Diskursus mengenai sistem pendidikan nasional di Indonesia sering kali terjebak pada asumsi yang keliru: bahwa kesatuan sistem harus diwujudkan melalui keseragaman struktur dan kelembagaan. Penafsiran semacam ini kerap merujuk pada amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan kewajiban negara untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Namun, persoalannya bukan terletak pada teks konstitusi, melainkan pada cara teks tersebut dipahami secara sempit dan kurang kontekstual.
Realitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia justru menunjukkan gambaran yang kompleks dan berlapis. Berbagai kementerian dan lembaga mengelola sektor pendidikan dengan mandat yang berbeda-beda, mulai dari pendidikan umum, keagamaan, hingga pendidikan kedinasan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara juga активно memperkenalkan berbagai model baru yang menyasar kelompok sosial tertentu maupun pengembangan talenta spesifik. Alih-alih dipahami sebagai strategi diferensiasi, kondisi ini sering disederhanakan sebagai bukti bahwa sistem pendidikan nasional tidak berjalan dalam satu kesatuan.
Pandangan tersebut problematis karena menyamakan “sistem” dengan “organisasi tunggal”. Dalam kerangka analisis kebijakan publik, sistem justru dipahami sebagai jaringan kebijakan, aktor, dan institusi yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, keberagaman pengelola bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari kompleksitas kebutuhan pendidikan dalam masyarakat yang heterogen.
Masalah yang lebih mendasar bukanlah banyaknya jalur atau lembaga, melainkan lemahnya artikulasi arah kebijakan yang mampu mengikat seluruh komponen tersebut. Dalam praktiknya, kesatuan sistem sering kali hanya berhenti pada level normatif—tercantum dalam dokumen kebijakan—tanpa diikuti oleh integrasi yang kuat pada tingkat implementasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan.
Di satu sisi, negara telah menetapkan berbagai instrumen seperti standar nasional, kurikulum, dan kerangka kualifikasi sebagai upaya menjaga kesatuan arah. Namun di sisi lain, koordinasi lintas lembaga kerap tidak berjalan optimal. Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih kebijakan, disparitas kualitas antarjalur pendidikan, serta ketidaksinambungan antara satu jenjang dengan jenjang lainnya. Dalam konteks ini, persoalan utama bukanlah fragmentasi struktural, melainkan fragmentasi dalam tata kelola.
Lebih jauh lagi, kebijakan pendidikan yang semakin beragam juga menyimpan risiko reproduksi ketimpangan. Diferensiasi jalur pendidikan memang dapat dipandang sebagai bentuk respons terhadap keragaman kebutuhan peserta didik. Namun, tanpa desain yang inklusif, diferensiasi tersebut justru berpotensi menciptakan stratifikasi baru—di mana jalur tertentu dipersepsikan lebih unggul dibanding yang lain. Dalam situasi seperti ini, sistem pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pemerataan, melainkan berpotensi memperkuat kesenjangan sosial.
Di sisi pembiayaan, komitmen konstitusional terkait alokasi anggaran pendidikan sering dipahami sebagai indikator keberpihakan negara. Akan tetapi, besarnya anggaran tidak secara otomatis menjamin efektivitas sistem. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah bagaimana anggaran tersebut didistribusikan, siapa yang paling diuntungkan, dan sejauh mana penggunaannya mampu menjawab persoalan mendasar dalam pendidikan. Tanpa tata kelola yang akuntabel dan terintegrasi, alokasi anggaran berisiko tidak menghasilkan dampak yang signifikan.
Dalam konteks ini, peran negara seharusnya tidak berhenti pada fungsi administratif sebagai penyelenggara, tetapi harus bergerak ke arah fungsi strategis sebagai pengarah sistem. Negara dituntut untuk mampu membangun koherensi kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan bahwa setiap inovasi pendidikan tetap berada dalam kerangka tujuan nasional. Tanpa peran ini, keberagaman justru akan memperlemah integrasi sistem.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai “satu sistem pendidikan nasional” seharusnya tidak lagi difokuskan pada persoalan jumlah lembaga atau keseragaman bentuk. Isu yang lebih mendesak adalah bagaimana memastikan adanya konsistensi arah, keadilan akses, serta kualitas yang merata di seluruh jalur pendidikan. Kesatuan sistem tidak dapat diukur dari tampilan strukturalnya, melainkan dari sejauh mana seluruh komponennya bekerja secara terpadu.
Pada akhirnya, sistem pendidikan nasional hanya akan bermakna jika mampu menjalankan fungsi dasarnya sebagai instrumen transformasi sosial. Jika tidak, konsep “satu sistem” hanya akan menjadi retorika normatif yang kehilangan relevansi dalam praktik. Dalam kerangka ini, tantangan terbesar bukanlah menciptakan keseragaman, melainkan memastikan bahwa keragaman yang ada benar-benar dikelola untuk mencapai tujuan kolektif, bukan sekadar berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
Oleh:Rohaili
Mahasiswa institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan