Terbitnya buku “Menjerat Gus Dur” yang ditulis oleh Virdika Rizky Utama, seorang penulis lepas menghadirkan pro dan kontra di ruang publik. Dalam bukunya penulis menyertakan dokumen rahasia yang ‘diduga’ skenario untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Beberapa nama tokoh politik dan intelektual terlibat dalam penyusunan skenario politik diantaranya pentolan alumni-alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Hamdan Zoelva, Fuad Bawazier, Azyumardi Azra dan lain-lain.
Gus Dur menyebutnya ‘HMI Connection” untu merujuk kepada kelompok alumni HMI yang mempunyai jaringan polik nasional terintegrasi. HMI sendiri memberikan wadah bagi alumniya dalam sebuah Korps Alumni HMI ( KAHMI). Tulisan ini akan mengeksplanasi HMI dalam pergulatan waktu ke waktu secara singkat dan bagamaina relasi kekuasaan membuahkan pemahaman HMI di masa kini tidak bisa lagi dimaknai seperti HMI di masa lalu dalam pengertian konstruktif maupun desktruktif.
HMI adalah organisasi perkaderan ditingkat perguruan tinggi. Sebagai organisasi perkaderan, HMI aktif memberikan pelatihan-pelatihan organisasi untuk mewujudkan konsep lima insan cita sehingga terbentuk kader umat dan bangsa dengan watak muslim-intelektual-profesional. Namun, memahami HMI secara formal-struktural tentu tidak mampu menjawab fenomena faktual di masyarakat mengapa HMI diwacanakan bahkan dicitrakan sebagai organisasi politik. Setidak-tidaknya mendekati organisasi politik.
Jadi ada kesenjangan diskursus antara kader HMI (internal) dengan non-kader HMI ( eksternal). Fakta ini semakin tampak saat pelatihan organisasi diadakan, ketika para pengurus komisariat sibuk menyiapkan ‘promosi’ dan ‘meyakinkan’ kepada mahasiswa baru agar bersedia menjadi anggota. Hal ini memang berguna untuk kebutuhan doktrin calon kader tetapi akan tidak berguna sama sekali untuk menjawab apa yang tengah terjadi dengan HMI di ‘zaman now’.
Membaca HMI secara aktual dibutuhkan analisa yang tidak normatif maupun formal dengan merujuk pada konsep organisasi. Pembacaan demikian akan semakin menumbuhkan kesenjangan pemahaman antara kader HMI (in-grup) dengan masyarakat awam ( out-grup). Kita perlu membaca HMI tidak kaku, tanpa mengandaikan HMI tidak mengalami perubahan dan ketidaksinambungan. HMI selayaknya komunitas sosial mengalami perubahan ( change) dan ketidaksinambungan (discontinuity) . HMI di tahun 1947 berbeda dengan HMI di tahun 1960, 1980, 1990, 2000 dan seterusnya. Dalam proses gerak waktu yang panjang HMI terlibat dalam berbagai macam dinamika sosial-politik pada zamannya.
HMI disekitar awal berdirinya terlibat aktif dalam revolusi kemerdakaan. Selain itu pada awalnya HMI benar-benar organisasi mahasiswa islam baik dalam pengertian konsep maupun praktik. Lafran Pane sebagai tokoh utama dibalik pendirian HMI, mengorientasikan kepada islamisasi di lingkup mahasiswa. Saat itu Islam di kalangan mahasiswa belum populer. Mayoritas mahasiswa adalah alumni lembaga pendidikan Belanda seperti HIS, MULO, HBS, AMS, dan sebagainya. Artinya, mereka tersekularisasi melalui proses pendidikan. Sehingga HMI pada fase pertama menjadi komunitas epistemik islam. Bahkan dalam buku “Lafran Pane : Penggagas Besar”, Achmad Tirtosudiro menuliskan semangat agar mahaiswa islam menjadi ‘islami’, membuat Lafran Pane menunggu di depan mushola seharian untuk melakukan kaderisasi.
Garis batas dimulainya perubahan dalam HMI ketika Kongres IX di Malang ketika tujuan HMI diubah menjadi “Terbinana Insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyrakat adil makmur yang diridhoi allah swt”. Disini HMI bertransformasi dari organisasi islam-teologis menjadi islam-politis. Perubahan ini hasil dari pegulatan politis kader HMI pada masa Orde Lama. Nama-nama seperti Mar’ie Muhammad, A.M Fatwa, Akbar Tanjung, Sulastomo serta tokoh-tokoh Angkatan 66 merupakan kader HMI. Sulastomo membenarkan terjadinya dinamika politik HMI dalam konstelasi politik nasional saat itu dalam bukunya ‘Hari-hari yang panjang : Transisi Orde Lama ke Orde Baru”.
HMI di masa Orde Baru adalah puncak ketika menjadi kekuatan politis menyokong pemerintahan otoriter Soeharto. Disusul oleh naiknya alumni HMI di jajaran birokrat, teknokrat serta partai politik. Golkar sendiri dipelopori oleh Akbar Tanjung dengan awalnya bernama Sekeretariat Bersama Golongan Karya ( Sekber Golkar). Secara garis besar, ruang publik di tahun 1980-an diisi oleh HMI sebagai organisasi kader yang mampu ko-eksistensi dengan pemerintah Orde Baru dan kolutif. Majalah Panji Masyarakat No.790 Tahun XXXV, 20-29, Edisi 1-10 Mei 1994, menerbitkan artikel “Gus Dur Tuding KAHMI”. Artikel itu sebagai kontra-wacana atas tudingan Gus Dur kepada KAHMI yang bersikap kolutif terhadap ‘adik-adik’-nya.
Pada era 1990-an HMI sudah tidak lagi berwatak organisasi yang mengusung wacana keislaman secara serius. Jika pada era 1960-an masih banyak kader HMI mengembangkan gagasan intelektual islam seperti Cak Nur, Ahmad Wahi, Djohan Effendi, Imadduin Abdul Rahim, Endang Saifudin Anshari, atau Dawam Rahardjo, era 1990-an HMI sudah tidak mampu lagi membangun budaya teologis yang kuat. HMI telah menjadi bagian dari kekuatan politik yang besar dan diperhitungan sehingga tersemai banyak kepentingan di tubuh HMI. Persis yang pernah terjadi dengan Sarekat Islam saat terinfiltrasi oleh kepentingan kelompok komunis yang dimotori oleh Semaoen ( ISDV).
Dari rentangan jarak waktu yang panjang ( 1947-sekarang) meminjam konsep Genealogis Foucalt, seorang ahli filsafat sejarah, HMI mengalami transformasi dan ketidaksinambungan (diskontinuitas) gerak organisasi dari masa ke masa. Ini hal yg wajar dari sebuah proses pergulatan komunitas sosial. Dari gerak sejarah ada hal-hal yang menyempal (accidents), mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang kecil ( the minute deviants). Genalogi memfokuskan pada retakan-retakan sejarah. Retakan-retakan itu berupa budaya politik, instabilitas kepengurusan, keringnya religisiutas, kolusi KAHMI sampai budaya strategi permainan kuasa dalam forum-forum internal HMI.
Dengan demikian apa yang terjadi pada kasus pelengseran Gus Dur oleh ‘HMI Connection’ adalah bentuk budaya politik dari HMI yang berasal dari retakkan sejarah HMI dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sekarang pun menurut hemat penulis HMI an sich telah bertransformasi menjadi organisasi perkaderan politik. Wacana keislaman hanya pada taraf diskursif semata. Nilai keorganisasisan dipaksa tunduk pada budaya organisasi yang telah terinfeksi unsur politik praktis. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah kita sebagai kader HMI sudah jujur dalam memahami perubahan dan ketidaksinambungan ini ?
