Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si., Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ dan Pengasuh Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO Rembang
Akhirnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka datang ke Senayan untuk menyerahkan surat pengunduruan dirinya dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis 12 November 2026. Walaupun sesungguhnya sudah agak terlambat, tetapi tetap nampak sebagai sebuah manuver kesatria yang bisa menurunkan suhu politik nasional. Namun, jika langkah politik Gibran itu dianalisis dengan ilmu politik dan etika bernegara, di dalamnya terdapat masalah yang sangat fundamental yang tidak boleh dipahami secara dangkal lalu ditelan mentah-mentah oleh para anggota parlemen dan rakyat yang bisa berpikir secara independen.
Masalah paling fundamental terlihat jelas dalam ketidaksinkronan antara fakta hukum dan narasi yang dibangun oleh Gibran di hadapan publik. Inilah yang mestinya mendapatkan perhatian DPR dan MPR yang memiliki kewenangan konstitusional agar lembaga tinggi negara ini tidak tercatat dalam sejarah membuat kebijakan politik yang bukan hanya tidak bijak, tetapi tidak benar. Ketidaksinkronan itu nampak sangat jelas dalam penyataan Gibran dalam video yang dirilis oleh Sekretariat Wapres pada 12 November 2026, bahwa ia mengambil keputusan untuk berhenti dari jabatan wakil presiden karena keputusan pribadi, bukan karena ketidakmampuan dalam bekerja, dan bahkan secara eksplisit membantah bahwa keputusannya itu disebabkan oleh pelemik ijazah. Bahkan ia menambahkan pesan agar peristiwa seupa yang dialaminya itu tidak terulang kembali. Yang terakhir ini adalah konstruksi pernyataan untuk memosisikan diri bahwa ia adalah korban dari mekanisme administratif dan dinamika politik.
Sikap dan langkah Gibran membangun narasi sebagai korban dan menyangkal akar masalah hukum yang membelitnya itu sesungguhnya sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, DPR maupun MPR, jangan sampai terpengaruh dan kemudian terjerumus ke dalam sekadar mekanisme prosedural dengan begitu saja mengesahkan pengunduran diri Gibran tanpa melakukan uji sahih terhadap landasan hukum dan integritas moral yang menyertainya.
Kontradiksi Fakta Hukum
Sebenarnya, untuk menangkap masalah dalam alasan Gibran mundur cukup tidaklah sulit. Cukup dengan melihat dua ketukan palu yudikatif tertinggi di Republik ini sebelum surat pengunduran diri Gibran diantarkan. Yang pertama adalah palu Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau gelar luar negeri yang membuktikan penyelesaian pendidikan setingkat SLTA/SMA. Ternyata, surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan oleh Gibran sekadar bukti kehadiran, bukan kelulusan.
Kedua, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung (MA), pada tanggal 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran dan menyatakannya tidak sah serta batal demi hukum. Putusan ini lalu ditindaklanjuti secara administratif oleh Kemendikdasmen dengan menerbitkan SK pencabutan surat keterangan penyetaraan yang digunakan Gibran, dan pada saat yang bersamaan membuat gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta dinyatakan gugur demi hukum.
Logikanya sangat sederhana. Jika syarat administratif pendidikan yang diajukan ternyata tidak absah, maka syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak terpenuhi. Dan ketika syarat dasar yang ditetapkan oleh konstitusi dan Undang-Undang Pemilu terbukti secara hukum tidak terpenuhi berdasarkan putusan pengadilan tertinggi, maka legitimasi hukum atas jabatan yang ada padanya otomatis gugur. Dalam perspektif ini, klaim Gibran bahwa ia berhenti bukan karena masalah ijazah adalah sebuah penyangkalan terhadap realitas yang tidak sesuai dengan logika hukum. Dan ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo pada 13 November 2026 di Istana Merdeka saat memberikan pernyataan sikapnya menerima pengunduran diri Gibran karena memang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal. Sebuah kontradiksi hanya mengandung dua kemungkinan, keduanya bohong atau salah satu saja yang benar. Dan dalam konteks ini, kebenaran dibangun berdasarkan putusan hukum.
Masalah bertambah, karena ada indikasi kuat bahwa Gibran melakukan manipulasi informasi atau kebohongan publik dengan menyatakan bahwa Presiden Prabowo menyarankan dan merestuinya agar fight memperjuangkan bukti shahih dokumen pendidikannya melalui PTUN serta berkoordinasi untuk mengajukan PK di MA. Namun, pernyataan Gibran ini langsung dibantah oleh istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi bahwa pembuktian dokumen melalui PTUN itu murni merupakan permohonan yang diajukan oleh Gibran kepada Presiden Prabowo. Penegasan pernyataan Mensesneg diberikan oleh Kepala Bakokam Syahganda Nainggolan pada 11 November 2026, dengan menambahkan bahwa informasi yang akurat adalah penjelasan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yuslil Ihza Mahendra, yang menjadi pejabat terakhir yang berdiskusi dengan Presiden Prabowo pada hari itu dan disaksikan oleh Syahganda sendiri, bahwa putusan MK dan MA sudah bersifat final and binding. Jika yang dinyatakan oleh Mensesneg dan Kepala Bakokam benar, maka Gibran telah melakukan tindakan tercela dengan melakukan klaim atas nama Presiden Prabowo dan itu masuh dalam kategori kebohongan publik. Dan kajian ilmu politik, Hannah Arendt memperingatkan dalam esainya Truth and Politics, bahwa kebohongan terorganisasi dalam politik modern bukan sekadar pelanggaran moral biasa, melainkan upaya menghancurkan fondasi kepercayaan warga negara terhadap institusi demokrasi. Dalam perspektif ini, Gibran telah melakukan pelanggaran etika pemerintahan dalam kategori berat.
MPR Harus Makzulkan!
Karena masalahnya sudah sejelas itu, maka DPR dan MPR memiliki tanggung jawab sejarah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi sebelum Gibran mengantarkan surat pengunduran diri pada 12 November 2026, di Senayan sudah terjadi dinamika untuk mengambil jalur konstitusional untuk melengserkan Gibran. Sudah ada lebih dari 100 orang anggota DPR RI dari lintas fraksi yang menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah kepada pemakzulan. Karena itu, perubahan sikap Gibran yang secara tiba-tiba untuk mengundurkan diri bisa dibaca sebagai sebuah upaya untuk menyelamatkan diri dari proses peradilan konstitusi dan pertanggungjawaban politik di DPR-MPR. Jika parlemen abai terhadap masalah ini dengan hanya menerima pengunduran diri yang tidak jujur ini, maka sesungguhnya telah membuat preseden buruk: siapa pun bisa menduduki jabatan tertinggi negara dengan dokumen bermasalah, membohongi public, lalu mundur dengan terhormat tanpa pernah dimintai pertanggungjawaban konstitusional ketika kecurangannya terbongkar, dan dalam kehidupan selanjutnya mendapatkan fasilitas mewah dari negara.
Teori checks and balances yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam konteks ini harus benar-benar diperhatikan. Mekanisme pemakzulan dirancang bukan sekadar untuk mengosongkan kursi kekuasaan, melainkan sebagai instrument pertahanan republic terhadap penyalahgunaan kepercayaan public (abuse of public trust). Alexander Hamilton selaras dengan ini menegaskan bahwa objek yurisdiksi pemakzulan adalah pelanggaran yang berasal dari perilaku buruk pejabat publik yang melukai masyarakat. Karena itu, bukan saatnya DPR-MPR berpikir politis untuk sekedar mempertahankan harmaoni sementara, melainkan harus berpikir jangka panjang untuk mencegah para pemburu jabatan dengan cara bohong di masa depan. Mereka harus bersikap tegas: Makzulkan! ***
