru dan juga tentu saja fasilitas di lembaga pendidikan. Itu nampak dalam banyak pembicaraan atau pembicaraan untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Padahal masalah utamanya justru adalah kualitas muridnya. Itu terbukti dengan hilangnya sekolah unggulan setelah diberlakukan kebijakan zonasi. Bukan berarti bahwa kualitas guru dan fasilitas pendidikan tidak penting.
Namun, kualitas murid adalah hal lebih dasar. Jika memang yang menjadi faktor utama keunggulan sebuah sekolah adalah guru dan juga fasilitas yang ada di dalamnya, maka kebijakan zonasi mestinya tidak akan ditentang oleh guru-guru di sekolah yang sebelumnya dianggap sebagai sekolah unggulan. Sebab, mereka akan tetap bisa menjadikan murid-murid yang berasal dari rumah-rumah yang dekat dengan sekolah untuk menjadi manusia-manusia unggul sebagaimana sebelumnya. Namun, sekali lagi, faktanya tidak demikian.
Di antara penyebab kekeliruan pandangan dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia adalah mengambil secara latah pandangan dan kebijakan di negara-negara lain yang dianggap lebih maju, padahal latar belakang masalahnya berbeda. Di antara yang sering muncul adalah ungkapan “tidak ada anak bodoh; yang ada hanyalah anak-anak dengan kecerdasan yang berbeda”. Ini berlaku bagi di negara-negara yang asupan nutrinya sudah baik dalam minimal dua generasi. Itu pun bukan berarti di negara-negara tersebut benar-benar tidak ada anak bodoh. Anak yang idiot pun pasti ada. Namun, prosentase tersbesarnya memang anak-anak yang memiliki kemampuan belajar keras. Negara berperan signifikan dengan juga memberikan makan bergizi kepada pelajar. Dimulai oleh Amerika dan Swedia tahun 1946, tetapi belum untuk semua siswa. Yang pertama memberikan untuk seluruh siswa sampai SMA adalah Finlandia pada tahun 1948. Dan Jepang memberikan subsidi penuh untuk siswa miskin pada tahun 1953. Negara-negara tersebut telah membangun kebijakan dengan basis data saintifik, yang diantaranya adalah pengetahuan bahwa gizi sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak.
Karena itu, membangun manusia unggul harus dimulai dengan pola makan. Dan itu pun tidak bisa “kun, fayakun”. Maksudnya, setelah diberi makan bergizi tidak bisa langsung menjadi cerdas. Perlu proses yang cukup panjang bahkan bisa sampai dua generasi. Makanan yang bergizi seimbang berpengaruh secara langsung hanya dalam beberapa aspek, di antaranya: memenuhi kebutuhan energi untuk belajar. Namun, tidak bisa meningkatkan IQ yang mendapatkan akses makan bergizi secara signifikan. Bahkan anak yang karena kurang gizi kemudian mengalami stunting, akan mengalami kesulitan dalam belajar, walaupun kemudian ditopang dengan makanan bergizi. Inilah yang dilihat oleh para kritikus yang tidak memiliki keterlibatan utuh dalam dunia pendidikan, sehingga tidak memiliki pandangan yang benar tentang hubungan antara makanan dengan kecerdasan.
Pengaruh makanan bergizi baru akan nampak setelah satu atau bahkan dua generasi. Data untuk pembuktian paling mudah adalah perbedaan tinggi badan antara orang Indonesia dengan China. Dan untuk urusan perkembangan sains dan teknologi, tentu saja orang awam pun sudah bisa membandingkan. Itu semua terjadi karena pada 30 tahun terakhir, gizi terutama protein hewani naik drastis. Program susu dan makan di sekolah telah dijalankan sejak tahun 1990-an. Memang China pernah mengalami kelaparan pada tahun 1959-1961 yang membuat generasi tua pendek. Namun, setelah tahun 1980 ekonomi China membaik, mereka langsung membangun kebijakan strategis. Sedangkan Indonesia tidak melakukan hal yang sama. Baru pada tahun 2025 Presiden Prabowo memulai dengan tantangan yang tidak ringan. Karena itu, program makan bergizi ini harus dilanjutkan, dan tentu saja dengan berbagai perbaikan, agar anak-anak Indonesia secara keseluruhan memiliki akses yang cukup kepada gizi seimbang yang menjadi salah satu prasyarat menjadi manusia berkualitas unggul. Wallahu ‘alam bi al-shawab.
