Ketua PAN Kota Semarang Dr. Mohammad Nasih, M.Si., al-Hafidh Minta Walikota Stop Jualan Narasi Toleransi, Fokus ke Isi Perut Warga

SEMARANG, BALADENA – Narasi toleransi dan keberagaman belakangan ini kembali marak digaungkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun, langkah ini dinilai usang dan tidak menyentuh akar persoalan riil masyarakat bawah. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Semarang, Mohammad Nasih, angkat bicara secara kritis.

Dalam wawancara khusus bersama Baladena, pria yang akrab disapa Abah Nasih dan Abana ini menegaskan bahwa urusan kerukunan beragama di Ibu Kota Jawa Tengah ini sudah final dan selesai sejak lama. Menurutnya, publik hari ini tidak butuh piagam toleransi, melainkan solusi konkret atas pelambatan ekonomi daerah dan kesejahteraan yang timpang.

Berikut petikan wawancara lengkapnya:

Baladena: Belakangan ini Pemkot Semarang sangat gencar mempromosikan narasi Semarang sebagai kota toleran dan penuh keberagaman. Bagaimana PAN Semarang melihat fenomena ini?

Bacaan Lainnya

Mohammad Nasih: Saya melihat Pemkot seperti sedang kehabisan ide atau mungkin mencoba mengalihkan fokus dari masalah yang lebih mendasar. Narasi toleransi di Semarang itu ibarat mengetuk pintu yang sudah terbuka. Hal itu sudah selesai, sudah khatam. Masyarakat Semarang dari dulu sudah sangat dewasa, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai tanpa perlu terus-menerus diceramahi atau dipoles lewat panggung seremonial. Bagi kami, mengulang-ulang narasi ini justru menunjukkan kemunduran kreativitas dalam memimpin kota. Mau membangun narasi toleransi yang bagaimana lagi kalau hari libur kita saja hari Minggu, bukan Jum’at, padahal mayoritas warga Kota Semarang dan nasional Indonesia adalah pemeluk Islam. Itu contoh nyata sudah terjadi sejak lama. Tidak perlu mengada-ada.

Baladena: Artinya, menurut Anda kebijakan atau kampanye ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini?

Mohammad Nasih: Sangat tidak relevan. Toleransi itu bukan komoditas politik untuk mendulang citra. Masalah utama warga Semarang hari ini bukan soal konflik horizontal atau sentimen keagamaan. Masalah utama mereka adalah isi perut, daya beli yang turun, sulitnya mencari lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok yang terus mencekik. Kalau Walikota terus-menerus memunculkan narasi toleransi, itu tidak akan membuat harga beras turun atau menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita yang menganggur.

Baladena: Lantas, apa yang seharusnya menjadi fokus utama Walikota Semarang saat ini menurut pandangan PAN?

Mohammad Nasih: Fokusnya harus totalitas pada kesejahteraan ekonomi warga. Kita harus bicara tentang bagaimana memperkuat UMKM secara nyata, bukan cuma pelatihan seremonial lalu ditinggal. Kita harus bicara bagaimana menarik investasi yang padat karya agar menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Pemkot harus hadir mengintervensi pasar saat harga-harga pangan melonjak, serta memastikan infrastruktur ekonomi di pasar-pasar tradisional itu berjalan optimal. Singkatnya, fokus anggaran dan kebijakan harus dialihkan untuk mendongkrak pendapatan per kapita warga Semarang.

Baladena: Apakah PAN melihat ada ketimpangan antara narasi kosmetik kota dengan realitas ekonomi di lapangan?

Mohammad Nasih: Jelas sekali terlihat. Silakan turun ke pinggiran Semarang, atau tanya ke pedagang-pedagang kecil. Mereka tidak terlalu peduli dengan penghargaan atau piagam kota toleran kalau besoknya mereka bingung harus bayar sewa lapak pakai apa, atau bagaimana membiayai sekolah anak mereka. Realitasnya, pertumbuhan ekonomi kita butuh dorongan yang lebih agresif. PAN Semarang secara tegas meminta Walikota untuk berhenti memoles wajah kota dengan narasi yang sifatnya kosmetik semata. Sudah saatnya bekerja substantif.

Baladena: Terakhir, apa pesan atau peringatan konkret dari Anda selaku Ketua PAN kepada Walikota Semarang dalam menyusun sisa arah kebijakan ke depan?

Mohammad Nasih: Pesan saya jelas: kembalilah ke bumi, lihat realitas ekonomi warga. PAN Semarang akan terus menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif. Kami siap mengawal kebijakan Pemkot, asal kebijakannya berorientasi pada perut rakyat, pada dompet rakyat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Stop jualan narasi toleransi yang sudah final. Mari kita berdebat dan adu program tentang bagaimana cara menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kota Semarang. Itu yang dinantikan rakyat dan saya siap kapan saja.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *