Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si., Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ dan Pengasuh Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO Rembang
Sejarah politik Nusantara menyajikan dinamika yang unik, yang tidak sekadar persoalan angka-angka hasil pencoblosan di bilik suara dan dilanjutkan dengan pembagian kursi kabinet. Di dalamnya sarat dengan seni mengelola simbol, mengendalikan impuls, dan membangun keseimbangan kosmis agar pemegang kekuasaan tertinggi atau takhta tidak terlihat sebagai perusak tatanan. Politik mutakhir di penghujung tahun 2026 menyajikan panggung dinamika yang menarik, yang membuktikan secara jelas bagaimana budaya politik Jawa bekerja. Di dalamnya, Presiden Prabowo—yang sebelumnya hampir selalu dicitrakan sebagai pribadi yang impulsif, militeristik, berwatak keras, dan terus terang atau to the point—telah mampu menunjukkan hal yang sebaliknya. Prabowo dengan sangat gemilang melewati ujian paling krusial dalam karier kepresidenannya. Ia tak hanya gesit meloloskan diri dari jeratan politik rezim sebelumnya, tetapi juga secara bersamaan menyingkirkan musuh-musuh yang selama ini mengelilinginya dengan cara yang sangat halus, presisi, dan terhormat. Karena itu, bisa dikatakan bahwa Prabowo baru saja lulus uji kejawaan, mengalahkan Jokowi.
Kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024 memang harus diakui berkat sokongan nyata dari Jokowi. Karena itu, setelah ia dan Gibran dilantik pada Oktober 2024 untuk memimpin Indonesia, ruang publik ramai oleh kasak-kusuk tentang bayang-bayang Jokowi. Prabowo sering diidentikkan semata-mata sebagai kelanjutan rezim Jokowi. Apalagi, sebagian posisi dalam kabinet yang dibentuk oleh Prabowo diisi oleh orang-orang Jokowi. Dalam banyak kesempatan pidato di depan publik, Prabowo juga menegaskan bahwa ia melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Bahkan, dalam sebuah pidato terbuka, Prabowo sempat meneriakkan, “Hidup Jokowi!”.
Situasi menjadi kian pelik dengan beredarnya informasi bahwa kekuasaan Prabowo sebenarnya dibatasi oleh perjanjian politik hanya dua tahun saja, dan setelah batas waktu itu kekuasaan akan dilanjutkan oleh Gibran. Karena itu, jika Gibran terus berada pada posisi sebagai wakil presiden, posisi Prabowo sesungguhnya sangat tidak aman.
Namun, Prabowo kemudian mampu membalikkan keadaan secara sangat drastis pada akhir 2026. Hal itu ditandai dengan dilumpuhkannya dua tangan panjang sekaligus perisai Jokowi tanpa meninggalkan jejak keterlibatan Prabowo. Pertama, mantan Kapolri yang telah digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan ditetapkan menjadi tersangka penyadapan terhadap Presiden dan berhadapan dengan pasal makar dengan ancaman hukuman terberat, yakni hukuman mati. Kedua, pada 12 November 2026, Gibran akhirnya secara resmi mengajukan pengunduran diri ke MPR RI dari posisi sebagai Wakil Presiden RI akibat masalah keabsahan syarat pendidikan setara SMA yang memicu DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat.
Dalam dua peristiwa politik tersebut, Prabowo menunjukkan kejeniusannya melalui kemampuan menahan diri untuk tidak tampil sebagai eksekutor politik. Dia menjalankan apa yang dalam khazanah falsafah dan strategi budaya Jawa dikenal sebagai nabok nyilih tangan (memukul dengan meminjam tangan orang lain). Memang, ungkapan ini seolah mengandung nuansa atau konotasi kelicikan dan kepengecutan. Namun, dalam perspektif kekuasaan Jawa—sebagaimana dikaji secara mendalam oleh Benedict Anderson dalam karyanya The Idea of Power in Javanese Culture—apabila seorang pemegang kuasa menggunakan kekuasaannya secara kasar dan terbuka, hal itu justru menunjukkan kelemahan dan menjadi tanda bahwa wahyu atau pulung kekuasaan telah hilang. Untuk menyingkirkan lawan, seorang satria atau raja Jawa sejati tidak boleh turun langsung mengotori tangannya. Ia mesti membiarkan hukum alam, mekanisme kelembagaan, dan tangan-tangan aktor lain yang menjalankan pekerjaan kotor itu. Ia sendiri harus tetap duduk tenang di atas singgasana dengan senyum dan wibawa yang utuh.
Dalam kasus LSP, mekanisme kerja nabok nyilih tangan itu terjadi dengan sangat sempurna. Padahal, selama bertahun-tahun institusi kepolisian di bawah kepemimpinan LSP telah dipersepsikan sebagai instrumen politik yang sangat loyal kepada Jokowi, hingga dijuluki sebagai “partai cokelat”. Figur-figur penting pada pos-pos strategis keamanan tersebut pastilah menjadi ancaman laten bagi kedaulatan informasi dan kendali komando Presiden Prabowo. Namun, apabila Presiden Prabowo menyingkirkan LSP tanpa alasan hukum yang kuat sehingga membuat dinamika politik terguncang, yang terjadi justru konfrontasi terbuka dari loyalis Jokowi yang sulit dihadapi oleh Prabowo.
Dalam hal ini, yang dilakukan adalah orkestrasi penegakan hukum yang sangat rapi, yang mampu mengungkap skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, mulai dari elite politisi sampai aktivis LSM. Kapolri baru, Jenderal Suyudi Arip Seto, dipercaya untuk melakukan tugas itu walaupun baru saja menjabat. Narasi makar yang diumumkan oleh Istana langsung membuat ruang pembelaan politik bagi LSP dan jaringannya terkunci. Presiden Prabowo tidak perlu menunjukkan kemarahan atas kejadian ini. Ia cukup menyampaikan keprihatinan sebagai kepala negara dan dengan sikap itu, ia justru berada pada posisi sebagai korban.
Kasus terpentalnya Wapres Gibran juga nyaris menggunakan pola yang sama, bahkan lebih halus lagi. Walaupun sebenarnya Gibran bisa maju menjadi cawapres secara kontroversial melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 saat pamannya menjadi ketua, persoalan yang membuatnya terjegal adalah ketika pada Oktober 2026 MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah setara SMA miliknya. Hal itu disusul kemudian oleh putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tersebut karena dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Dalam hal ini, Prabowo kembali menunjukkan bahwa ia sudah benar-benar matang sebagai politisi dengan watak yang njawani. Ini tampak dalam gerakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sebanyak 120 orang anggota DPR RI, di mana anggota Fraksi Gerindra justru bukan yang terbanyak. Gerindra seolah hanya mengikuti arus gerakan yang sudah dipandang konstitusional tanpa harus menjadi dirijen yang berada di depan. Dalam dinamika ini, tekanan politik dan moral secara keseluruhan terakumulasi kepada Gibran, dan sedikit pun tidak mengganggu citra Prabowo.
Jika Gerindra berada pada posisi di depan, yang akan terjadi justru efek bumerang politik yang akan mengenai Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu balas budi oleh mayoritas pemilih Indonesia berlatar belakang budaya Jawa yang sangat sensitif terhadap etika tersebut, sehingga publik akan memberikan empati kepada pihak yang tampak dizalimi. Dan ketika Prabowo sampai pada saat mengumumkan penerimaan pengunduran diri Gibran, dengan gestur yang sangat elegan, ia memuji Gibran sebagai sosok kesatria, negarawan, dan penuh tanggung jawab. Setelah itu, ia memeluk Gibran, anak dari sosok yang membantunya menang dalam Pilpres 2024. Dalam semiotika politik Jawa, pujian kepada lawan yang telah dipastikan tersingkir dari gelanggang adalah sebentuk penghormatan terakhir yang melumpuhkan potensi perlawanan balik. Ini persis seperti sikap para kesatria Pandawa yang menunjukkan penghormatan dengan memuliakan jasad para senapati Kurawa di Padang Kurusetra. Sikap ini menjadi penangkal agar publik Jawa tidak mencap Prabowo sebagai pemimpin yang dalam pepatah disebut “kacang lupa pada kulitnya”.
Franz Magnis-Suseno dalam karyanya, Etika Jawa, juga memiliki pandangan yang selaras bahwa prinsip utama dalam kepemimpinan Jawa adalah menjaga kerukunan dan menghindari konflik terbuka yang dapat menyebabkan guncangan kosmis maupun sosial. Pemimpin mumpuni adalah yang mampu mengendalikan nafsu pribadinya sebagai perwujudan prinsip sepi ing pamrih, serta bertindak seolah sekadar menjalankan kehendak tatanan yang lebih besar sebagai perwujudan rame ing gawe. Prabowo berhasil menahan dirinya dan membiarkan MK serta MA sebagai lembaga yudikatif, DPR/MPR sebagai lembaga legislatif, dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bekerja untuk menyingkirkan duri-duri dalam daging pemerintahannya. Bahkan, Prabowo tampak berada di atas semua faksi dan bersih dari pamrih kekuasaan pribadi.
Kelihaian Prabowo ini membuat pergantian wapres tidak menyebabkan gejolak sosial atau krisis politik. Tidak ada pengerahan massa yang berpotensi anarkis, juga sama sekali tidak terjadi perpecahan koalisi di pemerintahan. Peristiwa ini bahkan disambut positif oleh pasar karena dunia usaha memandang bahwa era matahari kembar telah berakhir, dan akan segera dimulai era yang lebih menjamin kepastian dalam berusaha. Semua ini menjadi bukti baru bahwa Prabowo tidak bisa lagi dipandang sebagai jenderal lapangan yang sekadar mengandalkan kekuatan frontal. Ia sudah bertransformasi menjadi seorang pemimpin yang memahami budaya Jawa dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya karena telah belajar dari pengalaman dua kali dikalahkan oleh Jokowi dengan gaya Jawanya. Prabowo kini tahu benar kapan ia harus tersenyum, membuat humor, berjoget, dan kapan harus bersikap pasif di depan, sementara ada orkestrasi yang menggerakkan palu konstitusi untuk menghantam lawan-lawan politiknya. Prabowo benar-benar telah lulus uji kejawaan.