Tujuh kewajiban kepada al-Qur’an yang diurutkan mulai dari membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan, sampai memperjuangkannya adalah di antara pemikiran genuine Pengasuh Pesantren dan Sekolah Alam Nurul Furqon atau yang lebih dikenal dengan Planet NUFO, Mlagen, Pamotan, Rembang Dr. Mohammad Nasih, M.Si.. Guru Utama di Rumah Perkaderan dan Tahfidh al-Qur’an Monasmuda Institute Semarang yang juga pengajar di Pascasarjana ilmu politik UI dan FISIP UMJ ini memiliki pemahaman keislaman dan kebangsaan yang saling mengisi. Keduanya dianggap memiliki hubungan mutualistik alias saling memberi makan.
Dari perspektif itulah, suami dr. Oky Rahma Prihandani, Sp.A., M.Si.Med itu memberikan motto berilmu, berharta, dan berkuasa di dua pesantren yang didirikannya, baik Monasmuda Institute maupun Planet NUFO. Dan karena ingin memberikan contoh kepada para santri-muridnya, pria yang akrab disapa oleh santri-muridnya dengan Abah Nasih atau Abana ini juga terjun ke dalam partai politik dan tidak pernah menyembunyikan statusnya. Tak jarang ia menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) secara terang-terangan. Bagi ayah lima anak ini, politik adalah kewajiban puncak sebagai seorang muslim. Memperjuangkan al-Qur’an hanya bisa dilakukan secara paripurna apabila menggunakan struktur politik. Sebab, dengan kekuasaan, yang bisa dilakukan tidak hanya amar ma’ruf, tetapi juga nahy munkar.
Bagaimana pandangan utuhnya tentang ini? Baladena.id melakukan wawancara eksklusif dengan Abana, dan berikut ini petikannya:
Baladena: “Biasanya ustadz atau kiai lebih memilih tidak menampakkan afiliasinya dengan partai politik atau menegaskan diri netral. Tetapi kenapa Abah Nasih kok sepertinya malah sebaliknya?”
Abana: “Pertama, biasanya bukan berarti benar. Kita ini sering menganggap benar yang biasanya. Sebaliknya menganggap yang tidak biasanya sebagai tidak benar. Ini tidak benar. Padahal benar salah tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya dan membiasakannya. Bumi bulat atau datar, tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang mempercayainya. Kedua, biasanya kan bukan berarti tidak ada kan? Mau saya tunjukkan? Mbah Maimun Zubair itu kiai. Tapi tidak kehilangan kekiaiannya hanya karena beliau menjadi elite PPP. Ini hanya salah satu contoh saja. Gus Dur malah pendiri PKB. Sekali lagi, memang jumlahnya tidak banyak. Dan yang memilih netral itu sebenarnya bukan berarti tidak berpolitik. Hanya saja gayanya berbeda. Pilihan jalannya lain. Anda belum tahu saja. Ini mesti hati-hati kita. Saya ngomong blak-blakan saja, sebagian netral karena memang mau mengayomi semua kalangan. Tapi jangan tidak jeli juga, bahwa ada mengatakan netral agar ‘dianggap’ bersama semua kalangan, sehingga ‘pasarnya’ menjadi lebih luas.”
Baladena: “Maksudnya bagaimana?”
Abana: “Ya sudah, begitu saja. Tidak usah saya katakan terlalu vulgar.”
Baladena: “Apakah Abah Nasih tidak khawatir ditinggalkan oleh santri, atau tepatkan para orang tua santri, dengan berafiliasi kepada salah satu partai? Kalau tidak bergabung dengan partai, kan jadi tidak tersekat.”
Abana: “Nah, itu tadi yang saya sebut. Pertanyaan anda inilah yang menjadi latar belakang sebagian elite agama menyatakan diri netral. Padahal dalam kenyataannya tidak juga. Saya ingin memberikan uraian tentang pilihan sikap politik saya ini. Pertama, saya ini mengajar sudah sejak kelas V MI. Tentu saja yang ini mengajar level amatiran. Mengajar membaca al-Qur’an anak-anak tetangga saya di mushalla depan rumah saya. Santri bapak dan ibu saya di kampung kan lumayan banyak. Saya bagian ngajarin mereka yang baru mengeja dengan Irqa’ atau Qira’ati. Bapak dan Ibu saya menyimak yang sudah bisa baca al-Qur’an dengan relatif lancar. Kedua, saya ini aktivis mahasiswa, menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sampai PB HMI. Teman saya dari berbagai macam latar belakang, beragam firqah, bermacam madzhab, juga yang tidak bermadzhab, bermacam ormas, dan juga beragam orpol. Saya dan teman-teman saya yang bermacam ragam itu ketemu dan diskusi biasa saja. Kami seperti saudara yang punya rumah yang berbeda-beda, tapi saling kunjung, sapa, bantu, dan kadang juga debat keras kami lakukan. Asuh, asih, dan juga asah. Sesuai dengan keperluan dan dinamika yang berkembang saja”.
Baladena: “Motif berpolitik itu sebenarnya apa?”
Abana: “Di dalam al-Qur’an, disebutkan bahwa fungsi kekuasaan adalah menolong. Bisa dilihat di QS. al-Isra’: 80. Nah, caranya adalah kekuasaan itu benar-benar digunakan untuk mentransformasikan ajaran-ajaran Allah Swt.. Prasyaratnya adalah jangan sampai menuruti hawa nafsu. Baca QS. Shad: 26. Dan masih banyak lagi ayat lain yang ujungnya sesungguhnya ya mirip dengan dua ayat ini. Jadi saya sebut dua ayat ini cukup. Nah, di antara ajaran yang muncul dari hasil perenungan saya kepada al-Qur’an, ada tujuh kewajiban kita kepada al-Qur’an, yaitu: membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan, dan memperjuangkannya. Alhamdulillah membaca sudah, mengartikan sudah, menghafalkan ya sudah, merenungkan sepertinya tiada hari tanpa melakukannya karena selalu merasa ada sesuatu dalam ayat-ayat tertentu, mengerjakan ya sedikit-sedikit dan terus berusaha memperbaiki kualitas dan kuantitasnya, mengajarkan tadi sudah saya sebutkan dan sampai hari ini tiada hari tanpa mengajar tafsir dan menyimak hafalan para santri-murid di Monasmuda Institute, Planet NUFO, juga anak-anak saya sendiri. Nah, memperjuangkannya ini saya belum punya alatnya. Saya belum pernah punya kekuasaan yang riil dan signifikan. Kalau jadi tukang bisik saja ya sudah. Kan saya punya banyak teman elite politik, baik anggota DPR maupun menteri. Presiden yang belum temenan. Hahaha. Banyak orang bilang, bahwa tukang bisik bisa lebih berpengaruh. Tapi itu tidak selamanya benar. Yang pasti bisa mempengaruhi keadaan adalah yang punya kekuasaan secara riil dan signifikan. Saya pernah jadi staff ahli di Fraksi PAN DPR RI. Pada akhir tahun 2012, saya mengusulkan kepada Pimpinan Fraksi PAN DPR RI, waktu itu ketuanya Mas Tjatur Sapto Edy untuk membuat kebijakan cuti hamil, melahirkan, dan menyusui selama setidaknya dua tahun sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 233. Waktu itu saya ngajar mata kuliah ‘Negara, Politik, dan Perempuan’ di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan saya baca beberapa referensi ada beberapa negara Skandinavia yang memberikan cuti lebih dari dua tahun. Kanada belasan bulan. Terus terang kaget. Ini kan yang diinginkan al-Qur’an. Saya kan jadi mikir. Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim. Tapi kok tidak punya perhatian kepada masalah ini? Maka saya usulkan”.
Baladena: “Tapi sampai sekarang kok tidak ada?”
Abana: “Nah itu dia masalahnya. Pada saat saya mengusulkan dua tahun, tidak langsung diterima karena berbagai macam pertimbangan. Saya harus bernegosiasi. Sampai kemudian pimpinan Fraksi PAN mau memulai dari 9 bulan dulu. Ini sudah luar biasa juga lo. Sebab cuti yang ada di Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan saat itu hanya 3 bulan. Saya diminta membuatkan argumentasi yang ‘seolah-olah rasional’. Ya saya buatkan. Ibu hamil bisa melahirkan anak prematur pada usia kanduang 6 bulan. Berarti saat usia kandungan masuk bulan ke-7 harus sudah diberi cuti. Kalau ternyata lahir normal, maka berarti sudah terpakai 3 bulan. Nah, setelah anak lahir, ibu harus memberikan asi eksklusif selama 6 bulan. Setidaknya dengan asi eksklusif ini, anak-anak akan mendapatkan asupan nutrisi paling berkualitas. 3 ditambah 6 bulan sama dengan 9. Bisa dicek berita tentang ini di google.com. Gampang membuktikannya. Nah, kemudian saya dan teman-teman pada saat itu secara lebih gencar mensosialisasikan dalam diskusi-diskusi Fraksi PAN. Tapi kan perlu dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPR. Sampai sepuluh tahun ide itu muncul sebagai inisiatif politik dari sebuah fraksi di DPR, ternyata sampai sekarang belum terwujud sebagai kebijakan politik. Penyebabnya, tentu saja kurang dukungan politik. Bisa saja kurang desakan. Nah, saya punya kepentingan untuk itu. Kalau hanya saya titipkan kepada orang lain, tidak ada jaminan. Kalau anda menitipkan sesuatu kepada orang lain, bisa saja orang itu lupa kalau dia sudah punya banyak agenda lain tidak sempat menyampaikannya. Kalau kita yang membawa ide kita sendiri, tentu saja itu yang akan jadi prioritas kita. Akan kita usahakan dengan sepenuh daya upaya dan jadi pertaruhan hidup kita.”
Baladena: “Sejak kapan berpikir untuk jadi politikus?”
Abana: “Bapak saya kepala desa. Kades kan politikus, walaupun paling bawah. Karena bapak saya berpengaruh cukup besar pada diri saya, maka awalnya, saat masih usia sekolah, saya ingin jadi kepala desa juga. Bapak saya dengan berbagai kualitas yang melekat pada dirinya, layaklah dijadikan sebagai role model. Bapak saya sarjana pertama di kampung saya, di Mlagen sana. Hafal al-Qur’an dan istrinya atau ibu saya hafal al-Qur’an juga. Punya usaha mandiri dengan menanam tebu puluhan hektar. Kepala madrasah diniyah dan juga kepala MTs. di kampung saya. Ketua perkumpulan hafidh/ah level kecamatan lah, JQH (Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffadh) Kecamatan Pamotan al-Falah itu pendiri untama dengan penggeraknya adalah bapak saya. Jadi ketua terus sampai meninggal tahun 1994. Saya kan melihat, dengan pandangan anak kecil yang belum banyak melihat dunia luar bahwa bapak saya mantap juga. Tapi setelah masuk HMI, kemudian bergaul dengan banyak senior politisi, saya mulai mereinterpretasi pesan bapak saya ‘jangan menjadi kepala desa’. Mungkin maksudnya levelnya harus dinaikkan. Hahaha. Kan kakek saya kepala desa, bapak saya kepala desa sampai meninggal dunia, masa’ saya kepala desa lagi. Walikota dong minimal. Hahaha. Jadi, walaupun saya kuliah di Jurusan Fisika Unnes, waktu itu ketika saya jalan-jalan Minggu pagi di Simpang Lima Semarang, saya membeli dua buku bekas ‘Dasar-dasar Ilmu Politik’ karya Prof. Miriam Budiardjo dan satu lagi Filsafat Manusia. Pergaulan di HMI yang makin luas, saya jadi Ketua Umum Komisariat Fakultas Ushuluddin IAIN Semarang, Ketua Korkom, Ketua Cabang Semarang, sampai ke PB HMI membuat saya makin tertarik kepada politik. Saya bahkan kemudian banting setir, studi S2 dan S3 ilmu politik di UI. Ketika ada teman saya masuk menjadi staff ahli Fraksi PAN tahun 2005, saya iyakan. Itu awal mulanya.”
Baladena: “Tapi politik ini kan rumit, sulit, dan risikonya besar. Apa tidak jadi bahan pertimbangan?”
Abana: “Jangan lupa, pahala pemimpin yang benar juga besar. Ada di dalam hadits ini. Mana ada imbalan besar tidak sulit, rumit, dan berisiko besar. Kalau tidak sulit, semua orang bisa. Kalau tidak rumit, ya tak perlu mikir. Kalau tidak berisiko besar, imbalannya juga kecil atau tak perlu imbalan pahala. Allah menjanjikan naungan kepada tujuh jenis orang. Salah satunya imaamun ‘aadilun, atau redaksi lain muqsithun. Pemimpin yang adil. Yang benar. Nah, ini tantangannya sebagaimana tadi di dalam QS. Shad: 26 yang telah saya sebutkan. Biayanya juga besar. Menurut saya, politik itu peperangan. Kalau dulu kan peperangannya di medan perang pakai senjata pedang. Sekarang perangnya di bilik suara, pakai paku coblosan, setelah itu berpindah ke gedung DPR/D dan istana untuk membuat kebijakan politik yang benar dan mengimplementasikannya secara konsekuen. Ini perlu perdebatan keras, negosiasi yang alot. Perlu orang yang cerdas dan punya kesabaran sampai berhasil. Kalau bisa begitu, baru akan dapat balasan besar dari Allah. Dan untuk bisa melakukan itu, prasyaratnya juga tidak ringan. Al-Qur’an berkali-kali menyebutkan bahwa berjihad itu dengan harta dan jiwa. Disebut harta dulu lo. Maka tidak benar juga kalau berpolitik tidak keluar uang. Merebut kekuasaan sebagai alat perang tadi ya harus keluar uang. Bukan untuk money politik. Tetapi untuk biaya politik yang diantaranya pendidikan politik. Kalau mau ambil jalan pintas itu lebih murah ongkosnya. Tapi kalau melakukan pendidikan politik, itu jauh lebih mahal. Saya bikin rumah perkaderan juga pesantren dengan model yang berbeda, hitung saja itu berapa belas milyar gedungnya saja. Belum lagi saya harus berjibaku di dalamnya. Untung saja saya punya mertua yang mau memberikan support besar. Ditambah dengan teman-teman saya sesama aktivis HMI yang dulu bersama-sama berjibaku dalam dunia perkaderan. Kalau money politic sih 10 M sepertinya sudah cukup. Karena itu, dalam lagu lir-ilir disebut lunyu-lunyu penekno. Walaupun licin, harus tetap dipanjat. Meskipun sulit harus tetap dan terus dijalani. Sebab, tujuannya untuk mewujudkan masyarakat negara yang beriman dan bertakwa. Dan itulah yang akan mendatangkan berkah Allah dari langit dan bumi sebagaimana dipersyaratkan dalam QS. al-A’raf: 96.”
Baladena: “Jadi, berpolitik ini ternyata berat ya?”
Abana: “Sering saya bilang kepada para santri-murid, baik di Monasmuda Institute Semarang maupun di Planet NUFO Rembang, juga dalam diskusi-diskusi saya. Di pesantren saya kan ada motto ‘berilmu berharta berkuasa’. Kalau mau pinter, itu hanya tergantung kita mau atau tidak belajar keras? Orang lain bisa dikatakan sama sekali bukan penentu. Atau setidaknya bukan penentu utama. Kalau mau jadi doktor seperti saya ini, setelah ujian skripsi di depan dua-tiga penguji, jadi sarjana. Lalu tinggal kuliah lagi S2. Setelah ujian di depan 3 penguji untuk mempertahankan tesis, kita jadi master. Tinggal kuliah lagi S3 dan mempertahankan disertasi di depan 9 profesor, kita lulus jadi doktor. Kalau mau kaya, orang lain dengan jumlah lebih banyak menjadi penentu. Kalau kita jualan, harus ada yang mau beli. Kalau usaha kita mau besar, harus ada orang yang mau bekerja untuk kita. Pengusaha besar di Indonesia dengan harta triliyunan itu karyawannya belum sampai 100.000 orang kayaknya. Tapi kalau mau jadi anggota DPR RI, kita harus mempengaruhi 200.000 orang untuk mau nyoblos kita. Untuk mempengaruhi 200.000 orang ini, dalam sistem Pemilu yang liberal seperti sekarang, biayanya besar. Tapi sekali lagi, perjuangan memang harus dengan pengorbanan. Bi amwaalikum, bukan bi aabaabikum. Dengan harta, bukan hanya abab saja. Abab tahu kan? Ngomong doang. Abab itu udara yang keluar dari mulut, yang kadang bau juga. Hahaha.”
Baladena: “Kalau sampai kekuasaan sudah menjadi salah satu target dalam dua pesantren, berarti cara merebut kekuasaan jadi bagian dalam kurikulum dong?”
Abana: “Pertanyaan bagus. Memang begitu. Anak-anak di Monasmuda Institute dan Planet NUFO semuanya memiliki kesempatan berlatih berorganisasi. Bahkan difasilitasi agar benar-benar terbiasa. Agar punya uang, mereka dibiasakan berwirausaha. Nah, berpolitik juga saya jadikan sebagai alat ukur; seberapa banyak sebenarnya orang yang sudah cerdas atau saya cerdaskan.”
Baladena: “Maksudnya bagaimana ini, Bah?”
Abana: “Maksudnya, untuk jadi politisi, bisa disebut juga pemimpin politik, fase pertama harus punya ide berbasis kebenaran. Tak cukup hanya itu, harus diajarkan kepada banyak orang sampai mereka juga punya kesadaran bahwa harus ada orang yang benar yang bisa memperjuangkan ide yang benar itu. Bahasa dalam disiplin ilmu politik adalah kemampuan mengonsolidasikan dukungan, sehingga kekuasaan bisa direbut oleh orang-orang yang benar. Banyak orang salah paham lo. Dikiranya orang yang merebut kekuasaan itu jahat semua. Nabi Daud, Sulaiman, dan juga Nabi kita Muhammad itu penguasa. Nabi Muhammad presiden di Madinah lo. Tapi umat Islam ini banyak yang terpengaruh oleh paradigma Eropa yang disebabkan oleh praktek politik menyimpang Eropa zaman kegelapan. Sejarah di Eropa saat itu mereka menyatukan agama dengan politik. Makanya sistem ini disebut dengan religio-integralisme Catholic. Namun, apabila doktrin gereja diselisihi, maka negara dijadikan sebagai alat untuk menghukum orang-orang yang dianggap berpaham menyimpang. Padahal kemudian ternyata yang keliru gerejanya. Kasus Copernicus dan Galileo Galilae kan terkenal sekali. Nah, pemahaman bengkok ini kan harus diluruskan dengan membangun paradigma yang benar. Alat ujinya ya kita yang mengajarkan ini terjun langsung ke dalam politik. Umat ini mau milih atau tidak? Mestinya, umat yang tercerahkan mampu berpikir bahwa yang seharusnya memimpin mereka adalah para pendidik yang mencerahkan mereka. Kalau politik diserahkan kepada para preman kan kebijakan politiknya akan berbeda bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan. Jadi, ini benar-benar tantangan. Ini adalah kewajiban yang untuk bisa melakukannya perlu pikiran cerdas untuk membangun strategis merebut kekuasaan dan merancang kebijakan politik, perlu tenaga besar untuk melakukan kerja-kerja politik mulai dari kampanye sampai melakukan negosiasi membangun kebijakan saat sudah berkuasa, juga perlu uang besar untuk biaya politik. Ingat, kekuasaan bukan untuk mencari uang. Kekuasaan adalah alat untuk melipatgandakan manfaat yang telah kita lakukan. Seperti saya ini, kalau hanya dengan uang saya sendiri, bahkan sudah ditambah dengan uang teman-teman, mertua, istri, dan ipar saya hanya bisa memberikan beasiswa kepada ratusan mahasiswa. Tapi kalau saya punya kekuasaan, tanda tangan saya bisa membuat jutaan anak Indonesia mendapatkan pendidikan gratis, bahkan mendapatkan support lebih yang diperlukan. Uangnya dari mana? Ya APBN atau APBD-lah. Kalau bisa begini, sempurna sudah tujuh kewajiban yang ke mana-mana saya sampaikan. Jadi kalau saya ditanya Allah nanti di akhirat, jawaban saya lengkap. In syaa’a Allah.” ***
