Menyandang predikat sebagai Ormas terbesar di Indonesia, harus menjadi motivasi agar Nahdlatul Ulama–selanjutnya NU–tidak terjebak zona nyaman. Merasa besar dan tidak melakukan inovasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sebagai salah seorang santri dan warga Nahdliyin, saya merasa NU harus semakin memperkuat manajemen organisasi dari hal yang paling mendasar, apalagi hal yang substansial. Mulai dari pendataan Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu), program pendataan ini harus dipastikan berjalan sistematis dan valid. Jangan hanya sebatas program insidental dan seremonial, sehingga malah berakibat tumpang tindih dan tidak efektif.
NU juga harus membuka diri agar Ketua Tanfidziyah PBNU bisa dipimpin oleh siapapun, sepanjang track recordnya memang aktif sebagai pengurus NU. Saya sendiri lebih setuju agar pemilihan Ketua Tanfifziyah dan Rais Syuriah (Rais Am) ditempuh dengan sistem pemilihan yang berbeda. Ketua Tanfidziyah dipilih dengan demokratis berdasarkan seleksi ketat para ahli berikut penyampaian visi, misi dan program. Pemilihan demokratis dengan sistem seleksi ini dirasa lebih efektif ketimbang dengan menggunakan pemungutan suara. Selain rentan politik uang, juga rentan keributan. Sementara pemilihan Rais Am memang lebih baik tetap menggunakan sistem AHWA alias Ahlul Hali Wal Aqdi.
Kepengurusan PBNU ķe depan, saya berharap agar merampingkan Lembaga dan Banom (Banom). Saya merasa Lembaga dan Banom di di bawah payung PBNU terlalu banyak. Perampingan Lembaga dan Banom ini tidak lain agar kinerja dan program pemberdayaan NU benar-benar efektif dan tidak tumpang-tindih. Ketua Tanfidziyah PBNU ke depan haruslah seorang organisatoris yang mau turun ke bawah, blusukan dan mampu menjalankan organisasi dengan manajemen yang prima. Ketua Tanfidziyah yang bukan hanya pandai dalam keilmuan Pesantren, melainkan juga mampu merangkul semua kalangan.
PBNU harus menggarap program ekonomi yang basisnya adalah keumatan. Contoh paling konkrit adalah upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Ust Yusuf Mansur. Saya meyakin banyak ahli ekonomi dari kalangan NU, hanya saja belum konkrit. Garapan program ekonomi keumatan harus menjadi prioritas PBNU. Sebab NU sendiri adalah Ormas yang basis umatnya berada di Desa atau perkampungan. Masih banyak umat NU yang terjerat kemiskinan dan segera memerlukan solusi pemberdayaan.
Wallaahu a’lam
Mamang M Haerudin (Aa)
Cirebon, 28 Oktober 2019, 09.52 WIB
