Perkembangan zaman berjalan begitu pesat menggulung peradaban-peradaban kuno yang telah merendahkan martabat perempuan. Pada era ini, keadilan gender terus diperjuangkan walaupun dalam berbagai lini kehidupan, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki telah dirasakan lebih adil dibanding satu dekade lalu.
Namun perlu disadari oleh seluruh perempuan bahwa perjuangan keadilan gender harus terus dilakukan karena masih banyak perempuan dengan kelebihan yang dimilikinya terkekang dengan budaya atau adat yang ada.
Dalam hal ini, penulis ingin mengerucutkan pembahasan tentang perempuan dan politik pembangunan khusus pada perempuan bertitle santri. Penulis ingin mengungkapkan bagaimana peran santri dalam bidang politik dan pembangunan sehingga turut serta menyumbangkan kemajuan peradaban bagi bangsa dan negara.
Santri adalah seorang yang menimba ilmu agama di pondok pesantren khususnya agama Islam. Dalam adat istiadat yang ada, pesantren identic dengan pembacaan kitab kuning dan kajian-kajian keislamaan lainnya, namun tak dapat dipungkiri bahwa seiring berkembanganya peradaban, pesanren ikut merombak kurikulum belajar. Tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berbau keagamaan, namun menggali lebih dalam tentang social kemasyarakatan.
Berbicara tentang peran, maka peran santri dalam dunia politk dan pembangunan adalah revolusi jihad. Santri, dalam hal ini penulis akan membahas tentang santri putri harus berpegangan kuat dalam memandang serta berkiprah di dunia politik dan pemerintahan.
Setidaknya kaum santri putri tidak terus-menerus menekuni dan mengaji kitab-kitab klasik dan keagamaan belaka, akan tetapi jiwa nasionalisme dan pemahaman perpolitikan juga turut di tanamkan. Peran santri seharusnya dalam dunia perpolitikan juga ikut menggemakan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
Secara esensi, politik bukan hanya ajang perebutan kekuasaan, akan tetapi politik yang sesungguhnya itu seperti apa yang di katakan oleh imam AL-Ghazali yakni pelayanan penguasa kepada rakyatnya. Dalam bahasa Al-Quran politik adalah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Dari wacana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa politik bukan hanya perebutan kekuasaan dan pembangunan infrastruktur secara fisik, melainkan juga berperan aktif dalam mengentaskan degradasi moral yang sedang melanda bangsa ini (Indonesia).
Berbicara tentang perempuan, tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya.Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia.
Di era emansipasi seperti sekarang, perempuan acap kali dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan dinilai hanya becus dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
Padahal Perempuan juga bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.
Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan.
Proses awal mengikuti politik adalah munculnya kesadaran pada diri bahwa politik itu tidak selamanya dipandang buruk maupun busuk. Di sisi lain, keterlibatan seorang Santri putri mengikuti politik dianjurkan oleh agama untuk berdakwah. Hal ini dikarenakan makna dakwah sangat luas.
Di sisi lain, ketika ada seorang Santri putri yang masuk dalam dunia politik tidak bisa langsung dinisbatkan sebagai politisi. Bisa jadi ia sebenarnya pendakwah yang kebetulan berjuangnya lewat jalur politik. Selama ini, peran seorang santri putri dalam berjuang melalui jalur kultur (budaya).
Jalur tersebut dapat diakui bertahannya bisa lama dalam perjuangan akan tetapi proses pendobrakan perubahan tidak bisa cepat dan maksimal. Hal ini dapat dicontohkan ketika Wali Songo dalam berdakwah menyebarkan islam di Tanah Jawa. Proses dakwahnya membutuhkan Salah satu contoh, peran perempuan di dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Faktanya, saat ini banyak sekali hal-hal dalam berdakwah yang membutuhkan peran secara politik. Hal ini bermaksud bahwa politik ini mampu digunakan sebagai alat, media, bahkan instrumen untuk mendukung dan mengembangkan dakwah agar lebih baik. Esensi dari politik ini bukan sebagai tujuan melainkan sebagai wasilah (perantara).
Di sektor perikanan, data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) 2015 menyebutkan, perempuan mengerjakan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan waktu kerja hingga 17 jam. Mulai dari menyiapkan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, memasak bahan makanan untuk nelayan laki-laki.
Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan kemudian berperan sebagai penjual atau pengupas kerang. Mereka juga ahli dalam mengolah ikan menjadi makanan siap saji, seperti tekwan, sambal,ataupun kerupuk sehingga harga jual harga jual produk ikan menjadi naik.
Demikian juga keterlibatan perempuan pada bidang-bidang lain, termasuk politik dan pemerintahan. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla pada 2014-2019, perempuan kian diberdayakan dengan ditetapkannya peraturan mengenai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik.
Meskipun, dalam praktiknya, tidak semua perempuan yang berkecimpung di bidang politik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Namun setidaknya, mereka mampu merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga.
Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama tujuan kelima yaitu keadilan gender.
Pertama, di bidang pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan.
Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutris, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana.
Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.
Terakhir, yang keempat ialah terkait pencegahan kekerasan. Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.
