Mendekati tahun 2024 Pondok Pesantrren menjadi objek wisata yang empuk bagi para politisi. Kedatangannya dengan membawa berbagai macam program-program, layaknya marketing yang menawarkan barang dagangannya. Namun itu tak akan mempengaruhi terhadap karakter dan kepribadian pesantren sebagai wadah pengayom umat.
Pesantren sebagai tempat yang “tak terjinakkan” dengan siapapun termasuk pula pada seorang politisi. Kiai yang bertugas sebagai “culture broker” memiliki kewajiban sebagai penyaring budaya-budaya yang tidak sejalan dengan budaya dan karakteristik pesantren. terkecuali keberadaan pesantren akan tergoyahkan apabila pemangkunya tak lagi memiliki prinsip ideal. Ia akan mengorbankan sakralitas pesantren dan dapat dipertaruhkan hanya untuk memenuhi hajat hidup yang bersifat materialistik. Keberadaan pesantren yang demikian akan meraibkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tugas sebagai pintu utama di dalam menjaga moral.
Magnet pesantren semakin kuat bila mendekati pilihan legislatif dan pilihan presiden dan wakilnya. Tidak ada yang salah dengan realita tersebut, akan tetapi eksistensi pesantren sebagai lembaga pengayom umat dari berbagai aliran akan terganggu.
Suatu ketika saya sowan ke salah satu kiai yang ada di Probolinggo. Lalu ada tamu yang menyampaikan bahwa akan ada kunjungan DPR RI akan sowan pada beliau. Kiai itu lantas bertutur begini “ia tidak membawa kepentingan politik pada tahun 2024 ya?” lantas kiai itu melanjutkan, karena kepentingan pilpres dan pileg itu bersifat lima tahunan sedangakan keberadaan pesantren sampai kiamat. Maka eksistensi pesantren harus terus di jaga. Pesantren jika tidak mampu membentengi diri dari berbagai rayuan politisi akan terbawa arus yang mengakibatkan keberadaanya tenggelam dan tak dapat lagi menjadi impian masa depan bangsa.
Bila pesantren dapat mempertahakan dirinya sebagai institusi yang tidak jinak dengan kepentingan sesaat itu maka pesantren telah mempertahankan ruhnya sebagai institusi pendidikan yang mampu berdiri di atas semua golongan. Tugas pesantren lebih besar dari hanya sekedar suksesi hajat lima tahunan semata. Tugas yang tak kalah pentingnya di pikul oleh pesantren untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kualitas sebagai hamba Allah (abdun) dan juga sebagai pemimpin (khalifah) yang berdiri tegak bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Kalau meminjam istilah yang digelontorkan oleh Nurcholis Majid pesantren harus mampu menciptakan masyarakat madani.
Membentuk masyarakat madani membutuhkan keseriuasan karena masyarakat madani itu di tandai dengan terwujudnya masyarakat yang memiliki peradaban. Peradaban dalam islam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menerima terhadap perkembangan modernitas. Mengawinkan keduanya merupakan tugas mulia dan itu sangat bisa dilakukan oleh pesantren. Pesantren yang berkembang akan terus melakukan terobosan demi terwujudnya cita-cita yang diimpikan, yaitu sebagai menyebar risalah agung yang di bawah oleh nabi Muhammad SAW. Keberhasilan nabi Muhammad dalam menciptakan masyarakat madani di madinah tidak lepas dari kegeniusannya di dalam mengorganisir masyarakat yang berbeda-beda suku, ras, dan bahkan agama. Hal tersebut harus mampu di rawat oleh umatnya lebih-lebih para pemimpin-pemimpin pondo pesantren.
Mengapa Pesantren Laris Bagi Politisi?
Setidaknya terdapat banyak kelebihan yang ada di dalam pesantren. Sehingga ia menjadi rebutan para politisi untuk mengambil berkahnya. Pertama; Sosok kiai yang memiliki kekuatan simbolik akan membantu meningkatkan suara pemilih. Kedua; Memiliki santri yang loyal, ketiga; Panutan masyarakat.
Ketiga kekuatan itu adalah modal besar bagi para politisi untuk dapat meraup suara dan mensukseskan hajatnya, setidaknya untuk lima tahun kedepan. Selebihnya, para politisi akan berfikir ulang.
