Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si, Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Pendiri Sekolah Alam Planet NUFO Mlagen, Pamotan, Rembang, Jateng.
Proses-proses politik saat ini, tak bisa diingkari, seringkali diwarnai praktik politik uang. Uang dipandang sangat menentukan untuk menang dalam sebuah kompetisi politik. Uang dijadikan sebagai sarana utama dalam mendongkrak dukungan. Terutama dalam masyarakat yang semakin pragmatis dan materialistis, logistik yang dimiliki kandidat oleh sebagian besar masyarakat dijadikan sebagai preferensi dalam menentukan pilihan. Realitas ini terjadi, baik pada mekanisme demokrasi perwakilan maupun demokrasi langsung.
Dalam mekanisme demokrasi perwakilan, sering sekali muncul wacana, untuk tidak menyebutnya isu atau rumor, bahwa pada setiap sidang-sidang di lembaga legislatif terutama yang berkaitan dengan pemilihan pimpinan eksekutif atau laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan, hampir selalu terjadi praktik pembelian suara untuk memuluskan agenda politik tertentu. Praktik macam ini juga terjadi di internal partai politik dan bahkan organisasi-organisasi yang secara formal tidak bergerak di bidang politik, terutama dalam proses-proses pemilihan figur puncak, karena organisasi tersebut berpotensi menjadi alat mobilisasi politik.
Dalam setiap rapat umum organisasi-organisasi, baik orpol maupun ormas (baca: muktamar, kongres, dan nama-nama lain yang sama pengertiannya) selalu muncul wacana tentang bagi-bagi uang. Istilahnya bisa bermacam-macam,dari yang disebut dengan money politics, dana mobilitas, sampai ongkos politik. Bedanya, kalau money politics sudah jelas-jelas diatur pelarangannya. Sedangkan nama-nama yang lain, sesungguhnya seringkali bersubstansi sama dengan money politics, tetapi dibungkus dengan istilah yang berbeda supaya tetap terlihat atau terkesan legal dan sulit dijerat oleh hukum.
Dalam mekanisme demokrasi langsung, praktik politik-uang bukannya hilang, tetapi malah semakin merajalela. Padahal, sesungguhnya tujuan pelaksanaan demokrasi langsung selain agar tidak terjadi distorsi aspirasi rakyat oleh sekelompok kecil orang yang secara formal disebut sebagai wakil rakyat adalah agar praktik politik-uang bisa dihilangkan atau setidaknya bisa ditekan. Tetapi, kenyataannya tak hanya masih jauh panggang dari api, tetapi justru sebaliknya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keuanganmasih merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dan signifikan dalam mengarahkan preferensi pilihan politik rakyat.
Muncul semacam pameo politik keuangan yang maha kuasa untuk kemenangan dalam kompetisi politik memperebutkan jabatan-jabatan publik tertentu, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, seseorang yang terjundalam arena politik, tidak cukup hanya mengandalkan logika atau pemikiran cerdas dan bernas untuk menguraikan persoalan-persoalan bangsa atau lokal tertentu yang sedang membelit dan kemudian melontarkan gagasan solutifnya serta memiliki kompetensi untuk mengelola struktur negara dan menggerakkannya untuk kepentingan rakyat.
Ia juga dituntut untuk memiliki kekuatan finansial untuk memperkenalkan diri kepada rakyat luas, mengingat faktor geografis yang sedemikian luas sehingga membuat tidak semua rakyat dapat mengenal seseorang yang hendak maju, walaupun orang tersebut memiliki visi, missi, dan kompetensi dalam memenej struktur negara. Bahkan menurut sebuah lembaga survei yang sudah sangat terkenal, untuk menjadi popular saja, seseorang yang ingin maju dalam kompetisi politik untuk memperebutkan posisi puncak eksekutif di level nasional, harus memiliki modal sekitar 300 miliar rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis, terutama dalam kondisi masyarakat yang masih dilanda krisis.
Minim Wawasan
Penyebab logistik menjadi satu faktor yang sangat menentukan adalah sebagian besar rakyat belum mempunyai wawasan yang cukup untuk menangkap realitas politik yang sebenarnya, baik itu berupa fenomena riil di lapangan maupun lontaran gagasan para elite politik yang sedang berkompetisi. Dengan demikian,rakyat cenderung menyamaratakan kapasitas dan kompetensi para kandidat yang sedang berkompetisi memperebutkan amanat rakyat. Rakyat juga belum mempunyai cukup sarana untuk mengakses informasi tentang lontaran gagasan-gagasanpara elite politik yang sedang beradu argumentasi disebabkan tingkat kesejahteraan hidup mereka yang masih sangat rendah, di bawah garis kemiskinan.
Mereka tidak mempunyai meminjam bahasa Marx surplus untuk bisa memiliki sarana tersebut, bahkan untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari saja belum cukup, walaupun sudah mengerahkan banyak waktu untuk bekerja keras. Akibatnya mereka tidak mempunyai waktu luang untuk bisa mengkonsentrasikan diri, walaupun hanya sejenak, untuk mencermati visi dan missi para kandidat, yang tentu saja sangat penting bagi masa depan politik negara secara makro dan daerah secara mikro.
Akibat lebih lanjut dari rakyat yang berada dalam kondisi memprihatinkan secara ekonomi itu, rakyat hanya bisa berlogika logistik saja. Maksudnya, orang yang memberikan logistiklah yang kemudian diberi dukungan politik. Bedanya, kalau permainan politik di tingkat elite, logistik itu berjumlah cukup besar dan terkonsentrasi pada person-person tertentu, tapi di tingkat akar rumput, dalam konteks pelaksanaan demokrasi lngsung, logistik tersebut cukup hanya dengan biaya makan sehari atau dua hari.
Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus berlangsung, maka di masa selanjutnya sangat sulit untuk menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik-praktik kecurangan dan penyelewengan kekuasaan. Yang akan terjadi di masa datang adalah struktur negara akan digunakan oleh pemegangnya untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain. Sebab, sebagaimana sering disebut, para elite yang mendapatkan jabatannya dengan cara membeli, maka tentu saja, agenda pertama yang akan mereka lakukan adalah mengembalikan modal yang sebelumnya digunakan untuk membeli jabatan itu.
Jadi logikanya sangat sederhana, tak ubahnya logika berdagang saja. Artinya, dalam perdagangan ada modal, dan modal itu harus kembali. Akan lebih parah jika ternyata wakil atau pemimpin yang terpilih memiliki pemikiran bahwa ia harus mengambil keuntungan dengan prosentase tertentudari modal yang telah dikeluarkan. Dalam konteks ini, sebenarnya rakyatlah yang dikorbankan. Wakil dan pemimpin yang mengeluarkan dana besar untuk meraih jabatan, kemungkinan besar hanya akan menjadi pengumpul logistik yang sangat tamak dari harta kekayaan negara yang sesungguhnya merupakan hak rakyat banyak. Mereka akan menjadi elite politik yang terus mencari-cari kelengahan rakyat untuk bisa ber-KKN ria.
Rakyat sekarang mungkin baru belajar. Dan dalam belajar tidak menutup kemungkinan ada kesalahan.Kesalahan masa sekarang ini diharapkan menjadi cambuk atas rakyat di masa depan, sehingga mereka akan menjadi semakin kritis dan tidak lagi berorientasi logistik, tetapi sudah bisa menggunakan logika secara benar. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung kemungkinan besar akan semakin memberikan pelajaran berharga bagi rakyat untuk berpikir rasional dan tidak lagi hanya menggunakan logistik sebagai ukuran untuk memilih figur pejabat politik. Dengan demikian, di masa yang akan datang, akan lahir figur-figur politik yang memiliki visi, missi, dan kompetensi dalam berpolitik. Politik oleh mereka akan benar-benar akan digunakan untuk melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok saja. “Akalmu Harus Menguasai Perutmu”.
Sumber: Politik, Logika, dan Logistik
