Silang sengkarut terjadi antara Lembaga Negara, Komisi Pembrantasan Korupsi ( KPK ) dengan Lembaga Negara, Ombudsman RI. Permasalahan bermula dari adanya silang pendapat terkait penyelesaian polemik tes kebangsaan pegawai KPK, di mana 75 pegawai KPK tidak lulus untuk diangkat menjadi ASN , dikarenakan tidak lulus dalam tes kebangsaan. Beberapa elemen bangsa ikut memberikan komentar pedas terkait hal ini, karena menimbulkan kegaduhan bagi bengsa dan negara, apalagi dalam kondisi Indonesia sedang menghadapi situasi pandemic Covid 19. Dari forum Guru Besar sprti Prof.Azumardi Azra, kemudian masyarakat Madani Busro Muqoddas dkk, menilai banyak cacat dalam pelaksanaan tes kebangsaan dan cenderung tendensius penuh kepentingan kekuasaan. Dalam perkembangan lebih lanjut, tes kebangsaan itu menimbulkan kontroversial sampai ke seluruh penjuru bangsa, karena materi tes yang tidak relevan dengan bobot seleksi masuk pegawai, dan secara metodologi soal tes tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Atas dasar inilah, perwakilan dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus, melaporkan kepada Lembaga Ombudsman RI dengan alas an terjadi maladministrasi.

Persoalan kemudian muncul, Ketika Ombudsman RI dalam Laporan Akhir Hasil pemeriksaan ( LAHP )pelaksanaan tes wawasan kebangsaan, ada maladministrasi yang dilakukan oleh KPK sehingga mengakibatkan 75 pegawai tidak lulus tes.KPK diminta oleh aombudsman untuk melakukan Tindakan korektif dengan menangkat 75 pegawai menjadi pegawai ASN KPK sebelum tgl 30 Oktober 2021.Ombudsman juga memberikan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara ( BKN ).Namun putusan LAHP ORI ini ditolak mentah mentah oleh KPK.Alasan KPK, putusan ORI ini janggal karena, mutase pegawai adalah urusan internal dan ORI tidak memiliki kewenangan menguji keabsahan formil pembentukan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi dasar pengalihan status pegawai KPK.

Baca Juga  Bahaya Paparan Konten Pornografi

Beda persepsi yang terjadi antar Lembaga negara ini tentu akan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan Indonesia, karena disharmoni antar Lembaga akan menjadikan Hukum Administrasi tidak berjalan efektif dan efisien, yang pada akhirnya mengganggu proses kenegaraan secara lebih luas.Jika dilihat lebih luas, apa yang dilakukan oleh ORI sebenarnya merupakan tugas dan fungsi dalam menjalankan prinsip check and Balance antar Lembaga Negara, karena yang dilakukan oleh ORI sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dalam Undng Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang ORI, KPK diberi batas waktu 30 hari untuk menjawab hasil koreksi ORI yang kemudian di rekomendasikan kepada Presiden .

Diferensiasi Kekuasaan

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam Bahasa Inggris disebut Legal State atau State based on the rule of law, dalam Bahasa Belanda dan Jerman disebut Rechstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham Konstitusionalisme modern ( Prof.Jimly Ashidiqie, 2019 : 281 ). Untuk membatasi pengertian pembatasan kekuasaan , ahli Hukum Tata Negara, G. Marshall ( G.Marshall,1977:289 ) membedakan ciri ciri pembagian kekuasaan ke dalam 5 aspek , yaitu : Diferentiation, Legal incompatibility, isolation, check and Balance and Cordinate status.

Terkait dengan pembagian kekuasaan dalam konteks permasalahan antara KPK dan ORI, maka aspek yang perlu dikedepankan adalah bagaimana saling memahami tugas pembagian kekuasaan dalam konteks diferensiasi kekuasaan. Setiap Lembaga negara memiliki tugas dan fungsi masing masing yang saling menguatkan bukan saling bersebarangan. Dasar dari diferensiasi itu adalah Undang Undang , dimana setiap praktek maupun hukum administrasi setiap Lembaga Negara diatur dalam Undang Undang. ORI memiliki Undang Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008, sedangkan KPK juga memiliki Undang Undang nya sendiri yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019. Maka setiap Lembaga negara konsekuen melaksanakan tugas masing masing sesuai dengan Undang Undang. Sisihkan kepentingan kekuasaan masing masing Lembaga agar hubungan antar Lembaga negara berjalan harmonis.

Baca Juga  Bekerja dalam Perspektif Islam

Perkuat Pilar Demokrasi

Hubungan yang harmoni antar Lembaga negara akan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Kemakmuran suatu negara akan sangat ditentukan oleh kekuatan pilar demokrasi suatu negara. Negara yang menegakan rule of law dan kedaulatan rakyat akan mendapatkan benefit yang menguntungkan bagi negara. Investasi negara luar akan berbondong bondong masuk ke Indonesia, karena bisnis mereka aman terkendali. Suasana berjalan baik dan sehat. Kondisi harmonisasi antar Lembaga sangat diperlukan dalam kondisi pandemic ini. Ego antar Lembaga di kesampingkan, karena efek negative hanya memberikan kegaduhan yang berimplikasi pada rusaknya system politik kebangsaan dan juga degradasinya ekonomi bangsa. Semoga dengan begitu eksistensi KPK dan Ombudsman RI merupakan Lembaga yang bisa perkuat kekuatan demokrasi Indonesia dan menjadi penopang system politik kenegaraan yang baik dan berkualitas.Menjadikan Indonesia sebagai negara yang Makmur dan berkeadilan sosial.

Oleh: Dr. Moh. Taufik, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Kekerasan Berbasis Gender secara Online

Previous article

Absolutisme dan Relativisme Kecantikan Perempuan

Next article

You may also like

Comments

Ruang Diskusi

More in Gagasan