Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Penulis buku ‘Empat Titik Lima Dimensi’/ Mahasiswa Prodi Magister Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
Menjelang perhelatan akbar pilpres 2024, setiap partai politik mulai menjalankan agenda politiknya. Dua bakal calon presiden (capres) sudah muncul ke permukaan. Pertama kali muncul yaitu Anis Baswedan, yang diusung oleh Partai NasDem, PKS, dan Demokrat. Kemudian disusul Ganjar Pranowo yang resmi dicalonkan oleh PDI-P. Begitu juga dengan Partai Perindo yang secara resmi merapat ke PDI-P untuk memberikan dukungan. Meskipun tambahan dukungan partai lain pun, sejatinya PDI P bisa mencalonkan Ganjar. Sementara Gerindra diprediksi akan kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai bacapres. Belum lagi Golkar dan PAN yang desas-desusnya hendak menjalin kerja sama untuk menciptakan poros baru. Entahlah. Dalam dunia politik, selalu dinamis. Bahkan, hari ini A, besoknya bisa ganti B. Hari ini milih warna cokelat, lusa bisa ganti warna hitam. Fleksibel semuanya. Apalagi, semuanya juga bergantung lobi-lobi politik. Dan pastinya berkaitan dengan kepentingan masing-masing parpol. Lalu, kepentingan rakyat bagaimana?
Hanya saja, dalam catatan ini saya menaruh harapan besar agar dalam kontestasi pilpres 2024 mendatang tidak dibarengi oleh politik identitas yang bisa mengadu domba masyarakat. Seperti halnya pada pilpres 2019 kemaren di mana masyarakat kita terpecah. Bahkan, perselisihan dan permusuhan di tengah masyarakat saat itu sangat nampak. Nyatanya, tokoh yang dibela mati-matian, bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo. Percayalah, apa yang nampak di media massa belum tentu fakta yang sebenarnya. Bisa saja aktor-aktor politik itu memaminkan intirik politik, berpura-pura musuhan hanya untuk mendapatkan simpati pubik. Sungguh, hal itu merupakan retorika yang mengelabui kita. Mereka memakai topeng yang berlapis-lapis hingga kita sukar menebak pemikiran dan karakter yang sebenarnya. Tapi, saat ini, media informasi dan komunikasi sudah sangat canggih. Rakyat bisa memilah dan memilih siapa yang layak menjadi pemimpinnya.
Selain itu, dalam kontestasi pilpres mendatang, kita berharap masing-masing calon nantinya beradu gagasan dan program. Jangan hanya bisa menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Sebab, jika hanya mencari kesalahan, saya pun juga bisa. Lagian, semenjak Presiden Soekarno hingga Jokowi, tidak ada yang pernah luput dari kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Kita berharap kompetisi politik yang dewasa. Tidak saling fitnah dan menyerang personal hanya untuk meningkatkan elektabilitas salah satu calon. Lebih-lebih saat ini, publik bertanya-tanya ada apa di balik pengusutan dugaan korupsi biaya perjalanan dinas oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang kebetulan merupakan kader NasDem. Muncul, kecurigaan kita, apakah benar pemerintahan saat ini tidak tebang pilih terhadap pemberantasan korupsi. Mengapa baru sekarang kader NasDem diusut. Bukankah itu sangat merugikan elektabilitas Anis Baswedan selaku bacapres dari NasDem. Memang benar, Jokowi harus menjadikan hukum sebagai panglima. Namun, tak bisa dipungkiri, penanganan kasus korupsi ini banyak yang mencurigai sebagai upaya penggembosan terhadap NasDem. Apalagi seelumnya, kader NasDem lainnya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan infrastruktur menara pemancar internet.
Aksi jegal menjegal di dunia politik bukan sesuatu hal yang aneh. Namun, jika hal itu benar terjadi, berarti menandakan kemunduruan demokrasi kita. Hukum bisa saja tidak menjadi panglima ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Artinya, bisa jadi hanya tumpul ketika bersinggungan dengan penguasa, tajam ketika berkaitan dengan oposisi. Semoga saja itu hanya anggapan saya. Bukan yang sebenarnya. Sebab, pada dasarnya hukum harus steril dari kepentingan politik. Apalagi, hanya berkaitan dengan politik kekuasaan. Bukan politik kebangsaan. Kompetisi politik harus berjalan secara fair. Kita tidak ingin memilih pemimpin yang didukung oleh orang-orang yang hobinya mencermarkan nama baik individu atau parpol. Kita tidak ingin pemimpin yang didukung oleh segerombolan ‘srigala’ yang suka menghantam. Sekali lagi, adab dan etika dalam dunia politik harus dikedepankan.
Kecurigaan publik terhadap penguasa semakin menjadi-jadi. Mengutip berita yang dirilis oleh Majalah Tempo (18/6/2023), bahwa ternyata indikasi korupsi yang lebih besar di Kementerian Pertanian sepanjang pemerintahan Jokowi tak pernah dipersoalkan. Misalnya, dugaan jual-beli izin dalam penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura dan surat perizinan impor buah tahun 2020. Perkara lainnya yaitu penyediaan vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) senilai Rp 2,6 triliun pada tahun 2022. Tanpa tender, Kementerian Pertanian menunjuk lima perusahaan yang tidak memiliki pengalaman mengimpor vaksin PMK dan diduga hanya mengandalkan kedekatan dengan petinggin Kementerian. Jika dibadingkan korupsi perjalanan dinas, kasus-kasus tersebut cukup fantastis. Tentu saja, tanpa bermaksud meremehkan kasus korupsi sekecil apapun. Sebab, yang namanya korupsi tidak mengenal nominal. Hanya saja, secara logika, mestinya kasus besar lebih diprioritaskan. Begitulah kira-kira. Pantas saja anggapan politisasi kasus korupsi menyeruak, menjadi perbincangan masyarakat. Terakhir, kita harus berkomitmen dan bersatu padu untuk mencegah politisasi kasus korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak mencampuradukkan politik dengan hukum.
