Tepat pukul dua belas dini hari, ponsel saya berdering. Spontan saya melihat layar telepon, ternyata dari seorang kawan perjuangan, Saiq Khayran, Mantan Ketua Komisariat PMII Universitas Nurul Jadid.
Dalam percakapan udara berdurasi sekitar sepuluh menit itu, dia menembak saya dengan nada agak terburu-terburu. Wajar saja karena dia tipikal seorang aktivis yang sat-set. Dia meminta saya untuk mengisi Mapaba, katanya calon kader harus dibekali ideologi keindonesiaan yang konkret.
Saya terdiam sejenak, merenungkan satu pertanyaan yang berseliweran di kepala: kira-kira apa yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan mahasiswa di tengah cemarutnya kondisi Indonesia hari ini?
Dari renungan itu lahir sebuah gagasan kecil yang saya sebut “PR Keindonesiaan.” Istilah ini saya maksudkan agar peserta Mapaba tidak berhenti menjadi pendengar, tapi turut sadar atas tanggungjawab untuk mengerjakan tugas kebangsaan. Inspirasi itu datang ketika saya membaca dua karya penting: Sejarah Pergerakan Nasional anggitan Prof. Sartono Kartodirdjo dan kumpulan esai Percikan Api Revolusi.
Dua buku itu mengingatkan saya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari kerja panjang generasi muda yang berani berpikir dan bergerak.
Awalnya, saya hanya ingin berbicara tentang “Keindonesiaan”. Namun saya sadar, pembicaraan tentang Indonesia sering kali mandek dalam ruang-ruang diskusi. Maka, saya tambahkan dua huruf di depannya: PR. Artinya, tugas mencintai dan membangun Indonesia itu belum selesai, dan tak akan pernah selesai. Peradaban ditopang oleh pemudanya yang, sekali lagi, berani berpikir dan bergerak.
Saya membuka acara dengan menggugat paradigma lama gerakan mahasiswa. Selama ini, banyak yang bersembunyi di balik istilah “kritis-transformatif”, tagline itu seolah mengamini sebuah perubahan dari sekadar wacana dan semangat perubahan.
Padahal, yang kita alami kini bukan sekadar krisis transformasi, melainkan krisis implementasi. Ide dan gagasan tidak lagi menemukan bentuknya di lapangan. Gerakan mahasiswa semakin melempem alias kehilangan daya dorong karena kebanyakan berhenti pada meja-meja diskusi, bukan aksi. Yang kita butuhkan kini adalah “kritis-implementatif”.
Barangkali, jika bangsa ini terus begini-begini saja, mungkin bukan karena pemimpinnya tak berubah, tapi karena gerakan kita yang nyangkut pada bangunan wacana.
Dari situ, saya ajak mereka bertamasya menelusuri sejarah pergerakan nasional, baik dari Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Sumpah Pemuda dan Revolusi 1945. Saya ingin mereka menyadari bahwa setiap generasi punya “PR” sejarahnya masing-masing.
Jika generasi awal memperjuangkan kemerdekaan politik, maka generasi hari ini harus menuntaskan kemerdekaan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Saya juga mengingatkan bahwa sebuah gerakan yang melahirkan revolusi dimulai dari proses pendidikan dan penyadaran. Mengutip kalimat John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, “pendidikan adalah dinamit bagi sistem kolonial.”
Pada awal abad ke-20, transformasi gerakan nasional Indonesia lahir dari kerja-kerja pendidikan dan penyadaran. Seperti tahun 1908, ketika kolonialisme dan imperialisme memecah tatanan masyarakat menjadi porak poranda, berdirilah Budi Utomo. Organisasi ini lahir karena dua hal: pertama, masih banyak masyarakat yang belum terdidik; dan kedua, belum ada wadah yang mampu mempersatukan gerakan kebangsaan.
Tak lama, 17 tahun kemudian, lahirlah Manifesto Politik yang digagas oleh Perhimpunan Indonesia. Mereka membawa pesan “Nasionalisme” dalam tiga pokok rumusan: 1) kebebasan (kemerdekaan); 2) kesatuan; dan 3) kesamaan. Tiga tahun setelahnya, lahir “Sumpah Pemuda” (1928). Rangkaian sejarah ini menunjukkan bahwa pendidikan berhasil menjadi pilar utama transformasi peradaban.
Dari proses pendidikan dan penyadaran kala itu lahir identitas kolektif atau solidaritas nasional yang kemudian menjadi unit geopolitik. Namun, spirit pergerakan itu kemudian tumpul ketika muncul fenomena “Revolusi Integratif”, yaitu perubahan dari hubungan nasionalisme menjadi hubungan primordial, bahkan hubungan asosiasional. Tubuh pergerakan pun mengalami ploriferasi: terjadi polarisasi antara yang-radikal dan yang-moderat; pilarisasi dalam kecenderungan membentuk solidaritas berdasarkan indentitas kelompok; spesialisasi dalam tujuan perjuangan; dan dikotomisasi antara gerakan elitis dan populis.
Dari ketumpulan itu, politik (neo-)kolonial, dengan atau tanpa siasat divide et impera, dengan mudah mengendalikan arah gerakan nasionalis. Akibatnya, gerakan perjuangan semakin melemah dan mengalami disorientasi. Sebagian gerakan mahasiswa bahkan ditunggangi oleh kepentingan politik yang pragmatis, alias tidak lagi bersandar pada visi nasionalisme.
Ketika saya menyampaikan hal itu kepada peserta Mapaba, tampak kegelisahan di wajah meraka. Tak sedikit yang bertanya tentang bagaimana langkah-langkah segar yang harus diambil. Inilah PR kita sebagai mahasiswa. Yang harus kita lakukan hari ini adalah reorientasi arah organisasi. Asas-tujuan berorganisasi harus kembali didasarkan pada orientasi-nilai. Artinya, gelanggang organisasi mesti mendahulukan nasionalisme di atas ideologi primordial, serta menolak kepentingan parokial atau faksional (kelompok). Langkah-langkah itu bisa diwujudkan dimulai dari gerakan sederhana, yakni menjadikan organisasi sebagai inkubator dan pelopor pendidikan kesadaran kolektif yang dimulai dari kehidupan kampus.
Sebab sejatinya, gerakan mahasiswa bukan hanya tentang turun ke jalan, melainkan mula-mula adalah keberanian membangun kesadaran kolektif. Gerakan tanpa ideologi hanya akan jadi keramaian sesaat. Tapi gerakan yang dibangun di atas kesadaran keindonesiaan akan menjadi denyut perubahan yang tahan lama.
*Oleh: Ahmad Zainul Khofi (Ketua Pemuda Pelopor Demokrasi Situbondo)