Site icon Baladena.ID

Mengapa Raja Dusta Bisa Berkuasa

Oleh: Dr. Mohammad Nasih, Pengasuh Pesantren Planet NUFO (Nurul Furqon) Mlagen Rembang; Guru Utama di Rumah Perkaderan dan Tahfidh al-Qur’an Monasmuda Institute Semarang; Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ

Orang yang berakal sehat, akan selalu berpikir, di antaranya dengan bertanya; untuk mencari penyebab (al-‘illah) segala akibat (al-ma’lûl). Tidak ada akibat tanpa sebab. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, mengapa raja dusta bisa berkuasa? Padahal yang diperlukan adalah penguasa yang jujur, adil, dan bisa dipercaya.

Ya, suara mayoritas dalam Pemilu mendukungnya. Soal itu didapatkan dengan cara jujur atau curang, anggap saja itu bukan persoalan. Bicara hukum adalah bicara bukti dan formalitas. Dan lagi-lagi penguasa bisa menjadi penentunya. Anggap saja Pemilu terjadi secara fair.
Kenapa jutaaan orang bisa salah pilih?

Jangan terburu-buru menyatakan salah pilih. Jawaban tentang raja dusta bisa jadi penguasa itu bisa sangat complicated. Berbagai faktor bertali-temali sehingga menjadi rumit, bahkan ruwet. Sederhananya, rakyat lebih banyak yang tidak tahu detil politik. Bahkan tidak ambil pusing kepada politik. Sebab, memang praktis mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan politik.

Apalagi rata-rata pendidikan mereka juga masih rendah. Parpol yang dalam buku teks kuliah ilmu politik berfungsi melakukan Pendidikan politik, tidak mau melakukannya. Sebab, kalau rakyat cerdas, justru tidak akan mau memilih mereka dan hanya akan membuat urusan mereka jadi sulit. Tak hanya itu, mayoritas intelektual lebih senang mengatakan bahwa politik itu kotor.

Mayoritas mereka yang dianggap sebagai ulama’ lebih nyaman menyatakan diri netral, sehingga ummat yang berada di mana-mana tetap datang. Lengkap sudah. Akhirnya; ummat, rakyat, menganggap memilih mana pun sama saja. Karena memilih mana pun dianggap sama, maka rakyat yang miskin dan tidak mengenal nilai-nilai luhur yang disebut idealisme dan harga diri, memilih yang memberikan amplop.

Bukan amplop kosong. Isinya uang. Bahkan tidak sedikit yang terang-terangan hanya akan memilih jika amplop diberikan. Jika semua memberikan amplop, yang dipilih adalah yang memberikan dengan isi lebih besar. Atau bisa juga yang memberikan paling akhir. Jika amplop sudah tidak ada, cukup dengan rokok sebatang. Lalu dari mana raja dusta dapat uang untuk membayar biaya yang sangat besar?

Ini adalah urusan yang sudah menjadi rahasia umum. Ada bandar. Mereka mau keluar modal, karena akan mendapatkan proyek-proyek besar. Simbiosis yang saling menguntungkan. Sampai di sini, mudah dipahami kenapa jutaan rakyat bisa salah pilih.

Meskipun rakyat bodoh, mereka tertipu oleh pencitraan dan iming-iming uang, bukankah dalam sebuah negara demokratis ada kekuatan penyeimbang yang melakukan kontrol? Sebuah negara dengan keberadaan parlemen, mestinya tidak memungkinkan raja dusta merajalela.

Sebab, di antara fungsi parlemen adalah melakukan kontrol melalui mekanisme checks and balances. Jika eksekutif melakukan sedikit saja kekeliruan, maka parlemen memiliki kesempatan besar untuk cerewet.

Arti parlemen adalah berbicara. Para anggota parlemen, apalagi dengan jumlah yang sangat banyak, bisa berteriak bersama-sama, sekeras-kerasnya, agar penyelewengan yang dilakukan oleh eksekutif dihentikan. Atau kalau terlihat potensi untuk menyeleweng, tidak benar-benar terjadi. Ibarat ada maling yang hendak beraksi, anjing penjaga sudah menggonggong. Makin banyak anjing menggonggong, maling akan berpikir ulang. Kata kuncinya, teriak bersama-sama. Masalahnya adalah parlemen ternyata bungkam.

Nah, mengapa parlemen bungkam?

Parlemen, walaupun adalah sebuah lembaga, sesungguhnya adalah blok-blok politik karena anggotanya berasal dari beragam partai politik. Disebut sebagai blok-blok politik, karena dalam isu politik besar, tidak akan ada anggota parlemen bersuara dengan suara pribadi. Suara mereka akan diikat dalam satu ikatan yang penentunya adalah pimpinan partai politik.

Puncaknya adalah ketua umum partai politik. Jika mayoritas ketua umum sudah ada di dalam lingkaran kekuasaan eksekutif, maka secara formal, eksekutif akan berada dalam dukungan yang aman. Jika pun blok di luar pendukung penguasa eksekutif tidak memberikan dukungan, maka eksekutif akan tetap aman berjalan.

Mengapa suara dari blok di luar pendukung pemerintah nyaris tidak ada?

Nah, makin menusuk ke jantung persoalan. Pimpinan partai politik itu semuanya masih manusia. Mereka bisa saja punya masalah di masa lalu. Dan jika masalah itu dibuka, tentu akan membuat kesibukan baru untuk menemukan obat sakit perut.

Dari sini, yang penguasa leluasa melakukan negosiasi. Ujungnya adalah tahu sama tahu. Jika negosiasi tidak terjadi, tentu saja penguasa masih punya jalan. Menekan dengan menjadikan hukum sebagai alat. Penegak hukum juga manusia. Mereka mendapatkan posisi itu karena penguasa yang lebih tinggi. Karena itulah, senjata hukum seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Dengan adanya ancaman ini, tidak ada pilihan lain, selain bungkam. Hanya untuk persoalan-persoalan remeh dan pinggiran saja mereka diberi kesempatan bersuara. Bahkan jika tidak bersuara, diminta untuk bersuara. Sebagai bunga-bunga demokrasi. Agar kelihatan dan ada kesan masih ada yang mengawasi dan mengoreksi. Kalau yang mengoreksi adalah barusan pendukung penguasa eksekutif, akan kelihatan tidak indah, bahkan bisa terkesan aneh.

Selain itu, partai politik memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau penguasa eksekutif, bisa berpesta pora. Mereka lebih leluasa. Mau melakukan korupsi sendiri atau bersama dengan anggota parlemen, itu hanya soal pilihan. Sudah bukan rahasia, selalu saja ada fee sekian persen dalam setiap anggaran di parlemen.

Kalau yang tidak sedang berkuasa di eksekutif, dari mana mendapatkan biaya untuk menggerakkan partai politik? Sedangkan anggaran dari negara sangatlah kecil. Jika tidak ikut berpesta, maka sisa-sisa makanan dan minuman pun boleh, untuk menghilangkan lapar dan dahaga, apalagi kalau tak tahan untuk terus berpuasa.

Sampai di sini, raja dusta bisa bebas melakukan apa saja. Yang tidak ikut, akan langsung disikut, dan bisa masuk penjara. Tentu saja tak ada yang mau masuk penjara, kecuali dengan sangat terpaksa. Sampai di sini, parlemen menjadi nyaris tiada guna. Lalu siapa lagi yang bisa diharapkan?

Bukankah masih ada kampus yang isinya para intelektual?

Di dalam kampus, ada mahasiswa sampai para profesor yang bahkan memiliki gelar yang menunjukkan penguasaan disiplin keilmuan, yang kalau ditulis semua bisa sampai dua baris. Mestinya kampus inilah yang jadi penjaga moral. Dan dalam sejarah, mahasiswa selalu menjadi pionir yang paling berani menanggung risiko menjadi martir.

Namun, para petinggi kampus sesungguhnya adalah sumber inspirasi moralnya. Mahasiswa menjadi sangat penting karena merekalah yang mampu menangkap inspirasi moral itu. Dan dengan jumlah yang besar, mereka bisa membangun gerakan yang bisa menjadi bola saju. Jika mereka keluar kampus, maka akan menjadi semakin besar.

Usaha menjinakkan kampus dilakukan, agar suara kritis dan gerakan moral dari kampus tidak muncul. Caranya beragam. Penentuan pimpinan kampus diatur sedemikian rupa sehingga penentu utama sesungguhnya juga adalah penguasa. Agar lebih bisa memegang tengkuknya, pimpinan kampus diberi “gula-gula”, di antaranya jabatan lain dengan gaji yang berkali lipat gaji pegawai negeri. Jika tidak memiliki kredibilitas kuat, dengan nilai-nilai dasar yang ingin diperjuangkan, pasti ikut arus. Bukan menjadi penyemai nilai-nilai moral etik kepada mahasiswa untuk menjadi penjaga moral bangsa dan negara, tetapi justru menjadi alat penguasa untuk melumpuhkan mereka.

Dengan kekuasaan dalam kerajaan akademik (civitas akademika), mereka bisa menakut-nakuti, mengancam, sampai dengan memecat mahasiswa. Beribu alasan bisa dicari. Mahasiswa yang pengecut, akan langsung ikut. Mahasiswa yang pragmatis, akan selesai dengan suguhan nikmat makan malam.

Jadi, harapan tinggal satu untuk mengakhiri raja dusta. Tinggal mahasiswa yang pemberani dan memiliki idealisme tinggi. Harapan terakhir ini harus berani menggunakan logika penyair Taufiq Ismail: mahasiswa takut dekan, dekan takut rektor, rektor takut menteri, menteri takut presiden, dan presiden takut mahasiswa.

Jika mahasiswa terus terbuai dengan kuliah daring, bahkan menjalaninya sambil bermimpi, maka ketika mereka bangun, raja dusta akan makin merajalela.Wallahu a’lam bi al-shawab.

Exit mobile version