Baladena.id, JAKARTA – UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI menuai penolakan dari berbagai kalangan. Semenjak Selasa (06/10) hingga kini, gelombang massa yang melakukan aksi menolak UU Omnibus Law CIpta Kerja semakin besar.
Demo besar-besaran sejak kemarin ini diklaim pemerintah bahwa ada dalang yang menggerakan para demonstran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku tahu pihak-pihak yang membiayai aksi demo tersebut.
“Sebetulnya, pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya,” jelasnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10).
Airlangga pun mengingatkan bahwa saat ini masih dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah sudah meminta petugas untuk menindak para pendemo sesuai dengan aturan PSBB.
“Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar,” tuturnya.
Airlangga juga menyinggung pihak yang dituding sebagai sponsor aksi demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya mereka memiliki ego sektoral yang tinggi tanpa memikirkan nasib massa yang turun ke jalan.
“Tentu kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai, ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar,” tutupnya.
Airlangga meyakini bahwa aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dirancang dengan rapi, bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan DPR. Menurutnya, para demonstran digerakkan tanpa melihat substansi dari Undang-Undangn tersebut.
“Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi.”
“Dan dimobilisasinya itu sebelum undang-undang diketok dan jadwalnya sudah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini memang ada gerakan dari mereka di balik layar yang memang ingin mendapatkan perhatian,” tutur Airlangga.