Korupsi di Indonesia bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan luka menganga yang terus menerus menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional.
Praktik koruptif yang merajalela di berbagai sektor, dari proyek infrastruktur hingga pengelolaan sumber daya alam, menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Kerugian negara akibat korupsi mencapai angka fantastis, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru ditilep oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Memasuki Bulan Maret 2025 ini Masyarakat Indonesia digembarkan oleh Kasus dugaan korupsi di Pertamina, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun bahkan bisa membengkak menjadi Rp 968,5 triliun, jika dihitung sejak tahun 2018.
Temuan praktik korupsi ini diungkap oleh kejaksaan agung yang menyebut pertamina melakukan pengoplosan pertamax (Ron 92) dengan jenis pertalite (90) yang kadar oktanya lebih rendah. Harga pertamax diketahui lebih mahal Rp. 2.500/liter ketimbang pertalite.
Selain itu, ada kasus lain yang mencuat (kabar terbaru) tentang kasus korupsi yang lebih kecil skalanya. seperti dugaan penipisan ukuran kemasan Minyakita Masyarakat Kembali dibuat gusar dengan ditemukanya ketidaksesuain antara label botol dengan isi dari minyak goreng. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan kemasan Minyakita tidak sesuai takaran saat sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025) siang.
Dalam temuannya, kemasan MinyaKita dengan keterangan 1 liter namun isinya hanya 750 sampai 800 mililiter. “Kami temukan ini minyakita dijual di atas HET Rp15.700 tapi dijual Rp18.000. Kemudian, isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750-800 mililiter.
Di bulan Ramadan sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa,” ujar Amran. Dia pun meminta aparat penegak hukum agar perusahaan produksi MinyaKita diproses kalau terbukti berbuat kecurangan “Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses bila terbukti disegel, ditutup. Tidak boleh merugikan masyarakat,” tegasnya. Credit: Kompas TV. Istilah kata luka lama belum tersembuhkan luka baru datang lagi.
Hal juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di level yang lebih mikro. Meskipun kerugian finansial yang ditimbulkan mungkin tidak sebesar kasus Pertamina, dampaknya pada kepercayaan publik sama besarnya. Kejadian ini memperkuat persepsi bahwa korupsi merajalela di berbagai sektor, tidak hanya di level elit pemerintahan, tetapi juga di level bisnis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat.
“Ini menunjukkan betapa rendahnya integritas dan moralitas di negeri ini,” kata seorang pengamat sosial, mengungkapkan keprihatinan atas meluasnya praktik korupsi.
Hal tersebut merupakan contoh nyata betapa besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian nasional. Dugaan manipulasi impor, pengoplosan BBM, dan markup harga, jika terbukti, akan menunjukkan adanya sistemik korupsi yang telah berlangsung lama dan terorganisir dengan baik.
Hal ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai pilar perekonomian nasional. “Kita semua dirugikan oleh tindakan korupsi ini,” ujar seorang ekonom, menekankan dampak luas korupsi terhadap perekonomian rakyat.
Dampak kumulatif dari berbagai kasus korupsi ini sangat signifikan Tidak usah heran lagi jika Kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah dan lembaga negara menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Investasi asing menjadi enggan masuk, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan kesenjangan sosial semakin melebar.
Lebih jauh lagi, ketidakpercayaan ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Kita harus bertindak tegas dan segera memberantas korupsi,” seru seorang tokoh masyarakat, mengajak seluruh elemen bangsa untuk melawan praktik korupsi.
Mengapa korupsi semakin meluas?
Pada tanggal 17 Januari 2024, Prabowo Subianto, mengusulkan kenaikan gaji bagi para pejabat negara sebagai pendekatan sistemik dan realistis dalam mencegah korupsi. Menurutnya, rendahnya penghasilan pejabat dapat menjadi salah satu faktor pendorong praktik korupsi. Usulan ini disampaikan saat Prabowo mengunjungi Gedung Juang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta Selatan.
Prabowo berpendapat bahwa peningkatan kualitas hidup bagi para pejabat negara, khususnya yang mengelola anggaran besar, dapat berdampak pada penurunan korupsi. Ia mencontohkan bahwa gaji para eksekutif perusahaan swasta dan direktur BUMN (Badan Usaha Milik Negara) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pejabat negara, meskipun pejabat negara mengelola triliunan rupiah dana negara.
Namun, besarnya gaji tidak dapat menjamin hilangnya Tindakan korupsi dinegara ini, seperti kasus yang menjerat direktur utama pertamina yang memiliki estimasi gaji sebesar 1,81 miiliar perbulan, tapi tetap saja melakukan Tindakan korupsi. Mau heran tapi ini Indonesia, seharusnya 2 kasus korupsi tersebut menjadi pukulan telak terhadap pemerintah bagaimana bisa komunitas yang ada dibawah kendali pemerintah justru merekalah yang sering membuat Masyarakat sakit hati, diharapkan pemerintah melakukan introspeksi diri.
Selanjutnya langkah yang harus dilakukan Untuk mengatasi masalah ini, perlu pendekatan yang holistik dan komprehensif, dimulai dari reformasi sistem hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan lembaga pengawasan, serta pendidikan anti-korupsi sejak dini. Namun, yang lebih penting adalah perubahan mindset dan komitmen dari seluruh elemen bangsa.
Perlu ada kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan bersama-sama. Hanya dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, kita dapat mengembalikan kepercayaan publik dan membangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.
*Rohaili, Kor.akademik HMPS IAI Al Khairat Pamekasan
