Sejujurnya saya lebih dahulu memprihatinkan keberadaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebelum memprihatinkan kondisi Indonesia. Bagaimana mungkin representasi civil society sekelas PBNU, malah memilih bungkam saat kondisi Negara sedang tidak baik-baik saja dan penuh dengan huru-hara penguasa.
Tadinya saya atau kita sekalian berharap, seorang Ketua Umum itu hadir di garda depan mengawal berbagai problem kebangsaan dengan penuh empati dan tanggungjawab. Seorang Ketua Umum layaknya ulama yang kehadirannya begitu dinanti agar huru-hara ini segera diatasi.
Jauh dari harapan, bagaimana sepak terjang dan sikap PBNU selama ini? Alih-alih menjadi pembela terdepan rakyat, para elitnya malah berlagak seperti pejabat.
Setelah terbukti mensukseskan salah satu Paslon saat Pilpres, PBNU malah berseteru dengan PKB. Terhadap isu-isu terkini saja, KH. Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memilih banyak acuh. Sekretaris Jendralnya menjadi salah satu Menteri di Kabinet Merah Putih dibiarkan alias merangkap jabatan, tidak melayangkan sikap kritisnya terhadap pengesahan RUU TNI, kebijakan efisiensi yang tidak efisien, mega proyek Danantara dan masih lagi persoalan Negara yang luput dari PBNU.
Apakah ini pertanda bahwa PBNU gelap? Terlebih saat PBNU menjadi ormas keagamaan paling bernafsu dalam proyek eksploitasi tambang. Hampir semua elit PBNU diam seribu bahasa. Ternyata kritik lantang itu tidak berlaku bagi internal PBNU, sebagaimana sejak lama PBNU dikenal karena tokoh-tokohnya yang sangat kritis terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat.
Sebut saja dua di antaranya KH. Ahmad Mustofa Bisri dan Nyai Hj. Alissa Wahid, alih-alih melayangkan kritik keras terhadap kebijakan ektrem Gus Yahya, apakah melalui puisi, opini, atau setidaknya pernyataan tegas mengutuk kebijakan tambang tersebut dengan mengatasnamakan tokoh ulama NU, hampir semuanya bungkam.
Kasus oplos BBM yang dilakukan pejabat Pertamina, carut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, kasus pengurangan takaran pada minyak goreng (MinyaKita), anjloknya IHSG dan masih banyak masalah-masalah berat yang terus membelit Negara, tetapi hampir luput dari perhatian Ketua Umum PBNU.
Entah mengapa salah satu personil civil society di Negara ini menjadi acuh dan seperti lumpuh. Tidak berdaya, malah dalam banyak kesempatan, secara terbuka baik Rais Am dan Ketua Umumnya menyatakan akan menjadi pendukung Pemerintah di garda depan.
Saya jadi terperangah manakala kanal YouTube iNews meng-upload video lama perhelatan Muktamar NU ke 30 di Lirboyo, pada tahun 1999 di mana saat itu KH. Abdurrahman Wahid telah terpilih menjadi Presiden RI, sekaligus masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Dalam sambutannya itu, jelas-jelas Gus Dur menyampaikan pidato yang sangat tegas dan lantang agar para pengurus NU tidak boleh menjadi pembebek Pemerintah. Mengutip kata-kata Gus Dur dalam sambutan tersebut, “Mulai kapan NU ingat pejabat dan lupa Allah Swt.”
Semakin gelap, PBNU pasca Gus Dur wafat, sampai kemudian silih berganti Ketua Umum yang ada justru kemesraan demi kemesraan dengan penguasa. Peran utama PBNU sebagai pengawas kebijakan Pemerintah menjadi tidak berarti.
Dengan kata lain, bahwa realitas PBNU hari ini merupakan bukti betapa PR kaderisasi itu tidaklah mudah, banyak sekali orang yang mengaku dan mencatut nama Gus Dur, tetapi perilaku dan sikapnya sangat jauh dengan apa yang telah diteladankan Gus Dur.
Kalau Gus Dur hidup sederhana apa adanya, para kader NU zaman kiwari justru berlomba mencari kemewahan dan kekuasaan. Apakah ini pertanda bahwa kaderisasi yang dilakukan Gus Dur belum berhasil?
Yang paling membuat saya agak konyol adalah manakala saya menemukan sebuah postingan di Facebook dengan bunyi, sebagaimana saya kutipkan berikut ini:
“Aku bersyukur tumbuh dalam lingkungan NU, apalagi dikasih kesempatan berperan di sana, sekecil apapun. Dan aku bangga, Ketua Umum PBNU hari ini adalah Gus Yahya Cholil Staquf. Aku tidak bisa membayangkan, kalau ketua umumnya wong kae. Remuk tenan NU! Memang, hari ini NU dipersepsikan tidak bersuara, bahkan tidak mendengar suara masyarakat umum.
Tetapi sependek yang saya tahu, sejak urusan kendeng, urusan wadas, pemilu, polisi, tambang, hingga mutakhir soal RUU TNI ini, beliau tidak keberatan dengan suara-suara lain di lingkungan PBNU atau NU secara umum. NU Online pun sebagai media resmi PBNU, tidak mengalami sensor.
NU Online tetap menyuarakan kepentingan publik. Gus Yahya memahami kerja-kerja media, kerja teman-teman NU Online yang lama sudah 22 tahun bekerja. Juga misalnya ketika Rais Syuriah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh punya sikap politik yang berbeda.
Apa ada ormas yang mewadahi perbedaan seperti ini? Dan ini alamiah, tidak dibuat-buat. Begitulah karakter NU. “Salah satu wujud konkret dari memanusiakan manusia itu ya mempersilakan orang berbeda.
Bisa saja saya memecat kamu (maksudnya aku), Savic Ali dan konco-konco yang berbeda dengan saya. Tapi kan tidak saya lakukan. Ya karena manusia itu berbeda,” begitu katanya, pada saya, tahun lalu, sebelum pemilu. Apapun, aku bersyukur. I love you, Gus. Yang kuat Gus ya.
Lalu salah seorang warganet berkomentar: “Bisaan kritik aluse kuh yah. Biasanya kalau kritik PBNU terang-terangan, sekarang kritiknya pakai bahasa halus, takut dipecat tah?.”
Postingan tersebut ditulis secara terbuka di Facebook oleh orang yang bekerja dan hidup di PBNU, alih-alih mengungkapkan objektivitas kebijakan dan kinerja PBNU, yang ada justru postingan puja-puji yang dekat dengan karakter menjilat.
Dan banyak terdapat kontradiksi dengan fakta. Catatan harian ini secara khusus bukan untuk warga Nahdliyyin yang masih memiliki integritas, tetapi bagi siapa pun warga Nahdliyyin yang sepak terjangnya justru mencederai nilai-nilai ke-NU-an.
Untuk itu kalau kita, warga Nahdliyyin atau bukan warga Nahdliyyin masih ada yang peduli terhadap NU, mari kita terus ingatkan PBNU, jangan sampai ada lagi puji-pujian berlebihan yang bisa membuat PBNU terlena, apalagi terlalu terjebak budaya unggah-ungguh.
Wallahu a’lam
*Mamang M Haerudin (Aa)
Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-Insaaniyyah.
