Untuk mengkaji persoalan ini, saya akan menyampaikan beberapa studi kasus yang memang terjadi di Pesantren, terutama berkaitan dengan pemilik Pesantren itu sendiri berikut dinamikanya sampai sekarang.
Pertama, Pesantren ini didirikan secara gayung bersambut karena pemiliknya diangkat menjadi anggota Dewan, meniti dari Daerah hingga pusat dengan komisi yang sesuai dengan urusan Pesantren. Jadilah Pesantrennya sekarang begitu luas, berdiri bangunan demi bangunan bertingkat dengan segala fasilitasnya.
Kedua, Pesantren yang tadinya menjunjung tinggi tradisi salaf, bahkan anti Pemerintah, para santrinya dilarang bersekolah formal, tetapi seiring berjalannya waktu, kini dihadiahi sebuah lembaga Perguruan Tinggi secara khusus, pemilik Pesantrennya diberi jabatan prestisius di daerah, dan kini justru mendorong para santrinya berpendidikan formal.
Ketiga, Pesantren yang manakala saya datang untuk pertama kalinya, bangunan dan fasilitasnya masih minim, tetapi kini menjadi megah luar biasa setelah pemiliknya mendapat jabatan tertentu di Kementerian tertentu atas kebaikan seorang ketua umum partai politik. Saat ketua umum parpol tersebut datang ke Pesantrennya, disambut sedemikian rupa.
Pertanyaannya, apakah ada Pesantren yang masih independen, memelihara tradisi, masih mengandalkan pembiayaan secara swadaya atau mandiri, tanpa harus terkontaminasi oleh pejabat dan penguasa di pemerintahan?
Untuk itulah saya menganggap bahwa saatnya kita mempertanyakan kembali keotentikan Pesantren. Sebab zaman kiwari Pesantren hampir sudah tidak ada bedanya dengan lembaga pendidikan formal yang berasrama. Bedanya hanya istilah saja, terbukti karena pada akhirnya hampir semua Pesantren tunduk terhadap Pemerintah.
Apa bedanya Pesantren dengan lembaga pendidikan formal berasrama? Kalau sekadar pembelajaran kitab kuning, saya pikir akan ada banyak lembaga pendidikan Islam di luar Pesantren yang bisa mempelajari kitab kuning, apalagi sekarang telah banyak ditemukan metode efektif pembelajaran kitab kuning, berikut penguatan ilmu gramatikal bahasa Arab, sampai kemudian mahir dalam berbahasa Arab, secara lisan maupun tulisan, sampai dikirimkan ke berbagai Perguruan Tinggi di luar negeri.
Bagaimana bisa Pesantren seperti tidak punya lagi keotentikan dan karakternya yang khas.
Selain kini Pesantren berlomba-lomba berburu bantuan keuangan dan fasilitas kepada Pemerintah, berikut Undang-undang khusus tentang Pesantren yang tidak lain juga sebagai pintu masuk untuk melancarkan kran bantuan keuangan.
Kini Pesantren juga menjadi tempat peraduan para pejabat dan penguasa, sudah tidak bisa lagi dibedakan antara nilai mulia pendidikan dan kepentingan politik praktis.
Demikian dengan fenomena politisasi Pesantren, di mana setiap Pesantren dan pemiliknya dikondisikan sedemikian rupa dalam wadah organisasi yang lagi-lagi mengarah pada kepentingan dengan Pemerintah.
Para pengasuh yang notabene pemilik Pesantren tidak lagi bisa menjaga jarak dengan para pejabat dan penguasa. Keotentikan Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam “indigenous” semakin pupus.
Apalagi jika dikaitkan dengan realitas Pesantren yang rentan terhadap kekerasan, pengelolaannya yang amburadul, di mana Pesantren masih banyak yang kotor, kumuh dan justru jauh dari pesan Islam yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.
Pesantren seperti apa yang mampu menjaga keotentikannya? Saya menduga, inilah beberapa ciri yang bisa kita cek satu per satu validitasnya di lapangan. Di antaranya Pesantren tersebut didirikan sejak awal secara sukarela dan swadaya, sehingga dalam perkembangannya pun tidak mengandalkan proposal bantuan keuangan dan fasilitas lainnya kepada Pemerintah.
Pesantren yang pengasuh/pemiliknya tidak bermain politik praktis, apalagi memanfaatkan kedekatannya dengan parpol hanya untuk memperbanyak bantuan Pemerintah.
Bila perlu, harus ada memang Pesantren dan pengasuh yang memang sedari awal menolak bantuan Pemerintah. Ini tidak lain semata-mata untuk menjaga marwah Pesantren, terutama berkenaan dengan keberkahan ilmu dan kemanfaatannya nanti dalam kehidupan sosial.
Demikian juga harus ada cara dan komitmen dari pengasuh Pesantren agar bagaimana caranya tidak tergiur godaan para pejabat dan penguasa, lagi-lagi berkenaan dengan pemberian sejumlah bantuan dana yang besar, jabatan yang prestisius dan pembangunan fasilitas Pesantren secara cuma-cuma.
Apa kira-kira masih ada Pesantren yang sudah berkembang pesat, tetapi sejak awal berdirinya terhindar dari godaan bantuan dari Pemerintah dan partai politik?
Wallahu a’lam
*Mamang M Haerudin (Aa)
