Konstelasi pemilihan ketua Umum PBNU sejak awal dipersepsikan sebagai pertarungan antara dua organisasi ekstra yakni HMI (K.H Yahya Cholil Staquf) dan PMII (K.H Said Aqiel Sirodj). Sehingga muncul statemen-statemen dari kedua belah pihak baik mendukung ataupun menggiring opini. Seperti yang diucapkan oleh KH. Imam Jazuli, Lc. MA, bahwa satu satunya anak ideologi NU di tingkat Mahasiswa adalah PMII. Di beberapa kampus pun doktrin yang digiring adalah HMI bukan NU.
Saya masuk HMI pada tahun 2018 saat menjadi Maba di UIN Walisongo Semarang. Saat itu HMI datang duluan menawarkan ide dan gagasannya kepada saya sehingga saya tertarik dan ikut gabung HMI. Setelah lama berproses di HMI akhirnya mengetahui bahwa sering terjadi konflik antara HMI dengan PMII. Konflik ini pada dasarnya adalah perebutan dan tarik menarik mahasiswa baru supaya ikut ke dalam organisasi mereka. Salah satu doktrin kuat yang disampaikan ke maba adalah HMI bukan NU. Sedangkan kebanyakan yang masuk UIN adalah lulusan pondok pesantren NU di Jawa Tengah khususnya.
Saat itu untuk menepis persepsi HMI bukan NU tidaklah mudah. Perlu setidaknya media yang masuk ke dalam sistem yang secara sadar atau tidak diakses oleh mahasiswa. Sedangkan dominan kampus UIN Walisongo dikuasai oleh PMII mulai dari Rektor sampai tukang sapu.
Ini perlu diluruskan karena pada dasarnya NU adalah milik semua warga Nahdliyyin. Baik ia yang masuk struktural HMI maupun PMII. Termasuk saya yang lahir dari kalangan NU tulen seringkali diragukan ke-NU annya hanya karena pernah menjadi ketua Umum HMI. Padahal sebelumnya saya pernah menjabat menjadi wakil ketua IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Karangpawitan, Garut. Juga lulusan pondok pesantren Khoerul Huda cabang Miftahul Huda Tasikmalaya dibawah asuhan K. H. Choer Affandi (Uwa Ajengan) yang merupakan salah satu pesantren NU terbesar di Jawa Barat.
NU milik semua warga Nahdliyyin. Pun HMI milik semua umat Islam
Setelah menjadi instruktur tahun 2019 dan sering mengelola perkaderan di HMI, saya selalu mencari cara untuk meyakinkan peserta LK1 (basic training) bahwa HMI ini bukan seperti yang dipersepsikan. Tidak jauh jauh, dilihat dari namanya saja himpunan sudah memiliki arti kumpulan dari berbagai objek/kelompok berbeda sehingga menjadi satu kesatuan. Karena itulah syarat masuk HMI hanya ada dua yakni Mahasiswa dan Islam. Tidak peduli Islamnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, atau Syiah sekalipun tidak ada masalah. Karena tujuan HMI sejak awal sudah ditentukan bukan fokus terhadap kelompok Islam tertentu melainkan memiliki tujuan yang lebih luas. Namun tetap kadernya diberi kebebasan (independensi etis) untuk melaksanakan ibadah sesuai madzhabnya masing-masing. Di HMI itu dianggap selesai.
Dengan terpilihnya K. H. Yahya Cholis Staquf menjadi ketua PBNU periode 2021-2026 memudahkan bagi HMI untuk menjelaskan bahwa HMI juga di dalamnya ada warga NU. Meskipun memang beberapa tokoh besar NU yang ber- HMI juga ada seperti Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke-IV, Prof. Dr. KH. Hasyim Muzadi, Prof. Dr. Mahfud MD, KH. Chasbullah Baidawi, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ihya Ulumudin di Kesugihan, Cilacap, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, M.A. (Cak Nur), dan masih banyak lagi.
Yahya Cholil Staquf tercatat pernah menempuh pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Saat menjadi mahasiswa, Gus Yahya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogyakarta. Beliau bahkan sempat menjadi ketua Umum HMI Komisariat Fisipol UGM tahun 1986-1987. Layaknya ketua umum, berarti ia adalah orang nomor satu di komisariat pada masanya yang seluruh pikiran dan prilakunya dikhidmatkan untuk HMI. Dengan demikian euforia terpilihnya Gus Yahya sebagai ketua PBNU bukan sebuah klaim semata.
