Beberapa hari yang lalu saya menonton video di facebook . Sebuah video yang menayangkan tentang beberapa anak muda di Pamekasan yang melakukan demonstrasi di sekitar halaman Pemkab. Dalam hati saya sempat bertanya-tanya, perasaan bupati pamekasan baru saja dilantik, kenapa langsung didemo. Ironinya, beberapa orang dalam video tersebut sempat kebingungan, ketika ditanya tujuan demo itu sendiri mereka tidak mampu menjawabnya.
Bahkan ada beberapa oknum yang statusnya masih pelajarSMA. Maka tidak heran jika saya pun berpikir, jangan-jangan ini demo bayaran. Atau memang ada aktor di balik layar yang sengaja menggerakkan anak-anak muda tersebut untuk menjatuhkan wibawa Bupati Pamekasan.
Beruntungnya, Pamekasan memiliki bupati yang cerdas dan cekatan. Sang bupati
langsung menemui para pendemo. Bahkan beliau dengan ramah dan santun
menanyakan kepada beberapa pendemo, berapa jumlah buku yang mereka punya.
Seolah-olah ingin menyampaikan pesan secara tersirat kepada publik bahwa sebelum mendemo alangkah lebih baiknya memperkuat literasi dan basis data.
Karena sebagian dari pendemo hanya berkoar-koar tanpa memahami maksud dan tujuan kenapa mereka demo. Bukankah hal tersebut merupakan tindakan yang memalukan? Pantas saja jika ada sebagian orang yang beranggapan bahwa aksi-aksi demonstrasi pasca era reformasi memang semakin jauh mengabaikan idealisme. Bahkan tidak jarang ada aksi demo yang bernuansa makar terhadap pemerintahan yang sah. Bukan lagi kepentingan rakyat yang diperjuangkan. Kepentingan pribadi dan golongan menjadi pendorong utama.
Idealnya, para demonstran mengetahui secara jelas pokok-pokok persoalan yang akan disampaikan kepada penguasa. Sekarang, sebagian aktivis justru gampang digerakkan oleh orang-orang berduit. Banyak bukti yang mengungkapkan hal itu. Bukan berarti saya memandang sinis para demonstran. Tapi kita sendiri memang tidak bisa menutup mata bahwa demo-demo bayaran kerap kali terjadi.
Belum lagi jika aksi-aksi tersebut menimbbulkan kemacetak lalu lintas atau juga bisa menimbulkan kerusuhan. Berteriak dengan lantang atas nama rakyat; tapi justru dalam pelaksanaannya mereka sendiri melabrak hak-hak rakyat. Ketika aparat mengamankan aksi yang mulai brutal; sebagian menuduh pemerintah represif, pemerintah mengekang kebebasan berpendapat, pemerintah melanggar HAM, dan sebagainya.
Lagi-lagi yang menjadi kambing hitam adalah pemerintah. Selain dilakukan dengan sesuai prosedur dan aturan hukum, aksi demonstrasi harus mempertimbangkan juga kepentingan umum. Jangan semena-mena terhadap pengguna jalan. Bagaimanapun juga, para pengguna jalan memiliki hal untuk mendapatkan akses jalan yang lancar tanpa dihalangi-halangi oleh para demonstran; apalagi sampai ada bakar-bakar ban di tengah jalan.
Pastinya sangat menganggu dan membahayakan pengguna jalan. Para demonstran diharapkan bisa mengendalikan diri dan menggunakan cara-cara yang santun dan beradab dalam mengkritik pemerintah. Jangan sampai aksi demo menjadi gagal total karena cara-cara yang digunakan melanggar
aturan. Tentunya kita tidak ingin para demonstran itu menjadi sekumpulan kaum barbar di tengah jalan.
Lagi pula demonstrasi hanya salah satu jalan untuk menyampaikan aspirasi kepada
pemerintah terkait persoalan-persoalan yang terjadi. Banyak cara untuk mengkritik
jalannya proses pemerintahan. Baik melalui tulisan, advokasi, teater, stand up comedy, dan sebagainya. Jangan terpaku pada satu cara hingga mengabaikan aktivis-aktivis lainnya yang memang menyampaikan pendapat dan kritikannya bukan di jalanan.
Semisal para pemain teater/ drama yang memperagakan suatu lakon terkait
ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Dalam drama tersebut bisa disisipkan kritikan pedas terhadap kondisi pemerintahan yang amburadul; misalnya ulah birokrat yang merampok uang negara, DPR yang hobinya bolos rapat, dan sebagainya.
Kreativitas anak-anak muda Indonesia sendiri semakin hari semakin meningkat. Semisal penggunaan media sosial yang bisa digunakan sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah. Medsos menjadi sarana komunikasi dan aspirasi warga dengan pemerintah. Masing-masing dari kita bisa langsung menagih janji-janji pejabat negara yang belum terealisasi. Melalui medsos juga kita bisa melihat rekam jejak seseoang calon pemimpin yang hendak kita pilih.
Sehingga sebelum menjatuhkan pilihan, tentunya ada pertimbangan yang matang. Meskipun kadang cukup samar antara tampilan yang terpampang di medsos dengan realitas sebenarnya; apalagi kalau sedang musim politik; banyak sekali politik pencitraan. Sengaja mencitrakan diri seideal mungkin untuk menarik simpati rakyat. Celakanya, setelah terpilih, secara perlahan kebohongan dan kepalsuan semakin terbongkar. Pantas saja jika warga menuntut melalui demontrasi dan semacamnya.
Silahkan demo, asalkan tuntutannya jelas. Jangan asal ikut tapi tak tahu apa-apa.
Silahkan turun ke jalan, asalkan jaga ketertiban umum dan jangan membuat resah
masyarakat sekitar. Dan memang wajar jika pemerintah didemo, karena kita sendiri
adalah pemegang keadulatan. Jangan menganggap pemerintah berada di atas kita; seolah-olah semua yang peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan harus dituruti.
Anggapan semacam itu hanya akan menjadikan rakyat semakin terbelakang. Karena kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada peran rakyat di dalamnya dalam membangun bangsa itu sendiri. Pemerintah bertanggung jawab penuh kepada rakyat dalam menyediakan pendidikan yang layak, menjaga kemanan, menstabilkan kondisi ekonomi, dan sebagainya.
Jadi ketika dalam pelaksanaannya melenceng; maka perlu diingatkan dan dikritik. Tentunya dengan cara yang cerdas, kritis, sesuai aturan dan tentunya dengan sopan dan beradab. Pemerintah dan rakyat mestinya saling bersinergi memajukan negeri.
