Oleh: Sheka Aditya Putra Pratama, Mahasiswa KKN MIT DR ke-12 UIN Walisongo Semarang kelompok 26
Alam selalu menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Tak terkecuali di daerah pesisir yang notabenenya adalah nelayan. Laut ataupun tambak termasuk sumber daya yang bisa didalamnya terdapat banyak yang bisa dimanfaatkan. Setidaknya, aset aset nelayan dipesisir Desa meliputi aset alam.
Seluruh masyarakat bisa memanfaatkan laut baik dari golongan kelas menengah ke atas ataupun ke bawah. Tidak ada aturan yang melarang sebagian kelompok memanfaatkan daerah pesisir. Salah satu hewan yang banyak dicari adalah rajungan dan kepiting biru. Itu sangat potensial sekali untuk menjadi modal utama ekonomi masyarakat.
Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Karena, pemerintah mesti memastikan kualitas baik itu sumberdaya atau manusianya. Masyarakat nelayan yang memanfaatkan laut, tidak bisa disamakan dengan pendapatan ekonomi lainnya. Ini berbeda. Sebenarnya bisa disandingkan dengan pertanian, industri, dll hanya saja perlu ditingkatkan taraf hidup mereka.
Sebagai contoh adalah Desa Blanakan, Kabupaten Subang. Potensi alam dan peningkatan mutu/kualitas dilakukan dengan baik. Semua berjalan dengan hadirnya koperasi disana. Namun sangat disayangkan, koperasi hanya memberdayakan kepada mereka yang memiliki perahu dan mengesampingkan nelayan buruh. Nah, ini PR kita. Terutama pemerintah.
Di daerah pesisir yang tak memiliki koperasi, bisa menggunakan LPMdes (Lembaga Pemberdayaan Desa) sebagai konduktor peningkatan kualitas. Pada dasarnya LPMdes dibentuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.
