Setelah kasus yang menerpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencuat ke publik, sejumlah fraksi di DPR mendorong adanya panitia khusus (Pansus) untuk mengusut kasus Jiwasraya yang diduga merugikan negara hingga Rp 13 triliun. Namun, fraksi PDIP rupanya memiliki sikap berbeda.
Seperti dikutip dari Kumparan.com (8/1), ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menuturkan, pihaknya lebih mendorong dibentuknya panitia kerja (panja) yang terdiri dari Komisi VI dan XI untuk mengusut kasus tersebut.
“Seharusnya cukup Panja, baik itu di Komisi VI maupun Komisi XI. Komisi IX dari sisi kinerjanya, Komisi VI dari sisi finansialnya, itu akan lebih efektif,” kata Said di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Lantas Said membeberkan kenapa pihaknya lebih mendorong dibentuknya panja. Ia menilai bahwa pembentukan Pansus sarat akan kepentingan politik. Dengan demikian, pembentukan panja akan lebih efisien dan tajam.
“Kalau Pansus kerjaannya tahu sendiri kan, pasti tebal politiknya yang dicapai juga apa. Kalau Panja lebih tajam, kita sudah minta sekarang BPK masih proses audit investigatif,” ucapnya.
Alasan lainnya adalah, bahwa kasus Jiwasraya juga sudah ditangani Kejaksaan Agung. Lantas ia mengungkapkan bahwa pembentukan Pansus sangat berpotensi disalah-gunakan, untuk sekedar mencari panggung, misalnya.
“Pada proses hukum, Kejaksaan Agung sudah berjalan, sekarang mau dibentuk Pansus lagi, apa sih yang mau dicapai DPR. Kalau sekedar cari panggung jangan begitu. Kan kita cari penyelesaian masalah. Nah, kalau ingin menyelesaikan masalah dengan baik, maka harus Panja. Tidak bisa tidak,” kata dia.
Sebagai informasi, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bahwa sejauh ini terdapat 3 fraksi yang secara informal mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya. Tiga fraksi itu adalah PKS, Gerindra, PPP, bahkan kini Demokrat juga menyetujui pembentukan Pansus Jiwasraya.
“Kalau secara informal, mungkin baru 2-3 fraksi, tapi nanti kita liat secara formalnya, kita masuk setelah reses dalam rapim kita liat berapa formalnya dan nanti ada rencana di Komisi XI di bawah saya dan komisi VI diadakan rapat gabungan untuk itu,” kata Dasco, Senin, 30 Desember 2019. [kumparan/]
