Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada September 2025 menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya dalam kapasitas sebagai kepala negara ia tampil di forum global yang mempertemukan hampir seluruh pemimpin dunia. Dari panggung New York, Prabowo menyampaikan pidato tentang ketahanan pangan, perdamaian, perubahan iklim, dan solidaritas dengan Palestina. Namun yang juga menarik adalah sosok yang menyertainya, yakni Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kehadirannya memunculkan pertanyaan lebih jauh, apakah ia sekadar mendampingi dalam kapasitas protokoler atau membawa agenda substantif yang menyentuh kepentingan nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kini mampu memproduksi beras dalam jumlah tertinggi sepanjang sejarah dan bahkan mulai melakukan ekspor serta hibah ke negara lain. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras nasional hingga Agustus 2025 mencapai sekitar 25,19 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi hanya sekitar 20,62 juta ton, sehingga ada surplus lebih dari 4,5 juta ton. Bulog juga mencatat cadangan beras pemerintah sekitar 3,9 juta ton, angka yang cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan modal ini, Prabowo di PBB menyampaikan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam membantu negara lain menghadapi krisis pangan.
Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan jelas berkepentingan memastikan angka-angka ini bukan hanya klaim di atas kertas, melainkan kenyataan yang bisa dipertahankan. Zulhas sendiri sebelumnya pernah menyatakan bahwa target swasembada pangan dipercepat menjadi 2027, lebih cepat setahun dari target semula 2028. Ia juga menekankan bahwa Indonesia telah swasembada beras dan jagung, dengan surplus beras 3,5 juta ton menurut data BPS. Untuk menjaga insentif petani, pemerintah di bawah koordinasinya menetapkan harga gabah kering panen Rp6.500 per kilogram. Langkah ini memang dimaksudkan memberi perlindungan agar petani tidak dirugikan, namun di lapangan masih ada catatan bahwa distribusi dan permainan harga di tingkat tengkulak tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Beberapa daerah melaporkan harga gabah masih fluktuatif dan intervensi pemerintah tidak selalu tepat sasaran. Artinya, meski Indonesia punya surplus di atas kertas, problem distribusi dan keadilan harga masih menjadi PR besar.
Kehadiran Zulhas di forum internasional sebenarnya membuka peluang diplomasi pangan yang lebih luas. Media melaporkan bahwa ia bersama delegasi menghadiri lebih dari seratus pertemuan bilateral di sela-sela Sidang PBB, membicarakan peluang kerja sama ekspor, investasi pertanian, hingga dukungan teknologi pangan. Namun publik belum mendapat laporan rinci mengenai hasil konkret dari pertemuan tersebut. Berapa negara yang sepakat membeli beras Indonesia, berapa nilai investasi yang dijanjikan, atau program transfer teknologi apa yang disepakati, semua masih kabur. Tanpa transparansi hasil, kehadiran Zulhas bisa terkesan sebatas menambah deretan foto diplomasi, bukan memastikan adanya dampak nyata bagi petani dan konsumen di dalam negeri.
Kritik lain juga muncul terkait perbedaan antara narasi surplus dengan kenyataan di lapangan. Walaupun cadangan beras pemerintah besar, harga beras di pasar domestik masih kerap melonjak. Surplus nasional tidak otomatis membuat beras terjangkau di pelosok karena persoalan logistik, distribusi, dan infrastruktur. Publik menuntut agar Menko Pangan tidak hanya bangga di panggung internasional, tetapi juga memastikan stabilitas harga di pasar tradisional. Di sinilah tantangan Zulhas sesungguhnya, menjaga keseimbangan antara diplomasi luar negeri dan kebutuhan rakyat di dalam negeri.
Terlepas dari pro dan kontra, kehadiran Zulhas mendampingi Prabowo di PBB tetap punya makna politis. Sebagai ketua umum partai menengah seperti PAN, ia berhasil menjaga posisi partainya tetap relevan di lingkar kekuasaan. Namun publik berhak berharap lebih dari sekadar eksposur politik. Momentum PBB seharusnya digunakan untuk membangun jejaring kerja sama yang nyata dan bisa dirasakan masyarakat Indonesia, bukan sekadar mempercantik portofolio politik pribadi. Dengan membawa data surplus beras dan target swasembada, Zulhas harus memastikan bahwa janji-janji itu berlanjut dalam bentuk distribusi pangan yang adil, harga yang stabil, dan kebijakan yang benar-benar melindungi petani.
Sidang PBB tahun ini membuka panggung besar untuk Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang siap menjadi lumbung pangan dunia. Namun sejarah akan menilai apakah kehadiran Menko Pangan dan jajaran delegasi hanya menjadi catatan seremoni atau benar-benar menghasilkan terobosan.
Bagi Zulhas, momen ini adalah ujian apakah dirinya mampu mengubah klaim politik menjadi capaian konkret. Dan bagi publik, penilaian tidak akan berhenti pada pidato megah di New York, tetapi pada harga beras di pasar desa, pada kesejahteraan petani di sawah, dan pada kemampuan pemerintah menjaga rakyatnya dari ancaman krisis pangan global.
Oleh: Ahmad Wildan