Nahdlatul Ulama (NU) bukanlah partai politik. meskipun dalam sejarahnya memang pernah menjadi partai politik, namun NU kemudian lebih memilih kembali ke khittah 1926 untuk kembali menjadi Organisasi Kemasyarakatan yang mengusung politik kebangsaan dan kemanusiaan. Hanya saja memang meskipun NU murni bukan partai politik, tidak menutup kemungkinan pengurusnya atau warga Nahdliyin pada umumnya tetap berpotensi untuk berebut dan berhasrat pada politik kekuasaan dan bagi-bagi jabatan, seperti yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan.
Memang terbukti. Jabatan prestisius dan tertinggi dalam struktural PBNU yakni Rais Am, tidak malah membuat KH. Ma’ruf Amin merasa cukup, apalagi di saat yang bersamaan beliau adalah Ketua Umum MUI Pusat. KH. Ma’ruf malah menerima pinangan Joko Widodo untuk menjadi Wakil Presiden. Sebuah keputusan yang memang sangat politis dalam situasi yang serba problematis menjelang kontestasi Pilres 2019 kemarin. Bahkan, Sekretaris Jendral PBNU pun, yakni Helmi Faishal Zaini sebelumnya adalah pengurus DPP PKB. Politisi yang juga pernah menjabat sebagai Menteri PDT. Untungnya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj tidak secara terang-terangan telibat dalam dukung-mendukung kaitannya dengan politik praktis.
NU itu rahmatan lil’alamin. Kunci dari keutuhan bangsa ini. NU itu besar dan berkah, melampaui apapun, apalagi sekadar bagi-bagi jabatan Menteri, apalagi marah hanya karena jabatan Menteri Agama tidak diamanahkan kepada kader PKB atau NU. Kita memang harus belajar dari sejarah, tetapi bukan dalam arti saklek. Pengalaman sejarah yang buruk, harus kita jadikan pelajaran agar sejarah buruk itu tidak terulang kembali. Sementara pengalaman sejarah yang baik, harus terus kita songsong untuk memperkuat masa depan. NU jauh lebih kaya dan kuat ketimbang jabatan Menteri Agama dan jabatan apapun itu. Kekuatan itu terletak pada kekuatannya dalam mengayomi civil society dan ketulusan para pendiri NU dahulu kala.
NU harus lebih bijak dan cantik lagi dalam berpolitik. Kecewa dan marah itu memang manusiawi, hanya saja menumpahkan kecewa dan marah tidak perlu dengan vulgar yang cenderung kekanak-kanakan. Sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun NU harus menjadi juru damai bukan juru polemik. NU memang berjasa besar pada bangsa ini, tetapi jangan sekali-kali kita “merasa” berjasa karena itu penyakit. NU tidak perlu dihormati dan dihargai. Cukup bagi NU adalah keberkahan dari Allah. NU harus lebih berwibawa, jangan sampai kita malah dicaci-maki karena tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang dan pihak yang juga haus jabatan.
Presiden Jokowi sudah memilih Menteri Agama yang baru, bukan dari kalangan NU. Kita tidak perlu takut dan gusar, tetaplah menjadi NU yang damai dan mengesankan. Jadikan kenyataan ini sebagai tantangan dan peluang untuk menata Kementerian Agama menuju lebih baik lagi. Jalani prosesnya dengan elegan dan proporsional. Maka saya sendiri malah mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mendapuk Fachrul Razi untuk menahkodai Kementerian Agama. Kita hormati dan kita kawal bersama kepemimpinan Menteri Agama yang baru ini. Harus kita akui, kewibawaan dan kegagahan Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Agama sebelumnya–yang nota bene kader NU terbaik–belum mampu membawa Kementerian Agama menjadi bersih dan maju. Terlebih Surya Dharma Ali yang telah lama diborgol KPK.
Saya jadi teringat kepada sosok Prof. Dr. Imam Suprayogo yang kala itu menjadi Rektor UIN Malik Ibrahim Malang. Beliau tidak terjebak pada manajemen dan birokrasi lama yang kadarluarsa. Prof. Imam menempatkan jabatan apapun di kampus yang ia pimpin bukan atas dasar bendera: ini dosen kader NU atau Muhammadiyah, itu kader PMII atau HMI. Manajemen dan birokrasi yang dipakai adalah kapasitas dan kualitas dosennya, bukan benderanya dan latar belakang ormasnya. Lihatlah UIN Malang kini semakin megah dan maju, menjadi kiblat–minimalnya–UIN-UIN se-Indonesia.
Saya juga mengalaminya sendiri. Manakala saya menempuh studi di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Islam, di mana saat itu sang Rektor wafat sehingga meniscayakan pemilihan Rektor baru. Rektor sebelumnya berlatar belakang HMI, maka yang banyak diangkat menjadi pejabat kampus adalah dosen-dosen yang berafiliasi dengan HMI. Sementara setelah Rektor baru terpilih dan dianggap dengan PMII, maka dosen-dosen yang berafiliasi dengan HMI banyak yang dicopot dan tidak diberi jabatan. Akhirnya, saya tidak kaget ketika kampus saya itu tidak mengalami kemajuan signifikan, apakah itu dipimpin oleh Rektor HMI maupun Rektor PMII. Manejemen dan birokrasi seperti buruk sekali.
Sudahlah mari kita akhiri polemik recehan seperti ini. Pelantikan Presiden, Wakil dan para Menterinya sudah selesai. Biarkan mereka bekerja sambil kita kawal dan awasi bersama. Rebutan jabatan dan kecewa karena tidak kebagian jabatan pada hakikatnya sebuah gejala buruk psikologis, sebuah gejala buruk yang cenderung menunjukkan ketidakdewasaan dan kekalahan. Kementerian Agama dan Kementerian yang lain harus bersih dan profesional, bukan atas dasar kekeluargaan dan kesamaan Ormas. Sebab kalau masih saja begitu, korupsi pasti akan semakin menjadi-jadi. Ingat kita, NU, jauh lebih besar, tinggi, kaya dan kuat melebihi Presiden, Wakil dan para Menteri. Ingat itu!
Wallaahu a’lam
Oleh: Mamang M Haerudin (Aa)
Argo Cheribon, 25 Oktober 2019, 12.44 WIB
