Krisis ekologi yang melanda berbagai pelosok negeri hari ini bukanlah sekadar serangkaian kecelakaan teknis, fenomena alam biasa, atau semata-mata kegagalan tata kelola birokrasi. Jika diurai secara mendalam, kehancuran lingkungan hidup mulai dari deforestasi masif, pencemaran aliran sungai, benturan sosial di kawasan lingkar tambang, hingga perampasan ruang hidup masyarakat adat adalah manifestasi nyata dari krisis kemanusiaan dan spiritualitas yang sistemik. Krisis ini berakar langsung pada keserakahan logika kapitalisme ekstraktif, sebuah model ekonomi ekspansif yang mendewakan akumulasi modal tanpa batas. Dalam cara pandang ini, alam semesta tidak lagi dipandang sebagai tatanan ciptaan yang suci dan memiliki nilai intrinsik, melainkan sekadar komoditas murah yang bebas dikuras, dieksploitasi, dan dikorbankan demi mengejar marjin keuntungan finansial jangka pendek bagi segelintir oligarki.
Di tengah situasi yang kian mengkhawatirkan ini, kerangka pemikiran Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) menemukan panggilannya untuk diuji dan diperbarui. Bab mengenai kemanusiaan dan keadilan dalam NDP tidak boleh dibiarkan membeku menjadi dogma normatif yang dihafalkan di ruang-ruang perkaderan tanpa memiliki daya dobrak terhadap realitas sosial. Gagasan-gagasan pokok tersebut harus direkonstruksi secara mendalam menjadi sebuah Teologi Pembebasan Ekologis, sebuah kompas moral, epistemologi kritis, sekaligus instrumen perlawanan ideologis untuk membela kelestarian alam dan martabat manusia dari gempuran keserakahan industri ekstraktif.
Dalam naskah konvensional NDP, kemanusiaan (humanisme) dan keadilan sosial menduduki posisi sentral sebagai pengejawantahan dari nilai Tauhid. Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang merdeka, mulia, dan memikul tanggung jawab moral atas tatanan di bumi. Namun, ketika gagasan ini dibaca di tengah realitas krisis lingkungan modern, pemahaman kemanusiaan tersebut rentan terjebak dalam perangkap antroposentrisme dangkal, suatu cara pandang sempit yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya dan menganggap alam ada semata-mata untuk melayani nafsu konsumsi. Rekonstruksi NDP menuntut sebuah pemahaman filosofis baru, kemanusiaan sejati tidak mungkin berdiri di atas puing-puing kehancuran ekosistem. Membela hak-hak alam untuk tetap lestari dan berfungsi secara seimbang sejatinya adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membela martabat kemanusiaan itu sendiri. Ketika daya dukung lingkungan runtuh, martabat manusia ikut hancur di dalamnya.
Di titik inilah teologi pembebasan menemukan irisannya yang paling krusial dengan keadilan ekologis. Mekanisme kerja kapitalisme ekstraktif hampir selalu beroperasi melalui pola-pola kekerasan struktural, menggusur wilayah adat yang telah dirawat berabad-abad, meracuni sumber air tanah yang menjadi tumpuan hidup petani, serta merusak ruang tangkap para nelayan tradisional. Praktek eksploitatif ini melahirkan kategori kelompok mustad’afin baru, kaum yang dimiskinan dan ditindas bukan hanya secara ekonomi dan politik, melainkan juga dimiskinan secara ekologis (ecological dispossession). Mereka dipaksa menanggung beban dampak kerusakan lingkungan, sementara seluruh hasil pengerukan kekayaan alam dialirkan ke kantong-kantong pemilik modal di pusat-pusat kekuasaan.
Teologi Pembebasan Ekologis memosisikan nilai Tauhid dan Keadilan dalam NDP sebagai ajaran yang tidak berjarak dan tidak netral. Agama serta ideologi perjuangan tidak boleh berfungsi sebagai obat penenang atau candu yang meninabukokan rakyat terdampak agar menerima ketidakadilan sebagai takdir. Sebaliknya, Tauhid harus hadir sebagai energi pembebas yang membongkar struktur kekuasaan jahat dan menantang keserakahan industri ekstraktif yang nir-etika. Penghambaan yang murni kepada Tuhan Yang Maha Esa secara otomatis menuntut penolakan tegas terhadap segala bentuk “berhala” baru, baik berupa akumulasi uang, kekuasaan politik yang korup, maupun sistem ekonomi eksploitatif yang merusak bumi ciptaan-Nya.
Menerjemahkan Teologi Pembebasan Ekologis ke dalam praxis gerakan membutuhkan transformasi langkah yang nyata dan terukur. Wacana intelektual mengenai keimanan dan keadilan tidak boleh berhenti pada kutipan-kutipan teologis yang abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam konsolidasi gerakan sipil yang solid. Ini berarti para kader dan aktivis harus berdiri di barisan terdepan dalam mendampingi masyarakat akar rumput mempertahankan ruang hidupnya, menguasai advokasi hukum untuk melawan kejahatan lingkungan, serta secara konsisten memproduksi analisis kritis yang mampu membongkar regulasi-regulasi publik yang sengaja dirancang untuk memuluskan ekspansi modal ekstraktif. Nalar keimanan harus diwujudkan dalam penguasaan instrumen kebijakan dan keberanian beraksi di lapangan.
Pada akhirnya, merekonstruksi NDP dalam bingkai Teologi Pembebasan Ekologis adalah panggilan sejarah untuk mengembalikan keimanan pada wataknya yang murni dan membebaskan. Keadilan yang dicita-citakan tidak boleh sempit, terbatas pada pembagian hasil ekonomi di antara sesama manusia hari ini, melainkan harus mencakup keadilan lintas generasi dan keselarasan dengan seluruh tatanan alam semesta. Hanya dengan menolak kompromi terhadap keserakahan kapitalisme ekstraktif serta berdiri teguh bersama alam dan masyarakat terindas, kita dapat merawat nilai kemanusiaan yang hakiki dan memastikan Indonesia tetap menjadi ruang hidup yang lestari, adil, serta bermartabat bagi masa depan.
Oleh: Muhammad Nabil Muallif
