Kaderisasi menjadi suatu hal yang paling penting (urgent) dalam suatu organisasi, karena sangat berpengaruh dalam mendukung kader serta menjadi penunjang terhadap keberlangsungan dan eksistensi organisasi. Pengaruh pengkaderan berefek terhadap kuantitas maupun kualitas kader sehingga dari hal tersebut proses kaderisasi harus tetap dilaksanakan pada kondisi ataupun situasi apapun. HMI sebagaimana tercantum dalam konstitusi berfungsi sebagai organisasi kader maka sudah sepantasnya proses pengkaderan di HMI menjadi komitmen bersama untuk bagaimana ia bisa terus dikawal untuk terus menerus berlangsung melahirkan berbagai generasi. Bukti komitmen terhadap pengkaderan ini harus diwujudkan dalam satu usaha yang didukung dengan tindaka-tindakan konkret seperti melakukan rekruitmen untuk anggota baru, serta follow up pasca dilakukannya pengkaderan. Di HMI tingkatan pengkaderan dimulai dari LK I (Basic training) LK II (intermediate training) dan LK III (Advance training) sebagai training formalnya.
Pada awal berdirinya HMI, pengkaderan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kader sehingga melalui proses ini diharapkan para kader bisa memberikan kontribusi terhadap agama, bangsa dan negara. Namun kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan tersebut justru dinilai kontradiktif dengan realitas yang terjadi, dalam hal ini di HMI Cabang Tasikmalaya. Pengurus HMI Cabang Tasikmalaya sepertinya tidak terlihat menunjukan komitmen pengkaderan yang serius. Terbukti dengan adanya satu tindakan berani dan seenaknya melakukan tukar guling peserta Latihan Formal Nasional disalah satu HMI cabang di Indonesia, dari yang pada mulanya kader yang terdaftar dalam SK kelulusan adalah kader yang berasal dari salah satu komisariat justru malah ditukar dengan salah satu pengurus HMI Cabang tanpa ada komunikasi yang baik pada kader komisariat yang lulus tersebut ataupun kepada para pengurus baik itu ketum komisariat dan khususnya bidang P3A. Dengan adanya kejadian seperti ini kami kira pengurus HMI Cabang Tasikmalaya tidak mempunyai komitmen perkaderan yang serius dan terlihat malah mengutamakan kepentingan politik, pun dalam kejadian ini komisariat sudah merasa tidak dihargai bahkan meruntuhkan semangat kader dalam menuntaskan jenjang training di HMI. Seharusnya pengurus HMI cabang memberikan suport penuh terhadap kader yang ingin berangkat menunaikan latihan formal, bukan malah main jegal menjegal bahkan mencederai pengkaderan.
Kesempatan untuk mengikuti pengkaderan tingkat nasional memang selalu ada, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika proses pengkaderan ini justru di stir dan dimanfaatkan hanya sebagai alat legitimasi semata maka itu tidak bisa dibenarkan. Ditambah lagi, tindakan ini sangat merugikan dan membuat tercoreng nama organisasi dalam hal ini HMI Cabang Tasikmalaya. Seharusnya ketika sudah ada kepastian perihal kelulusan para kader yang akan ikut training ini tidak boleh diotak atik lagi, jika yang lulus adalah anak komisariat maka tidak perlu memaksakan lobi-lobi tidak perlu yang justru itu merugikan kader apalagi sampai melakukan usaha tukar guling. Pada akhirnya dengan adanya kejadian seperti ini pengurus HMI Komisariat merasa sangat dikecewakan dan dirugikan oleh sikap pengurus HMI Cabang Tasikmalaya yang dinilai kurang memegang teguh komitmen pengkaderan, disamping itu kami juga mempertanyakan komitmen dari sosok Ketua umum HMI Cabang, Bidang PA Cabang dan BPL HMI Cabang Tasikmalaya sampai bisa terjadi hal seperti ini. Pengurus harusnya mengedepankan komunikasi yang intens dan baik tetapi justru dalam kejadian ini seolah-olah bungkam tanpa satu katapun. Semoga dengan adanya kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi HMI Cabang lainnya dalam memegah teguh komitmen pengkaderan HMI.
Penulis: Ali Yapi (Kabid P3A HMI Komisariat Hasan Basri Cabang Tasikmalaya)
