Kekerasan Berbasis Gender Online adalah sebuah bentuk baru. Kerasan yang saat ini mulai banyak dilaporkan para korban yang mayoritas wanita kepada Komnas Perempuan. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi atas dasar relasi gender, antara korban dan pelaku di ranah online atau yang menggunakan teknologi digital dan merupakan ekstensi/perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di ranah luring (offline).  

Saat ini pun Komnas Perempuan mulai banyak menyoroti kasus kekerasan seksual di dunia cybe. Beberapa kasus yang dilaporkan ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Semakin meningkatnya jumlah pelapor terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender Online ini, akhirnya membuat Komnas Perempuan mulai mengeluarkan isu baru terkait ‘ Kekerasan Berbasis Gender Online ‘ karena saat ini pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan tiap harinya banyak pengguna – pengguna baru yang mulai mengakses dan menggunakan internet. Kejahatan berbasis gender online sendiri memiliki kategori kasus yang berbeda-beda didalamnya.

Berdasarkan banyaknya pelaporan kasus oleh Komnas Perempuan. Cyber grooming (pendekatan untuk memperdaya), Cyber harrashment (pengiriman teks untuk menyakiti/menakuti/mengancam/mengganggu), hacking (peretasan) , illegal content (Konten Ilegal), infringement of privacy (pelanggaran privasi), Malicious distribution (ancaman distribusi foto dan video pribadi), online defamation (penghinaan/pencemaran nama baik) dan Rekrutment online. 8 hal diatas merupakan pengelompokan kategori yang termasuk dalam Kekerasan Berbasis Gender Online.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksai Elektronik ( UU ITE ) dinilai tidak melindungi korban kesusilaan di internet atau korban KBGO. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maida Rahmawati, penyebabnya adalah Pasal 27 Ayat 1 UU ITE tidak memberikan pengertian yang jelas tentang melanggar aspek kesusilaan. “ Nah ini menjadi suatu permasalahan terkait konten apa yang disebut melanggar kesusilaan. Di Tahun 2016 lalu memang betul Pasal 27 di revisi oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 tapi UU itu juga tidak bisa menjangkau revisi yang menjelaskan sebenarnya yang dimaksud oleh UU ITE terkait melanggar kesusilaan itu seperti apa,” ujar Maidina dalam diskusi virtual ICJR, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga  Pemilu Tidak Langsung dan Jabatan Presiden Diperpanjang?

Menurut koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta , Di Tahun 2020 ada 307 kasus KBGO yang terdiri dari 112 kasus ancaman distribusi, 66 konten illegal dan 47 pelecehan online. Dan dari 307 kasus tersebut hanya ada 1 kasus yang diproses hingga ke pengadilan. Sedangkan 115 kasus diselesaikan dengan mediasi atau perdamaian kedua belah pihak antara korban dan pelaku. 14 dari 307 kasus KBGO merupakan anak-anak.

Sampai saat ini belum ada Undang – Undang yang melindungi korban KBGO. Maka,dalam beberapa kasus tertentu pasal 27 Ayat 1 UU ITE ini yang sering digunakan , pasal ini memang dapat menjerat pelaku, namun juga bisa menjerat korban KBGO dalam hal korban yang pertama kali mengirim foto/video asusila. Sehingga hal ini berdampak langsung pada psikis korban. Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) ini memiliki dampak lain terhadap korban KBGO,yaitu korban berpotensi dikriminalisasikan,korban berpotensi mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi,korban berpotensi diancam,serta diintimidasi oleh pelaku kekesarannya.

Seperti kasus Baiq Nuril, seorang guru yang dipidanakan karena merekam percakapan telepon dengan atasannya, Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim. Muslim ditengarai melakukan pelecehan seksual secara verbal dalam percakapan itu. Muslim mempolisikan Baiq hingga berujung ke pengadilan. Kedudukan mereka adalah sebagai korban, akan tetapi mereka malah mendapatkan tuntutan hukum yang cukup besar atas kasus yang menimpa kepadanya. Dengan demikian perlu peran serta pemerintah dalam membuat rancangan undang – undang untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender online maupun kekerasan seksual diranah offline. agar para korban yang melapor mendapatkan perlindungan hukum yang sebaik mungkin,dan pasal – pasal yang lebih rinci dalam menjerat pelaku kekerasan berbasis gender online ini. dan perlunya peran serta orang tua terhadap anak-anak di bawah umur yang bermain social media. Peran Orang tua agar memantau apa saja yang diakses anak-anaknya, Karena kekerasan berbasis gender online tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi anak pun saat ini patut diawasi.

Baca Juga  Menyiapkan SDM yang Mampu Mengelola SDA

Dengan demikian peran masyarakat dalam bermain sosial media harus bijak, agar meminimalisir terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online. Para korban jangan segan-segan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.

Oleh: Oktavia Cahyaningtyas, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Ketika Negara Menjadi Monster Penghisap Darah Rakyat

Previous article

Meredakan Hubungan Disharmoni Antar Lembaga Negara

Next article

You may also like

Comments

Ruang Diskusi

More in Gagasan