Selama 22 tahhun, Malaysia telah menelurkan kebijakan yang menguntungkan taipan. Hal ini baru disadari oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Oleh karena itu, Mahathir menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan yang diambilnya dalam mengatasi masalah keuangan 22 tahun lalu telah menguntungkan taipan.
“Saya mengaku saya terlibat dengan penciptaan pendekatan untuk mengatasi masalah keuangan pada 1997 – 1998. Memang cara kita menyelesaikan krisis menolong taipan di Malaysia,” ujar Mahathir melalui blog-nya, Selasa.
Kemudian dia menambahkan, jika “kita tidak menolong taipan dan membiarkan mereka dan usaha mereka rugi, gagal dan terpaksa ditutup”.
“Jika kita hendak bisa menghalau keluar semua taipan ini. Jangan tolong mereka. Biar mereka bangkrut. Kita akan tolong yang bukan taipan saja. Tetapi apakah jika kita hendak tolong bukan taipan apakah setelah itu semua taipan tidak dapat bayar cukai. Itu masalahnya,” katanya.
Mahathir sadar betul bahwa konsekuensi langkahnya itu adalah, pemerintah Malaysia akan kehilangan pajak perusahaan dan pajak pendapatan karena sebagian besar cukai dibayar oleh taipan.
“Sebagian besar dari dana pemerintah akan hilang. Operasi dan pembangunan negara tak dapat diteruskan. Segala infrastruktur tidak dapat dibangun,” katanya.
Dalam keadaan kehilangan cukai atas taipan, ujar dia, pihaknya terpaksa mengenakan cukai kepada yang bukan taipan. “Setelah membayar cukai oleh bukan taipan, mereka akan masuk dalam golongan mereka yang miskin,” katanya.
Pada suatu masa 70 tahun lalu, ujar dia, taipan dibunuh dan harta mereka dirampas di beberapa negara dan semua perniagaan dan perusahaan diambil oleh pemerintah dengan harapan seratus persen dari keuntungan akan diperoleh oleh pemerintah.
“Jika kita hendak bisa menghalau keluar semua taipan ini. Jangan tolong mereka. Biar mereka bangkrut. Kita akan tolong yang bukan taipan saja. Tetapi apakah jika kita hendak tolong bukan taipan apakah setelah itu semua taipan tidak dapat bayar cukai. Itu masalahnya,” katanya. [n].
