Pemilu merupakan puncak pesta demokrasi bagi negara Indonesia. Dalam hal ini, pemilu 2024 sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sudah mengumumkan secara resmi bahwa Pemilu secara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024. Walaupun belum ada satu orang pun yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, namun atmosfer persaingan antar pejabat politik yang sudah memiliki nama di berbagai lembaga survey nasional sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden sangat terasa. Hal ini terbukti dengan banyaknya gerakan-gerakan atau agenda-agenda sosial yang dilakukan untuk menarik simpati para pemilih pada umunya dan generasi muda pada khususnya.
Sebagai salah satu mahasiswa yang beranjak dewasa, penulis mulai menganalisis perguliran kekuasaan yang terjadi di Negara Indonesia kita tercinta. Setelah melewati bertahun-tahun kejamnya penjajahan, akhirnya Indonesia mampu memegang kekuasaan sendiri. Tak terhitung perjungan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia hingga mampu memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden-Wakil Presiden. Begitu pula perjuangan mahasiswa pada rezim soeharto yang memegang tahta kekuasaan sampai lebih dari 30 tahun. Masalah-masalah di masa lalu tentu tidak boleh terulang kembali di masa kini. Dengan begitu, perlu kita sadari bahwa pemilu adalah salah satu kesempatan besar untuk mengubah regulasi kekuasaan indonesia.
Penulis mengibaratkan negara indonesia sebagai sebuah kapal besar dengan kelengkapan aksesorisnya. Berada ditengah keindahan laut yang tak terkira, namun harus siap menghadapi badai yang akan datang kapan saja. Maka yang diperlukan hanyalah nahkoda handal yang akan membawa kapal indonesia menuju bahtera kemajuan. Artinya, indonesia adalah negara kaya yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Namun kerakusan pemimpin-pemimpin bangsa menjadikan sumberdaya alam seakan hilang tak berharga. Maka yang diperlukan adalah pemimpin handal yang tegas, jujur, amanah dan berintegritas untuk membawa bangsa indonesia menjadi negara berperadaban dan berkemajuan.
Maka Pemilu menjadi moment sangat penting bagi bangsa karena hasil pemilu inlah yang akan menentukan akan dibawa kemana indonesia lima tahun kedepan, mulai dari aspek pendidikan, budaya, sosial, ekonomi dan seluruh aspek-aspek yang menunjang kehidupan. Dalam survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang rilis padal Januari 2021, generasi milenial dan generasi Z menjadi participant paling banyak dalam pemilu 2024 yang mencapi lebih dari 60%. Hasil tersebut menunjukan kenaikan jumlah pemilih dari kalangan generasi milenial dari pemilu 2019 yang berjumlah 50%. Sebuah amanah besar bagi generasi Z untuk menentukan tonggak kepemimpinan di masa depan.
Namun dalam kacamata penulis, masalah yang sedang dihadapi oleh generasi Z yaitu pada kapasitas pemilih. Salah satu masalah pada kapasitas pemilih adalah kualitasnya. Walaupun secara kuantitas tinggi, namun secara kuwalitas pemilih pemilu sangatlah rendah. Direktur Eksekutif Monasmuda Institute yang juga seorang Dosen di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga Mokhamad Abdul Aziz dalam artikel berjudul “Pemilih Pemula Penentu Nasib Bangsa” menulis bahwa pemilih muda dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu kelompok general public, attentive public, dan elite yang sudah memiliki jiwa-jiwa politis. Generasi muda ada pada kategori pertama dengan jumlah paling banyak. Artinya, banyak dari kaum muda memiliki hak suara namun ia tidak bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Padahal satu suara sangat menentukan tonggak kepemimpinan Indonesia kedepannya.
Pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang baru pertama kali memilih dengan usia minimal 17 tahun. Ada banyak tanggapan kaum muda dalam menghadapi pemilu, salah satunya adalah ketidakpedulian terhadap pemilu sehingga mereka memilih untuk golput. Bagaimana Indonesia dapat memilih pemimpin handal jika kaum muda masih ada yang tidak peduli kepada Pemilu. Hal ini tentu menjadi masalah serius bagi KPU dan jajaran pemerintah lainnya yang bertanggung jawab mengadakan pemilu. Sikap tidak peduli ini muncul karena ketidaktahuan kaum muda tentang isu-isu politik juga kurangnya pergaulan yang mengarah pada pembahasan politik. Karena ketidaktahuan ini, kaum muda banyak dimanfaatkan oleh bakal calon presiden-wakil presiden dengan embel-embel uang maupun benda lainnya untuk mendukung dan memilih mereka tanpa tahu rekam jejak politik si calon. Apalagi dengan kehadiran media sosial sebagai wadah pencitraan bagi para bakal calon, tentu sangat mudah untuk menggaet kaum muda yang hanya ikut-ikutan saja.
Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini selaku Ketua Umum Bawaslu 2008-2011, mangatakan bahwa siklus kepemilihan warga Indonesia pada umumnya bisa digambarkan sebagai berikut :
Pertama, memilih capres-cawapres dengan asal di Pemilu, kemudian mengeluh karena presiden terpilih tidak mampu membawa Indonesia menjadi negara sejahtera, lama-kelamaan akan melupakan kesalahan dalam memilih dan mulai memaafkan kesalahan yang telah dilakukan, namun pada pemilu selanjutnya melakukan kesalahan yang sama, yaitu memilih kembali calon presiden-calon wakil presiden dengan asal-asalan. Begitu seterusnya dalam sirkulasi pemilihan pemimpin Indonesia.
Pemilu 2024 dan pilkada 2024 tentu memerlukan KPU dan Bawaslu untuk mensukseskan acara ini. Dengan berbagai beban dan tanggung jawab yang diberikan, diharakan mereka mampu berkolaborasi untuk menciptakan pemilu yang berazaz Luerjudil sehingga kita semua dapat memilih pemimpin yang tepat untuk menahkodai kapal indonesia yang telah lama terombang-ambing ombak kendali kru kapal lainnya.
