Pendiri Partai Ummat, Amien Rais, kembali mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini, dirinya membandingkan pemerintahan Jokowi dengan zaman Soeharto (Orba).
Hal itu diungkapannya dalam sebuah video yang diunggah akun Youtube Bang Arief dalam sebuah kajian yang membahas tentang masalah demokrasi di Indonesia.
Awalnya, salah satu pentolan bergulirnya era reformasi itu mengupas mengenai kondisi terkini perpolitikan di Indonesia. Kemudian ia juga menyinggung tentang tujuannya dalam membangun Partai Ummat.
Terkait demokrasi di Indonesia, Amien menilai bahwa demokrasi di Indonesia sudah dalam kondisi yang menyedihkan.
“Demokrasi kita ini makin rusak,” ungkapnya, sebagaimana dikutip Beritahits.id, Sabtu (3/4/2021).
Lebih lanjut, dirinya pun kemudian membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan Soeharto.
Menurutnya, pada saat pemerintahan Soeharto segala keputusan ada di tangan Soeharto. Akan tetapi, menurut Amien, Soeharto masih memiliki etika dibandingkan presiden saat ini.
“Dulu keberatan kita pada orde baru namanya Republik tapi Presiden seperti raja, apapun di tangan Pak Harto. Tapi dulu Pak Harto masih ada etika, tapi kalau sekarang saya tidak tahu apa istilahnya,” jelasnya.
Amien mengatakan, pada pemerintahan Jokowi saat ini menurutnya orang-orang yang memberikan kritikan untuk rezim saat ini akan dijerat pasal.
“Tutup mata, tutup telinga semua keliru yang benar cuma rezim, semua yang berani mengkritik akan dicari pasalnya,” katanya.
Menurutnya, hal ini menyedihan. Sebab, menurut Amien, Presiden Jokowi dianggap sudah tidak melaksanakan kinerjanya sebagai presiden.
“Ini menyedihkan, menurut saya Pak Lurah ini sudah tidak melaksanakan sebagai presiden,” tuturnya.
Amien Rais menilai bahwa di belakang Jokowi ada organisasi yang menjadi latar belakang perkembangan ekonomi.
Ia mengungkapkan pada zaman Soeharto masih ada perbedaan antara bisnis dan politik.
“Di belakang Jokowi seperti ada Economic Military yang besar sekali. Dulu selemah-lemahnya Pak Harto, masih ada perbedaan antara bisnis jangan masuk politik. Kalau sekarang politik sudah di ketiak ekonomi,” jelasnya. (*)