Pendekatan transendental dalam penegakan hukum menjadi suatu yang urgen dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai nilai tertinggi, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Pendekatan transendental dalam penegakan hukum inilah yang dimaksud menggunakan kecerdasan yang spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya kontekstual tetapi juga juga untuk mencari kebenaran, makna, dan nilai yang lebih dalam. Terjadinya interaksi antara hukum yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritual merupakan konkretisasi dari pendekatan transcendental dalam penegakan hukum yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan seseorang dalam menjalankan hukum.

Transendental seperti dalam tradisi Nabi Ibrahim merupakan kunci bagi penyelamatan manusia modern. Teknologi,ilmu dan manajemen memang membawa kemajuan, tetapi gagal membawa kebahagiaan. Kekerasan adalah akibat kemajuan teknologi perang, kekuasaan pasar adalah buah dari penguasaan ilmu, kesenjangan adalah hasil ketimpangan manajemen. Semuanya tanpa iman.Transendental dalam arti spiritual akan membantu kemanusiaan menyelesaikan masalah-masalah modern.

Dimensi Transendental dalam posmodernisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika dan moralitas, yang tidak lagi hanya dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi dan hukum. “Basis transendensi, orientasi humanisasi dan liberasi yang tertanam dalam diri penegak hukum akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan – penemuan hukum (ijtihad al hukmi) yang obyektif untuk diterapkan pada suatu kasus. Penegak hukum dalam konteks ini ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan menentukan, yaitu seorang mujtahid.

Baca Juga  Kekuasaan yang Menolong

Posisinya harus berfikir keras untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang beradab. Keputusannya harus melandaskan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, perilaku harus terjaga secara etik dan moral dan berlomba-lomba untuk menjadi suri teladan dalam penegakan hukum (Kuntowijoyo, 2017). Dimensi Transendental dalam masalah muamalah diperlukan perluasan-perluasan yang berupa enam macam kesadaran yaitu: 1) kesadaran adanya perubahan, 2) kesadaran kolektif, 3) kesadaran sejarah, 4) kesadaran adanya fakta sosial, 5) kesadaran adanya masyarakat abstrak, dan  6) kesadaran adanya obyektifitasi. Transendental menjadi sangat vital untuk mendasari keutuhan moral dan memperkuat nilai-nilai etis pada setiap manusia.

Demikian juga berlaku bagi aturan hukum dan para pengemban hukum. Keduanya tidak mungkin bebas nilai sehingga keberadaan keduanya harus dioptimalisasi dan dekonstruksi terus menerus sehingga memunculkan peradaban. Untuk mewujudkan humanisasi dan liberasi berbasis transcendental maka obyektifikasi menjadi salah satu alat transformatifnya. Obyektifikasi merupakan perbuatan rasional nilai (wertrational) yang diwujudkan ke dalam perbuatan nilai asal. Contohnya ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi orang – orang miskin, maka dapat diobjektifikasi dari ajaran tentang ukhuwah (Kuntowijoyo, 2017).

Dengan demikian, konteks penegakan hukum diperlukan interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual yang meliputi etika, moral dan agama. Krisis penegakan hukum di Indonesia yang statis merupakan salah satu dampak dari paradigma penegakan hukum yang masih berstandar terhadap tipe tradisi hukum Eropa Kontinental yang merupakan warisan penjajah Belanda. (Bersambung).

Oleh: Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.

Satu Hati Dua Cinta

Previous article

Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying di Medsos

Next article

You may also like

Comments

Ruang Diskusi

More in Gagasan