Tahun 2024 ini adalah tahun yang bertepatan dengan pesta demokrasi negara kita, yaitu pemilu 2024. Pesta demokrasi Pemilu 2024 yang terdiri atas Pilpres 2024, Pileg 2024, dan Pilkada 2024. Pemilu serentak ini adalah pertama dalam sejarah RI dan menyedot anggaran hingga Rp76 triliun. Masa pemilu adalah masa politik. Pada masa-masa ini, atmosfer negara menjadi sangat dinamis, sensitif, dan tegang.
Pemilu adalah masa peralihan pergantian kepemimpinan. Masa pergantian kepemimpinan walaupun dengan cara apapun selalu berpotensi memakan tumbal darah rakyat; baik melalui kudeta atau berbagai macam sistem demokrasi yang dianggap paling baik sekalipun. Entah itu karena efek sporadis dari rakyat pendukung atau bisa pula diseting oleh elite dalang intelektual.
Bisa kita lihat mundur, semua peralihan kekuasaan dari presiden pertama sampai presiden terakhir yang menjabat, hampi selalu ada kekerasan dan darah rakyat. Masa-masa politik ini selalu muncul ketegangan dan teror, yang terkadang kalau kita pelajari seolah sengaja diseting untuk memuluskan perebutan kekuasaan. Mari kita lihat mundur sejarah peralihan kekuasaan para pemimpin kita.
Transisi pergantian Presiden Sukarno oleh Suharto, terdapat peristiwa berdarah. 30 September 1965 malam, enam jenderal dan seorang perwira menengah tewas dibunuh dan dibuang di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Yang dilakukan oleh PKI. Peristiwa itu berujung memicu tragedi berdarah, pembantaian massal orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM pada 23 Juli 2012 menyatakan, peristiwa brutal ini diduga menewaskan lebih dari 500.000 orang yang dituduh PKI. Pembantaian ini merupakan pelanggaran HAM berat. Peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal dan perwira itu, disebut sebagian analis, menjadi awal melemahnya kekuasaan Sukarno. kemudian Sukarno ‘digantikan’ oleh Suharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 dan ‘diresmikan’ dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. Sebagian pengamat menyebutnya sebagai ‘kudeta merangkak’.
Lengsernya Presiden Suharto. Kamis, 21 Mei 1998 yang telah memimpin selama 32 tahun. mengundurkan diri Soeharto berada di tengah badai krisis moneter, tekanan ekonomi maupun politik , serta gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi dari mahasiswa dan berbagai kalangan. Selanjutnya sesuai konstitusi, Wakil Presiden BJ Habibie melanjutkan estafet kepemimpinannya. Ada beberapa peristiwa kekerasan dan juga berdarah saat itu. Kerusuhan Mei 1998 kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut menelan banyak korban yang jiwa, pemerkosaan, dan 70.000 orang harus mengungsi.
Gus Dur “menyudahi” kepemimipinannya setelah 21 bulan karena dilengserkan oleh para politisi Senayan. Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001 memutuskan mencabut mandat terhadap Gus Dur dan menetapkan Megawati, wakil Gus Dur kala itu, sebagai Presiden kelima RI. Ketika itu, massa pendukung dan penolak Gus Dur semakin ramai mengepung Istana. 300 ribu relawan berani mati siap berangkat ke Jakarta untuk membela Gus Dur dari upaya pelengseran oleh parlemen.
Dalam buku Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2008: 463) karya Greg Barton, pada Februari 2001, Gus Dur berpidato di hadapan massa pembelanya dan meminta agar meninggalkan jalan, kembali ke rumah, serta mendoakan yang terbaik.
Pemilu, terpantau stabil dan tidak terlalu tegang selama waktu 10 tahun pada saat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, Politik kembali tegang dan panas pada saat pemilu 2019. Pada saat itu masyarakat sampai terbelah menjadi dua kutub. Terbelahnya masyarakat menjadi dua kutub saat itu juga efek imbas lanjutan dari Pilgub Jakarta yang terseret membawa isu SARA.
Isu SARA diawali dari pernyataan Ahok saat pidato di depan umum saat kunjungan kerjanya di kepulauan seribu yang dianggap menyinggung salah satu agama di Indonesia. Akibatnya, terjadi penolakan oleh beberapa tokoh dan kelompok-kelompok penentang Ahok. Akhirnya terjadi berbagai jilid aksi masa yang sampai melibatkan ribuan bahkan jutaan masa agar Ahok diadili.
Akhir penghitungan suara di pemilu 2019 dengan menyatakan kemenangan suara dari Jokowi-Ma’ruf Amin mengakibatkan protes dari para pendukung Prabowo-Sandi. Protes berujung pada kericuhan para unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di depan kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kericuhan tersebut terjadi sejak Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) dini hari.
Belajar dari berbagai peristiwa peralihan kekuasaan atau pemilu yang terjadi. Diharap agar pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang baik, tanpa ada kekerasana, dan tumpah darah. Diharap para elite politik tidak menumbalkan darah rakyat untuk kepentingan sendiri. Tidak memanfaatkan SARA untuk kepentingan kemenangan. Tidak mengadu domba rakyat sampai terpecah belah, apalagi mempekerjakan para buzzer penyebar hoax untuk memecah belah. Tidak melakukan politik uang, agar tidak ada rasa pamrih saat mereka menjabat.
Sedangkan rakyat sebagai orang yang diberikan suara untuk memilih, agar memperluas wawasannya. Bahwa, pemilu sejatinya adalah wadah demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan membela kepentingan rakyat. Rakyat harus cerdas memilih, siapa yang pantas memimpin negeri ini dengan visi misinya. Selain itu, rakyat harus sadar, bahwa politik itu dinamis. Yang dulu kawan, ternyata jadi kawan. Yang dulu lawan kemudian jadi kawan. Seperti yang terjadi dalam koalisi pemilu tahun ini. Jadi jangan terlalu fanatik dengan calon pilihannya. Harus berhati-hati dengan adu domba. Terutama, adu domba jalan hoax dan media massa.
Jangan sampai identitas SARA dijadikan alat penguasa untuk adu domba demi kepentingan mendapatkan suara. Diharap pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang baik. Tidak ada kekerasan apalagi tumpah darah, baik sebelum hari H pemilu atau setelah hari H. Pemilu menjadi ajang kontestasi politik, siapa yang pantas memimpin negeri ini. Tentu, dengan visi misinya.Yaitu visi misi membangun Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, yang diridhai oleh Tuhan.