Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si.
Pengajar di FISIP UMJ Jakarta; Pengasuh Rumah Perkaderan dan Tahfidh al-Qur’an Monasmuda Institute Semarang.
Hampir bisa dipastikan bahwa Prabowo Subianto akan menggantikan Jokowi sebagai Presiden RI. Walaupun Pemilu 2024 menyisakan berbagai ketidakpuasan, tetapi nampaknya itu hanya letupan sesaat yang biasa terjadi setiap terjadi kompetisi politik yang di dalamnya harus ada yang menang di satu sisi dan kalah di sisi yang lain. Pada saatnya, letupan itu akan berhenti dengan sendirinya. Dalam dua Pemilu sebelumnya, tepatnya Pilpres 2014 dan 2019, hal serupa juga terjadi. Saat itu, kubu Prabowo menjadi pihak yang kalah dan mengajukan protes yang sama-sama keras.
Untuk sampai pada kemenangan dalam Pemilu 2024, Prabowo telah melewati berbagai proses politik yang sangat berat. Dan itu dijalaninya karena dia nampaknya menyadari bahwa jalan demokrasi adalah jalan terbaik. Kalau di dalam dunia militer, pangkat dan jabatan ditentukan hampir 100 persen dengan sistem merit. Namun, dalam demokrasi, jabatan politik yang ditentukan oleh pilihan rakyat, lebih kompleks lagi. Ada popularitas, kesukaan (likeability), dan pada ujungnya adalah elektabilitas yang harus dipenuhi. Karena berkaitan dengan pilihan ratusan juta rakyat, itu bukan jalan yang mudah. Diperlukan orang yang memiliki kesadaran bahwa di dalamnya ada kemungkinan untuk “mati berkali-kali, dan setiap kali dibunuh harus sanggup untuk hidup kembali”.
Rekam jejak kalah dialami oleh Prabowo berkali-kali. Jika diibaratkan dengan orang berlari, Prabowo telah terjatuh berkali-kali. Namun, setiap kali jatuh, dia bangkit kembali, lalu kembali berlari tak kenal henti. Karena sudah berulang kali kalah dalam kontestasi, bahkan muncul semacam ledekan menjelang Pemilu 2024 yang dialamatkan kepada Prabowo: “Tahun 2029, jangan sampai Prabowo diberi tahu bahwa ada Pemilu, agar tidak ikut dalam kontestasi dan kalah lagi”. Namun, berbagai macam ungkapan yang sesungguhnya mengarah kepada penghinaan itu tidak pernah membuat Prabowo kapok masuk dalam arena kompetisi politik.
Dalam proses politik untuk menjadi presiden, kekalahan pertama kali dialami olehnya saat mengikuti konvensi Partai Golkar menjelang Pemilu 2004. Kekalahan ini kemudian mendorongnya untuk membangun partai baru yang diberinya nama Partai Gerindra. Prabowo keluar baik-baik dari partai lamanya untuk membangun partai baru demi bisa mewujudkan impiannya menjadi presiden RI. Tidak mudah untuk membangun partai politik. Dan yang lebih sulit adalah mendapatkan dukungan dalam Pemilu sehingga bisa melampaui ambang batas parlemen. Tidak sedikit tokoh yang sebelumnya terbilang berjaya dalam politik, akan tetapi ketika mendirikan partai politik sendiri, ternyata hanya menjadi partai gurem saja. Namun, mestinya inilah yang dilakukan oleh para calon pemimpin politik, agar tidak menjadi avonturir politik. Terlebih lagi, untuk memperjuangkan visi politik, memang diperlukan kekuatan politik yang solid. Bentuknya yang paling konkret adalah partai politik yang memberikan dukungan total.
Untuk mendirikan partai politik sehingga bisa menjadi kontestan Pemilu, diperlukan jaringan politik berskala nasional. Dan untuk bisa melampaui ambang batas parlemen, sudah menjadi rahasia umum, diperlukan dukungan finansial yang sangat besar. Sebab, Pemilu di Indonesia termasuk dalam kategori berbiaya sangat tinggi. Terlebih sejak Pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka dengan perolehan suara terbanyak, biaya politik semakin meningkat. Namun demikian, tidak semua yang mengeluarkan biaya besar, sukses dalam kompetisi politik.
Prabowo cukup beruntung karena pertama kali Partai Gerindra menjadi peserta Pemilu pada tahun 2009 mendapatkan hasil yang terbilang cukup signifikan, walaupun belum bisa menjadi jalan yang mulus baginya untuk langsung menjadi capres. Prabowo harus mengalami tiga kali kekalahan dalam Pilpres; sekali sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2009, dan dua kali sebagai capres berpasangan dengan Hatta Rajasa yang saat itu Ketua Umum PAN dalam Pilpres 2014 dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Berbagai usaha untuk membangun dukungan dilakukan dengan cara menaikkan tokoh-tokoh politik yang sebelumnya tidak begitu populer. Harapannya tentu saja tokoh-tokoh itu akan memberikan kompensasi politik dengan cara mendukungnya jadi pemimpin tertinggi Republik ini. Namun, tidak sedikit orang yang dipromosikannya itu ternyata justru lebih mementingkan agenda politiknya sendiri. Konon, kesediaan Prabowo mendampingi Megawati pada Pilpres 2009 didasarkan juga kepada kesepakatan bahwa berikutnya Prabowo akan mendapatkan dukungan menjadi capres, berpasangan dengan Puan Maharani, puteri Megawati. Namun, kenyataannya, dia harus berkompetisi dengan Jokowi yang diusung oleh PDIP, yang saat itu masih belum menyelesaikan periode politiknya sebagai gubernur DKI. Padahal kemenangan Jokowi saat itu juga tidak lepas dari peran Prabowo. Bahkan Jokowi dipasangkan dengan Ahok yang didukung oleh Partai Gerindra, yang saat itu “dicomot” dari Partai Golkar. Namun, pada saat Prabowo maju sebagai capres 2014, bahkan Ahok pun tidak mendukung Prabowo. Pun dalam Pemilu 2024, Ahok mendukung Ganjar-Mahfud.
Prabowo memanfaatkan kesempatan Pilkada DKI pada tahun 2017 dengan memberikan dukungan kepada Anis Baswedan yang belum lama diberhentikan dari posisi sebagai menteri pendidikan dalam kabinet Jokowi. Anis saat itu dipandang sebagai sosok yang representatif untuk melakukan “perlawanan” terhadap rezim, hanya karena direshuffle dari kabinet. Padahal, dalam kampanye Pilpres 2014, Anis adalah di antara tokoh utama dalam barisan Jokowi. Namun, begitulah politik di Indonesia. Perubahan terjadi secara sangat cepat. Yang tadinya kawan dianggap sebagai lawan. Sebaliknya yang lawan bisa juga cepat dianggap kawan. Hasilnya, Anis menang mengalahkan Ahok yang didukung istana dengan segala kekuatannya, baik birokrasi, jaringan, dan terutama uang.
Memang dalam Pemilu 2019, Anis tidak maju menjadi capres. Namun, tahun 2024, Anis menjadi rival politik Prabowo. Bahkan, dalam debat capres, Anis memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo sebagai Menhan. Penilaian buruk ini, nampaknya menyebabkan luka cukup dalam pada perasaan Prabowo. Indikasinya adalah Prabowo berkali-kali mengungkit penilaian buruk Anis tersebut dalam berbagai kesempatan kampanye.
Dua kali Prabowo mengalami kekalahan oleh Jokowi. Kekalahan pertama membuatnya harus memilih jalur di luar pemerintahan. Namun, setelah kekalahan kedua, Prabowo mengambil jalan yang sebaliknya. Walaupun sebagian besar pendukungnya mengambil jalur politik sebagaimana sebelumnya, Prabowo mengambil langkah yang berseberangan. Prabowo menerima tawaran Jokowi menjadi menteri pertahanan. Alasan yang paling sering disampaikannya adalah untuk menjaga agar jangan sampai NKRI ini terus-menerus terbelah akibat Pilpres.
Yang pasti, pilihan Prabowo untuk bersama dengan Jokowi dalam Pemilu 2024 terbukti efektif. Sebab, jika Prabowo memilih untuk berada pada posisi yang sebelumnya, ia akan mengalami kekalahan yang sama. Dan dengan keberadaan tiga calon yang berkontestasi, kekalahan Prabowo akan lebih tragis dibandingkan kekalahan-kekalahan sebelumnya. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Prabowo memiliki kesempatan untuk membuktikan siapa dia sesungguhnya. Kita lihat saja nanti. Wallahu a’lam bi al-shawab.
