Produk kosmetik impor merupakan salah satu barang yang sangat banyak dijual secara online. Kebutuhan dan permintaan masyarakat akan kosmetik dalam menunjang penampilan khususnya bagi perempuan berdampak meningkatnya industri kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri. Namun tidak semua produk kosmetik yang dijual secara online telah memiliki izin edar dari BPOM. Oleh karena itu  perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), atas kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar. Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Dimana bagi BPOM nomor pendaftaran tersebut berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk konsmetik impor yang dijual secara online.

Baca Juga  Plastik: Ancaman Besar Bangsa Indonesia

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK pada huruf adan huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang pada intinya pasal ini ditujukan pada dua hal yaitu: larangan memproduksi barang/jasa dan larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu. Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik impor yang termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.

Dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka telah diatur didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsibarang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa yang sejenis, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPK. Mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Selain itu juga dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 62 UUPK.

Baca Juga  Simalakama Profesi Guru

Produk kosmetik harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika tidak, produsen maupun penjual terancam sanksi pidana penjara dan denda yang tidak sedikit. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Menurut UU Kesehatan, Kosmetik termasuk dalam jenis sediaan farmasi. Menurut Pasal 98 ayat (1),sediaan farmasi (termasuk kosmetik) harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Sehingga, untuk memproduksi kosmetik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah (Pasal 105 ayat (2)).

Sedangkan menurut Pasal 106 ayat (1), kosmetik harus mendapat izin edar sebelum diperjualbelikan. Hal itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Sehingga memproduksi dan menjual produk kosmetik yang tidak mendapat sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM merupakan pelanggaran hukum.

Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut cukup berat. Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu dapat dipenjara 10  tahun dan didenda 1 miliar rupiah (Pasal 196 UU Kesehatan). Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar bisa dipenjara 15 tahun dan didenda 1,5 Miliar (Pasal 197 UU Kesehatan).

Oleh: Indiy Izzatun Nafsy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Mahasiswa KKN Berani Main Rodat

Previous article

Memberantas Korupsi dengan Upaya Pencegahan

Next article

You may also like

Comments

Ruang Diskusi

More in Gagasan