Oleh; Mahsa Aurelia Aspasia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Itikad baik (bona fides) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang menuntut para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain dalam setiap perbuatan hukum, khususnya dalam perjanjian.
Konsep ini tidak hanya mencakup kejujuran subjektif, yaitu niat dan kesungguhan batin seseorang, tetapi juga itikad baik objektif, yakni kepatutan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam praktik hukum, itikad baik menjadi tolak ukur penting dalam penyelesaian sengketa perdata. Misalnya, dalam proses mediasi, kehadiran dan keterlibatan aktif para pihak dianggap sebagai indicator itikad baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
Absensi tanpa alasan yang sah dapat berimplikasi hukum, menandakan kurangnya itikad baik dalam penyelesaian sengketa.
Secara yuridis, itikad baik juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum, terutama bagi pihak yang dianggap beritikan baik dalam hubungan jaminan fidusia. Pasal 533 KUHPerdata menegaskan bahwa itikad baik harus selalu diasumsikan ada pada setiap pemegang kedudukan, dan pihak yang menuduh itikad buruk harus membuktikannya. “Pacta sunt servanda,” yang berarti perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, “In bonam findem,” yang berarti “dengan itikad baik” juga menggambarkan esensi pelaksanaan perjanjian secara jujur dan adil.
Dalam hukum internasional, Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini menegaskan bahwa prinsip itikad baik bersufat universal dan menjadi landasan utama dalam hubungan hukum baik nasional maupun internasional.
Implementasi asas itikad baik menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam kontrak bisnis dan transaksi jual beli, termasuk e-commerce. Penerapan asas ini tidak hanya pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada tahap prakontrak dan penyelesaian sengketa guna menjaga kepercayaan dan keadilan antar pihak. Dalam praktiknya, pengadilan sering menggunakan asas ini untuk menilai apakah suatu pihak telah bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain secara sepihak.
Meskipun asas itikad baik diatur secara jelas, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpastian hukum dan pelanggaran oleh pelaku usaha, terutama dalam transaksi online. Banyak kasus menunjukkan pelanggaran asas ini yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, misalnya ketidaktransparanan informasi produk dan klausul kontrak yang memberatkan salah satu pihak.
Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum dan penguatan regulasi agar asas itikad baik dapat diterapkan secara efektif. Secara yuridis, asas itikad baik berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat para pihak dalam menjalankan perjanjian dan menjadi dasar penilaian dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan menggunakan asas ini untuk menilai apakah tindakan suatu pihak melanggar prinsip kejujuran dan kepatutan yang diharapkan dalam hubungan hukum. Namun, ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup penerapan asas ini dalam konteks modern, seperti transaksi elektronik, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukumnya.
Asas itikad baik merupakan prinsip utama dalam hukum perdata yang menjaga keadilan dan kepercayaan dalam hubungan hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala praktis, terutama dalam transaksi online. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha dan konsumen agar asas ini dapat dijalankan secara optimal dan memberikan perlindungan hukum yang efektif.*
*Diolah dari berbagai sumber.
