Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pepatah yang sering kita dengar untuk mengingatkan betapa biaya pengobatan itu tidaklah lebih sedikit dibanding biaya pencegahan. Begitupula dengan banjir yang sering melanda Jakarta. Upaya-upaya pencegahan harus terus dilakukan demi terciptanya kota Jakarta yang aman dan terhindar dari bencana banjir meski curah hujan sedang tinggi.
Di Indonesia, bencana seperti banjir masih dianggap isu ekslusif. Harus diakui bersama bahwa kemampuan penanggulangan bencana di Indonesia saat ini masih kurang. Itu didasarkan pada lambatnya penanggulangan bencana serta minimnya orang yang mempelajari cara menanganinya. Kondisi ini diperparah dengan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak sesuai.
Jumlah bencana semakin hari semakin bertambah. Pada setiap bencana, timbul kerugian baik material maupun non material. Kerugian berupa korban, harta, sarana dan prasarana menjadi momok bagi masyarakat. Bahkan, bencana bisa juga menghentikan penghidupan masyarakat.
Kondisi bencana diperburuk dengan adanya timpang tindih dan kesenjangan yang diakibatkan oleh kebijakan sektoral. Munculnya arahan yang kurang efektif, kurang akuratnya data bencana, minimnya fasilitas pertolongan, lambatnya bantuan serta dana yang kurang menjadi kondisi buruk yang kompleks.
Banjir yang melanda Jabodetabeka akhir-akhir ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan dari sekian banyak kasus bencana, banyak pula yang sampai saat ini belum terselesaikan. Hal ini merupakan potret buruk kebijakan bencana alam di negara kita. Menurut catatan, bencana banjir terparah yang melanda DKI Jakarta terjadi pada tahun 2007. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang meninggal dan meraup kerugian sebesar Rp. 5,1 Triliun.
Seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Jum’at (03/01/2020), kerugian akibat banjir yang melanda Jakarta sejak 20 tahun terakhir itu jika alokasikan maka dapat membangun sekitar 19.381 Desa di Indonesia. Alangkah disayangkan uang yang sangat besar tersebut lenyap begitu saja akibat ketidakmampuan pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya banjir.
Upaya-upaya yang dikukan pemerintah antara lain adalah dengan pembangunan bendungan, normalisasi dan membuat tanggul laut raksasa. Selain karena terkendala biaya, penyebab upaya ini tidak berjalan baik adalah karena ketidaksetujuan masyarakat daerah kali untuk di relokasi. Karena walaupun nama normalisasi itu diganti dengan nama naturalisasi, tetap saja berdampak pada relokasi warga di sekitar bantaran sungai.
Sudah seharusnya upaya tersebut diganti dengan upaya yang lain yang efesien dan tidak memakan biaya besar. mungkin kita bisa belajar dari Negara atau Kota di dunia dalam menangani banjir. Meskipun pepatah mengatakan, lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, tidak ada salahnya jika kita mempelajarinya.
Jauh sebelum kita memikirkan konsep penanggulangan banjir, alangkah lebih baiknya kita mempertanyakan komitmen masyarakat dalam upaya penanggulanagan banjir tersebut. Sebab masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk mencegah terjadinya banjir. Komitmen itu adalah komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan saluran pembuangan air baik sungai atau yang lainnya.
Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa sampahlah salah satu penyebab dari meluapnya sungai sehingga terjadinya banjir. Bahkan kita menemui orang-orang (mungkin juga kita) yang merasa tidak berdosa akibat membuang sampai di sungai dengan dalih bahwa itu adalah sampah yang sedikit dan tidak akan mungkin menyebabkan banjir. Jika seluruh masyarakat pada waktu itu berpikir demikian, maka kalkulasi sampah yang di buang ke sungai menjadi tidak sedikit. Dan itu yang harus kita benahi dan buat komitmen bersama.
Mentalitas masyarakat juga perlu dibenahi seperti pengurangan sampah domestik. Sampah plastik yang sering digunakan untuk membungkus makanan atau minuman juga perlu dikurangi. Bisa dengan menggunakan wadah makanan yang organik seperti daun pisang atau lainnya yang mudah terurai. Dengan komitmen yang besar dan dilaksanakan menyeluruh tersebut akan setidaknya mengurangi beban Negara.
Pencegahan dan penanggulangan banjir adalah tugas dan tanggungjawab semua elemen. Mulai dari pemerntah yang menyiapkan sarana dan prasarana yang baik, masyarakat yang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan, hingga pabrik-pabrik yang tiap harinya memproduksi limbah ke sungai. Semua harus memiliki tanggung jawab itu. Barulah pemerintah dapat merealisasikan program penanggulangan dan pencegahan banjir dengan baik.
