*Oleh : Dr. Moh. Taufik, M.H, Dosen Mata Kuliah Hukum dan Kebijakan FH UPS.
Tunntutan 17+8 menjadi sesuatu kajian yang menarik untuk dicermati dari segi politik, hukum dan kebijakan . Tuntutan ini di inisiasi oleh beberapa kalangan milenial, influencer dan sebagian besar kalangn milenial. Sebut saja antara lain Jerome Polin, Chandra Liow, Andovi Da Lopez, Abigail Limuria, Andhyta F Utami,dan Salsa Erwina. Apa yang menarik dari tuntutan yang di gagas oleh mereka. Pertama, Para inisiator tersebut bukan dari kalangan politikus, pengusaha yang memiliki dana besar, bukan pula aktivis politik .Sebagian besar bahkan semuanya adalah anak muda yang pintar, tidak termakan system politik dan birokrasi yang sudah rusak dan latar pendidikannya dari perguruan tinggi ternama luar negeri.
Dalam konteks sosiologi politik ini menjadi trend baru, bahwa ide dan orisinalitas gagasan nya di munculkan dari luar ring orang orang yang selama ini brpolitik maupun mantan politikus . Mereka benar benar bersih dari kepentingan unuk mengambil kesempatan atau mungkin sperti aktivis dahulu yang pada akhirnya menjadi politikus yang berkelindan dngan kepentingan politik praktis, sebut saja, Budiman Sudjatmiko, Fadli Zon,, Fahri Hamzah dll.Inisiaotor 17+8 Steril Hsemua . Barangkali ini menjadi sebuah harapan baru mainstream poliitik Indonesia ke depan , agar revolusi dari paradigm pangung politik yang diisi oligarkhi partai politik yang di pimpin oleh orang orang yang tidak tergantikan bahkan mnjadi dewa di partai masing masing.
Dari segi isi tuntutan juga unik, karena isi nya merangkum berbagai opini yang diinginkan civil society berisi 25 tuntunan . Disebut 17+8 untuk menghormati kemerdekaan Indoensia setiap 17Agustus, dengan balutan dan semangat bahwa kemerdekaan yang sudah berusia 80 tahun masih banyak yang belum merdeka. 25 tuntunan tersebut secara garisnya berisi reformasi di tubuh DPR, pmerintah, TNI dan kepolisian, transparansi anggaran di semua lmbaga ,keperpihakan partai pada rakyat termasuk rombak system rekrutmen politik yang penuh dengan materialisme, menghentikan aksi anarkis kepolisian dalam menangani demnstrasi dan reformasi budaya politik dan birokrasi yang lebih berbasis merrty system serta penataulang system tunjangan yang tinggi disparitasnya antar profesi termsuk gaji tunjangan pejabat dan BUMN.
Relevansi Hukum dan Kebijakan Publik.
Apa kaitannya tuntutan 17+8 dengan hukum dan kebijakan ?. Bicara tentang hukum dan kebijakan maka ada relevansi dari keduanya, Pertama, Tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Tuntutan 17+8 adalah mencoba untuk mewujudkan rasa keadilan yang belum dirasa oleh masyarakat Indonesia. Tunjangan rumah DPR maupun DPRD sangat tinggi dibandingkan tunjangan yang dirasakan berbagai profesi yang ada. Guru dan Dosen tunjanganya masih jauh dari harapan, gaji karyawan banyak yang jauh dari harapan.Negara seolah tidak hadir untuk meyeimbangkan . Di Negara maju , tunjangan DPR itu maksimal 4x Upah minimum, Indonesia sampai 27 x. Belum persoalan lain, missal gaji direktur BUMN bisa mencapai 1 Milyar dalam sebulan. Disaat masyarakat kesulitan ekonomi yang sulit, kesenjangan tunjangan di tambah aksi teatrikal anggota dewan yang meunjukan tidak ada empati kepada masyarakat dengan memamerkan gaya hidup mewah.
Kedua, relevansi hukum dan kebijakan adalah Aspek legalitas, menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum. Dalam konteks ini mungkin betul, segala kebijakan dibuat resmi pemerintah dan DPR, yang jadi masalah adalah, proses formulasinya yang tidak melibatkan masyarakat. Undang Undang jadi begitu cepat tanpa uji public apalagi akademik. Kemudian prioritas kebijakan yang lebih pada untuk kpentingan elit. Undang Undang yang di harapkan masyarakat seperti perampasan asset terhadap koruptor yang sampai belum dilaksanakan, Undang Undang KPK yang justru semakin memandulkan, adalah salah satu contoh yang menunjukan bahwa aspek legalitas tidak mencerminkan suara masyarkat.
Maka dengan ini semua, tuntutan 17+8 menjadi awal yang baik untuk merelevansikan hukum dan kebijakan agar dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat serta bagaimana legalitas yang berisi kebijakn yang berbasis kerakyatan. Sehinga semangat reformasi muncul kembali setelah terpuruk kembali. Peran oligarkhi politik penting sekali untuk di rombak kembali, karena rekruitmen politik yang berbasis uang termasuk pola pemilihan yang penuh nuansa uang akan menghasilakn pejabat public yang tidak kapabel yang pada akhirnya tidak bisa mewjudkan hukum yang adil dan makmur yang dicita cita kan masyarakat Indonesia semua.
Munculnya para inisiator yang dari generasi milenial, membei sebuah fenomena baru dunia perpolitikan Indonesia, agar panggung poliik Indoensia diisi orang muda yang bebas kepentingan, oligarki dan munculnya semangat implementasi merit system. Dengan produk pendidikan diberi kesempatan untuk memperbaiki Indonesia lebih baik lagi.Semoga.
