Baru-baru ini, Badan Pusat Statistika (BPS) dibantu oleh Bank Indonesia (BI) mencatatkan nilai Indeks gini pada bulan September 2021 dengan koefisien gini sebesar 0,381. Sebelumnya, setiap perhitungan yang dilakukan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah atau negara menggunakan indeks gini. Menurut nilai koefisien gini di atas, menunjukan bahwa ketimpangan di negara Indonesia berada di dalam tingkat rendah. Angka indeks gini merupakan hasil dari tingkatan koefisien gini.
Koefisien gini adalah suatu metode perhitungan terkait ditribusi pendapatan maupun pengeluaran. Tingkat koefisien gini terdapat 5 tingkatan menurut besaran angkanya dengan penjelasan di bawah. Tingkat pertama, X = 0 atau nilai sama dengan 0, menyimpulkan bahwa adanya kemerataan secara sempurna. Tingkat kedua, 0 < X < 0,4 atau nilai lebih dari 0 kurang dari 0,4 menjelaskan adanya ketimpangan dengan tingkat rendah. Tingkat ketiga, 0,4 < X < 0,5 atau nilai lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,5 menunjukan hasil ketimpangan yang sedang. Tingkat keempat, 0,5 < X < 1 atau nilai lebih dari 0,5 dan kurang dari 1 dengan hasil ketimpangan yang tinggi. Terakhir Tingkat kelima, X = 1, hasil ini yang paling terburuk dengan tingkat ketimpangan sempurna (dikuasi oleh satu pihak).
Angka yang dihasilkan dengan tingkat rendah, bukan berarti negara Indonesia sudah menjadi negara yang sejahtera. Secara konsep negara sejahtera (welfare state) adalah pandangan bahwa negara bertanggung jawab atas warganya dengan mensejahterakan rakyatnya melalui bantuan, pelayanan, perlindungan dan pencegahan permasalahan sosial.
Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menggunakan konsep welfare state ini, juga harus memperhatikan tentang kebijakan sosial yang diambil sebagai upaya menghapus kesenjangan kelas yang ada. Mempunyai tanggung jawab yang mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, sesuai dengan pembukaan undang-undang tahun 1945.
Indonesia menganut welfare state dengan model minimal yang dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil dibandingkan dengan model universal. Demikian, Indonesia dikategorikan sebagai negara miskin atau tidak memiliki keinginan politik (political wiil) terhadap pembangunan sosial, sehingga mengakibatkan pelayanan sosial yang diberikan secara minimal, temporal dan sporadis. hal ini, cukup menarik apabila diteliti lebih mendalam kenapa Indonesia masuk dalam model minimun.
Sebenarnya, konsep ini membentuk kebijakan-kebijakan publik yang bersifat pelindungan, pelayanan, pelayan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, seperti kesehatan, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Memanglah benar tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perlunya peran dari pemerintahan untuk membantu pemerataan kesejahteraan dari setiap kelas yang ada di masyarakat dengan harapan juga angka indeks gini sama dengan nol.
Apakah negara Indonesia tercinta ini sudah bisa dikatakan sebagai negara sejahtera ketika ketimpangan pendapatan masih ada dan tidak sesuai dengan tujuan konsep welfare state?
Indeks gini negara Indonesia yang terbaru ini, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat secara ekonomi masih tidak stabil dan tidak adanya kemerataan. Walaupun nilai indeks terakhir sudah menurun dibandingkan dengan hasil pada bulan Maret 2021 sebesar 0,384, akan tetapi belum bisa diprediksi apakah kedepanya nilai indeks dapat naik maupun turun apabila negara tidak melakukan tindakan yang serius. Seperti halnya, ketimpangan pendapatan di negara Indonesia pernah mencapai angka 0, 414 dengan tingkat sedang pada tahun 2014.
Jelas sekali, pemerintah sudah mengetahui apa akibat dari ketimpangan yang tinggi. Menyebabkan melebarnya jurang pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, sehingga kemiskinan akan semakin sulit untuk diastasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Masyarakat akan semakin kesusahan dalam menjalani kehidupan, karena tidak bisa memenuhi kebutuhanya sendiri. Atau secara kasar orang yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak berdaya.
Ketimpangan di Indonesia terjadi karena projek pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan dari pada pemeratan. Maskudnya pertumbuhan ekonomi terus digencarkan untuk menigkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan faktor-faktor kepemilikan modal dan keterampilan dalam menjalankan aktivitas ekonomi menjadikan hasil dari pertumbuhan tidak akan bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Negara yang kaya akan alam dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang ekonomi masyarakat dan negara. Dalam hal ini, pemerintahanlah yang paling berperan untuk mempengaruhi naik, turunya indek gini dan berhasil atau tidaknya mewujudkan negara Indonesia sejahtera. Bukan hanya sekedar ungkapan yang nyatanya tidak ada hasil kerja. Pemerintah dapat mulai dari hal yang dasar seperti meningkatkan kualitas SDM dan memberikan sektor pekerjaan yang lebih.
Pemerintah juga harus tegas dalam menangani korupsi yang tidak hanya memakan sedikit uang negara. Seharusnya uang negara tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang kekurangan. Petinggi negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang dengan memberikan kebijakan yang sama sekali tidak menguntungkan masyarakat. Tetapi sebaliknya membuat masyakat dalam kemiskinan yang sangat parah. Jangan sampai pemerintah menutup mata dan telinga atas jeritan sakit yang diutarakan oleh masyarakat sebagai ungkapan ketidak adilan.
