*Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si.
Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Praktisi Pendidikan, Guru Utama di Rumah Perkaderan & Tahfidh al-Qur’an Monasmuda Institute Semarang, Pengasuh Pesantren & Sekolah Alam Planet NUFO Rembang.
Kelebihan kepemimpinan politik dibandingkan kepemimpinan yang lain adalah adanya kekuasaan yang sangat besar, sehingga bisa membuat kebijakan yang bisa meliputi seluruh warga negara. Dengan kebijakan politik yang dibuat, seorang pemimpin politik bisa tidak hanya melakukan ajakan atau menyemangati untuk mengerjakan, tetapi juga memaksa warga negara, karena adanya ancaman hukuman yang ada di dalamnya atas siapa pun yang melakukan pelanggaran.
Dengan kebijakan politik yang baik, maka pemimpin politik sesungguhnya telah memulai untuk melakukan perubahan sosial menuju kebaikan bersama. Contoh yang sangat sederhana adalah kewajiban mengenakan helm atas para pengendara kendaraan bermotor. Ini sesungguhnya adalah bentuk pemaksaan kepada mereka agar tidak hanya berdisiplin dalam berlalu lintas, tetapi juga sekaligus mengupayakan keselamatan mereka.
Pembangunan kebijakan politik yang diorientasikan untuk melakukan perubahan bisa menjadi awal perubahan yang terjadi dengan lebih cepat. Karena itu, Ellen Key Trimberger menyebut yang demikian itu sebagai revolusi dari atas. Warga negara dituntut kepatuhan kepada kebijakan politik yang dibuat, baik suka maupun tidak suka. Untuk menjalankan perubahan itu, perangkat yang diperlukan sudah tersedia, karena negara telah memiliki aparatur yang lengkap, dari level paling atas sampai level paling bawah. Bahkan ada pula struktur yang sesungguhnya tidak digaji oleh negara, tetapi juga bisa difungsikan untuk itu, di antaranya RT dan RW.
Untuk bisa mewujudkan perubahan sosial yang lebih cepat dengan perangkat kebijakan politik, pemimpinan politik perlu memenuhi beberapa prasyarat penting:
Pertama, memiliki dukungan politik yang kuat, dari partai-partai politik, terutama di lembaga legislatif. Dukungan politik ini sangat penting agar dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan, terutama jika membutuhkan penganggaran yang besar. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang di antara tujuan pentingnya adalah membangun kualitas manusia yang unggul misalnya, tidak akan bisa berjalan apabila tidak didukung oleh penganggaran yang kuat.
Kedua, aparatur negara yang profesional. Untuk menjalankan program-program yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, diperlukan aparatur negara yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu, pengendalian efektif terhadap aparatur negara sangat diperlukan, agar mereka benar-benar bekerja sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan. Jika mereka tidak profesional dengan tidak bekerja secara efektif, maka program-program yang telah dicanangkan pasti akan gagal.
Demikian juga jika tidak efisien, maka yang terjadi adalah pemborosan yang menghabiskan anggaran yang besar, tetapi hasilnya tidak optimal. Dalam kasus MBG lagi misalnya, Presiden sebagai pemimpin politik tertinggi yang mencanangkan program ini, harus benar-benar memastikan bahwa program spektakuler ini benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan.
BGN harus harus memastikan bahwa anggaran besar untuk menyediakan makanan bergizi kepada para penerima manfaat benar-benar digunakan secara benar. Terutama dalam hal kualitas makanan perporsinya, harus benar-benar bernilai sama dengan yang dianggarkan. Jangan sampai terjadi penyelewengan atau korupsi, sehingga kualitas dan kuantitas makanan tidak sesuai dengan aturan.
Ketiga, dukungan penegakan hukum dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini juga diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, tidak tebang pilih atau apalagi sengaja dipilih untuk ditebang. Potensi korupsi terbuka di dalam setiap program yang membutuhkan anggaran. Apalagi dalam program dengan anggaran besar.
Indonesia masih memiliki masalah dalam penegakan hukum, karena lembaga-lembaga penegakan hukum, baik kepolisian maupun pengadilan justru terlibat dalam praktik korupsi. Bahkan KPK pun tidak immune dari praktik korupsi, setidaknya tidak bebas dari intervensi politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat level tertinggi atau melibatkan pihak-pihak lain dengan kekuatan keuangan yang super besar.
Keempat, dukungan organisasi masyarakat sipil. Terutama di Indonesia, keterlibatan organisasi masyarakat sipil tidak bisa diabaikan. Sebab, organisasi-organisasi tersebut memiliki anggota yang cukup militan. Muhammadiyah, NU, dan HMI dan alumninya KAHMI misalnya, memiliki anggota dengan kesetiaan kepada korps yang sangat kuat. Karena itu, pemimpin politik harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif, agar program-program untuk melakukan perubahan sosial bisa diterima dan mendapatkan dukungan optimal.
Di Indonesia, dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan, karena organisasi-organisasi tersebut juga memiliki struktur sampai level bawah. Muhammadiyah dan NU misalnya, memiliki struktur yang mirip dengan negara sampai level desa, bahkan juga RT. Sedangkan organisasi kemahasiswaan memiliki basis keanggotaan di kampus sampai level fakultas dengan sikap kritis yang kuat.
Terutama di Indonesia dengan keunikan kultur masyarakat dan masalah birokrasinya, pemimpin politik dituntut untuk memiliki kelihaian dalam menjalankan seni kepemimpinan, mulai dari sosialisasi gagasan sebelum membuat kebijakan politik agar bisa diterima oleh mayoritas warga negara, pengendalian terhadap struktur birokrasi agar bisa bekerja sesuai dengan visi pemimpinan, dan kemampuan menjalin kemitraan, baik dalam bentuk kerjasama maupun sinergi dengan organisasi-organisai masyarakat sipil. Sebab, dalam pelaksanaan kebijakan politik ada potensi muncul masalah-masalah yang tidak diduga sebelumnya.
Jika semua pihak di atas memiliki visi yang selaras, maka masalah-masalah tersebut akan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga upaya untuk melakukan revolusi dari atas juga bisa terus berjalan dan kemudian bisa makin akseleratif. Wallahu a’lam bi al-shawab.