Data dari badan pusat statistik menunjukkan per maret tahun 2023, masih ada 25,9 Juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan. Selain itu, ketimpangan dalam hal pendapatan yang diukur melalui gini ratio juga makin melebar. Mengutip data World Inequality Database, rata-rata kekayaan penduduk 1% terkaya di Indonesia memang jauh di atas rata-rata penduduk nasional. Rata-rata kekayaan penduduk 1% terkaya ini juga terus meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang cenderung stagnan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil.
Pada tahun 2000, rata-rata kekayaan penduduk 1% teratas mencapai Rp 494 juta. Sementara, rata-rata kekayaan penduduk nasional sebesar Rp 35,07 juta. Berselang 20 tahun kemudian, yaitu pada 2020, rata-rata kekayaan penduduk 1% teratas melonjak menjadi Rp 2,07 miliar. Sementara, rata-rata kekayaan penduduk nasional masih sebesar Rp 142,2 juta. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan terjadi di Indonesia.
Pertama adalah, kesalahan kaum beragama dalam memandang harta. Indonesia adalah negara berketuhanan dan religius. Pew Research Center lewat surveinya, ‘The Global God Divide’ menemukan bahwa Indonesia berada di peringkat teratas atau merupakan negara paling religius. Sebanyak 96% responden Indonesia menganggap seseorang mesti beriman kepada Tuhan untuk dapat bermoral, dan 98% lainnya menganggap agama penting di hidup mereka. Jadi, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam paradigma berketuhanan. Terutama, agama Islam sebagai agama mayoritas. Akan tetapi, justru yang memprihatinkan orang-orang miskin yang hidup di dalam negara didominasi oleh mereka yang beragama.
Ternyata, ada kesalahan umat beragama dalam memandang harta. Berhubung, saya sebagai penulis beragama Islam. Jadi, penulis hanya menyampaikan dalam sudut pandang agama Islam saja. Orang-orang yang beragama ini memandang harta adalah cobaan, harta tidak dibawa mati, harta adalah sumber kejahatan. Iya, memang itu benar. Tap itu untuk konteks-konteks tertentu. Untuk mengerem orang yang mempunyai sifat tamak, terlalu cinta harta, terlalu berpikir duniawi, hartanya hanya disimpan, dan pelit.
Tetapi kenyataannya, ‘harta dipandang buruk’ ini justru dipakai kedok untuk membenarkan diri oleh mereka yang malas-malasan, orang yang tidak bisa berinovasi, para pecundang, sampai orang-orang yang sudah putus asa dengan persaingan kehidupan. Padahal kita tidak bisa naif, bahwa kita hidup butuh materi. Kita membutuhkan kebutuhan pangan, papan, dan sandang agar kehidupan tetap berlanjut.
Padahal dalam Islam sendiri, harta dan kekayaan sangat penting. Akan tetapi bukan untuk ditumpuk dan untuk kesenangan diri sendiri. Akan tetapi, untuk perjuangan agama. Perjuangan agama yang utama adalah Tauhid, tetapi yang terpenting lagi setelah itu adalah implementasi dari nilai Tauhid. Yaitu, memperjuangkan agama (jihad). Memperjuangkan agama bukan berarti maksudnya harus berperang. Tetapi berjuang mensejahterakan umat, memperjuangkan pendidikan untuk umat, memberi makan fakir miskin dan anak yatim, memperjuangkan keadilan. Semua adalah perjuangan jihad dalam Islam, apalagi di era sekarang ini. Terutama negara Indonesia yang dalam kondisi damai.
Bahkan Nabi dan para sahabat. Mereka sebagian adalah dari kalangan orang kaya yang menggunakan harta kekayaan mereka untuk memperjuangkan agama Islam. Seperti untuk membebaskan perbudakan, untuk membiayai perang di jalan Allah, untuk membantu fakir miskin dan anak yatim, dll.
Kedua adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat. Terkadang masyarakat menganggap, orang kalau lahir dari keluarga kaya, gedenya pasti juga kaya. Begitu juga sebaliknya kalo lahir sudah miskin, gedenya pun miskin. Memang fakta di lapangan banyak seperti itu. Akan tetapi mereka tidak sadar. Mengapa kenyataannya begitu? Tidak lain karena hasil lingkungan didikan, terutama dari keluarga. Yang membangun paradigma masing-masing antara si miskin dan si kaya.
Orang bisa kaya, karena mereka mempunyai, mental kaya. Mereka mempunyai skill dan nilai-nilai yang dapat diarahkan menjadi komersil. Orang bermental kaya, berapapun modal yang dimiliki bisa untung dan membuat usahanya berkembang. Selain itu, orang-orang kaya adalah orang yang bijak dan mampu mengendalikan keuangannya menjadi baik.
Berbeda dengan orang-orang yang bermental miskin. Mereka minim skill dan minim nilai-nilai yang bisa diarahkan untuk komersil. Orang bermental miskin, sebanyak apapun modal yang dimiliki pasti tidak akan berkembang. Ditambah lagi, orang-orang bermental miskin. Tidak mampu mengendalikan keuangannya. Kerja capek-capek, setelah itu digunakan untuk konsumtif. Beli barang-barang yang tidak diperlukan. Seperti beli iPhone untuk gengsi, atau bahkan untuk menghambur-hamburkan uang untuk senang-senang seperti judi slot. Faktanya, slot yang sebenarnya sudah disetting menguntungkan bandar justru digunakan oleh orang-orang miskin.
Ketiga adalah keserakahan konglomerat. Terlalu terlena dengan harta, sampai semua ingin dikuasai. Seperti kita ketahui, bahwa orang yang bermental kaya mempunyai kemampuan menghasilkan keuntungan dari modal. Akan tetapi, terkadang kaum mereka terlena dengan keuntungan sampai meninggalkan sisi kemanusiaan. Mengeruk sumber daya alam (SDA) dengan ugal-ugalan dan mengeksploitasi sumberdaya manusia (SDM) untuk dipekerjakan. Diberikan gaji kecil, bahkan gaji kecil merekapun akan digunakan untuk membeli kebutuhan. Yang kebutuhannya dibelipun dari milik (bisnis) orang kaya, jadi ketika mereka beli juga kembali memberikan cuan kepada si orang kaya. Ibarat si miskin hidupnya hanya manata gunung pundi kekayaan untuk si kaya. Sampai, terciptalah ketimpangan kekayaan yang semakin hari makin melebar.
Keempat, Penguasa yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Politik adalah faktor terpenting untuk menghilangkan ketimpangan, terutama ketimpangan ekonomi. Dalam debat capres-cawapresPilpres 2024. Ketimpangan ini menjadi isu pembahasan. Karena, memang pada prakteknya ketimpangan justru dibiarkan dan diperkeruh oleh politik. Politik justru dijadikan alat untuk mencari uang, untuk bisnis, atau kepentingan menjaga aset kekayaan elite.
Politik justru dijadikan alat kerjasama para pejabat dengan pebisnis. Pejabat membantu pengusaha agar usahanya lancar, pengusaha membantu agar penguasa karir politiknya lancar. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Politik harus menjadi alat untuk membuat sistem agar kekayaan merata. Agar tidak ada kelaparan, agar semua mendapat pendidikan, agar semua sejahtera, agar tercipta negara adil makmur yang diridhai Tuhan yang Maha Esa.
