Pencegahan korupsi telah dilakukan secara maksimal oleh institusi negara. Dengan adanya dasar Hukum Undang Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan sejak 29 Desember 2003, dibentuk Lembaga Superbodi untuk mencegah terjadinya korupsi dan kolusi yang menjadi bahaya laten bangsa Indonesia,dengan lahirnya KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi ).Sebagai Lembaga negara khusus yang menindak tegas setiap adanya korupsi.melengkapi Lembaga Lembaga lainnya yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Hal ini mengacu kepada UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002, di mana mendudukan KPK sebagai satu kesatuan aparatur Lembaga pemerintah yang Bersama sama dengan kepolisian dan atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan korupsi.

Adanya dasar hukum dan Lembaga yang khusus menangani korupsi ternyata belum cukup untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang bebas korupsi. Menurut Lembaga Tranpsaransi Internasional, di antara negara negara ASEAN, Indonesia masuk ranking 4 negara yang tinggi tingkat korupsi,masih dibawah negara yang rendah korupsinya, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Ditingkat dunia,dari 180 negara yang disurvei,Indonesia berada di peringkat 89. Ada beberapa Lembaga yang menjadi sarang korupsi, sehingga Indonesia masih dalam kategori tinggi tingkat korupsi nya. Beberapa Lembaga negara atau daerah yang berkontribusi adanya korupsi yang dilakukan pada tahun 2019 sampai 2020, adalah sebagai berikut: 1) Pemerintahan kabupaten. Anggaran APBD yang 70 Persen adalah pengadaan barang dan jasa menjadi komoditi sumber korupsi yang cukup besar. Ada 170 kasus yang masuk pengadilan Tipikor dengan kerugian negara mencapai Rp. 833 milyard. 2) Pemerintah Desa. Dengan bergulirnya dana desa,ternyata desa memberikan permasalahan korupsi yang sangat tinggi. Ada 104 kasus korupsi yang ditangani Tipikor dengan kerugian negara Rp. 1,2 trilyun.  3) Pemerintah Kota. Ada48 kasus dengankerugian negara sekitar Rp. 122 milyard.  4) Pemerintahan Provinsi,ada 20 kasus, kerugian negara Rp.7,9 milyar. 5) Lembaga BUMN ada15 kasus, dengan kerugian mencapai Rp. 58 milyar.6) Kementerian,BUMD, Sekolah dan rumah sakit juga menjadi sumber adanya korupsi yang nilainya mencapai ratusan milyard. Kita tidak bisa berpikir Lembaga Lembaga tersebut adalah Lembaga amanat rakyat,mereka digaji bahkan diberikan remunerasi daerah dan negara yang besar,akan tetapi tidak bisa lepas korupsi. Terbaru adalah adanya korupsi dikementrian KKP dan kementrian Sosial,yang notabenenya adalah bantuan sosialyang seharusnya disalurkan kemasyarakat terkena dampak pandemic.

Baca Juga  Mencerdaskan Bangsa Sejak Dini

Upaya Preventif Mencegah Korupsi

Ada baiknya upaya yang bisa dilakukan terhadap kejahatan korupsi adalah dengan melakukan upaya upaya pencegahan yang bisa jadi selain dilakukan dengan semangat adalah dengan konsisten. Dengan semangat dan konsisten ini lah yang menjadi dasar utama pencegahan korupsi. Bahkan menuruf George F Rosevelt, jiwa  patriotic tertinggi seseorang adalah bisa mencegah terhadap korupsi anggaran negara. Beberapa upaya Tindakan preventif adalah dengan:

Pertama, pendidikan dini anti korupsi kepada masyarakat. Sejak kecil perlu dilatih bahwa milik sendiri adalah yang paling berharga dan sesuatu yang paling disyukuri. Hal yang diluar kepemilikan adalah bukan hak kita. Dilatih untuk selalu merawat dan menjaga kepemilikan sendiri sebagai hasil dari usaha sendiri.tidak kemilau dengan milik orang lain. Selain itu ditanamkan untuk tepat waktu terhadap setiap kegiatan,kebiasaan untuk mengulur dan menunda adalah awal munculnya bibit korupsi.

Kedua, merubah pola hidup konsumerisme menjadi pola hidup sederhana. Kehidupan yang gemerlap seringkali mengabaikan rumus hidup besar pasak dibawah tiang, jangan sampai pengeluaran melebihi sumber pemasukan bulanan kita. Pengeluaran kita disesuaikan dengan standar pemasukan kita yang normal. Memang kehidupan di kantor yang banyak godaan menjadi sumber untuk bersifat tamak , rakus,demi memenuhi Hasrat memilikiyang banyak. Ada Menteri yang sumber kekayaan hampir Rp. 50 Milyar, akan tetapi masih saja melakukan korupsi. Kalau bukan karena motif rakus dan tamak hal itu tidak akan terjadi.

Ketiga, prinsip pekerjaan adalah amanah. Setiap pekerjaan akan di pertanggung jawabkan baik secara formal kepada negara juga kepada Tuhan YME. Banyak pejabat yang sukses Ketika aktif menjabat, akan tetapi setelah menjabat semua harta hilang tidak membekas,bahkan berujung ke penjara.

Baca Juga  Mendekontruksi Sirkuit Kebodohan

Keempat, digitalisasi semua aspek pemerintahan..Hendaknya perencanaan, pelaksaan dan evaluasi setiap anggaran Lembaga atau departemen di buat secara digital. Masyarakat bisa mengakses secara virtual siklus anggaran,sehingga tranparansi dan akuntabilitas bisa terjaga. Pengadaan pekerjaan barang dan jasa dilakukan melalui system Pengadaan secara elektronik (LPSE )baik di desa,kabupaten/ kota maupun instansi pemerintahan.keuntungan yang didapatkan sesuai kewajaran karena pagu anggaran disusun berdasarkan batas atas harga setiap produk atau komoditi.Dengan konsep digitalisasi akan mengurangi mark up anggaran, sehingga penyerapan anggaran benar benar berkualitas sejalan dengan besaran anggaran. Selain digitalisasi pengadaan, juga digitalisasi perijinan, baik ijin mendirikan bangungan,pabrik atau badan usaha dilakukan dengan OSS (One Service System). Selama ini sector perijinan sering dikeluhkan dunia usaha,sehingga daya saing dengan negara lain kalah. Masyarakat dunia usaha gamang mendirikan usaha jika terjadi biaya tinggi disitu.

Kelima, keterbukaan pejabat dalam pengeluaran dan pemasukan. Denmark adalah negara peringkatsatu negara yang rendah korupsi nya. Setiap pejabat melaporkan pengeluaran dan pemasukan pendapatan kepada situs publik, sehingga masyarakat akan bisa memantau langsung tindak tanduk pejabat. Hal ini menjadikan pejabat berpikir Panjang untuk bisa melakukan korupsi karena akses layanan informasi publik amat mudah bagi masyarakat untuk melaporkan.

Keenam, pelayanan yang prima. Prinsip Lembaga baik publik maupun swasta adalah pelayanan yang prima.Tidak adanya pelicin dalam setiap proses pelayanan,karena tugas utama pelayanan adalah memberikan yang terbaik.Bahkan dalam dunia admnistrasi publik,pelayanan yang efektif dan efisien tidak cukup, perlu juga pelayanan itu memberikan kesejahteraan bagi pelanggan atau masyaratnya.lembaga publik atau swasta memberikan informasi pemasaran, edukasi dan informasi produktif kepada masyarakat sehingga lembaga publik hadir mewakili negara mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Baca Juga  Akulturasi Seni Musik Gamelan dengan Budaya Islam

Kita semua berharap agar ,korupsi bisa dicegah dan dikurangi di Indonesia. Pencegahan preventif dijadikan sebagai momentum untuk pencegahan korupsi secara massif dan sistematis untuk menjaga bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Membangun itu semua tentunya sama seperti harapan  Soeryono Soekanto dalam pidato pengukuhan guru besar sosiologi hukum, untuk menciptakan system masyarakat yang budaya hukumnya tinggi diperlukan 4 pondasi,yaitu: Pertama, materi hukum aspiratif.produk hukum hendaknya selaras dengan keinginan dan harapan masyarakat. Kedua, aparat hukum baik kepolisian,kejaksaandan KPKmemiliki integritas tinggi terhadappenegakan hukum. Ketiga, masyarakat memiliki budaya hukum yang disiplin dan kuat, hilangkan kebiasaan menyogok dan memberi uang pelicin kepadaoknum penegakhukum. Keempat, sarana hukum,tersedianya sarana hukum yang memadai dengan setiap kantor atau Lembaga memiliki visi misi penegakan anti korupsi. Semoga Indonesia bebas dari Korupsi.

Oleh: Dr. Eddhie Praptono dan Moh. Taufik, M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Impor Online Tanpa Izin Edar

Previous article

Kunjungi Monash Institute, Akbar Tandjung Berikan Motivasi kepada Disciples

Next article

You may also like

Comments

Ruang Diskusi

More in Gagasan