Baladena.id, SEMARANG – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan pernyataan kontroversial. Pernyataan kontroversial Megawati terlontar saat ia melakukan peresmian Kantor PDIP secara virtual, Rabu (28/10/2020).
Dalam sambutannya, Megawati membahas makna Hari Sumpah Pemuda. Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memanjakan anak muda yang katanya melek teknologi.
“Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung?” kata Megawati dalam acara peresmian kantor PDI-P secara daring.
Putri Soekarno ini juga menanyakan sumbangsih generasi muda saat ini terhadap Bangsa Indonesia. Menurut Megawati, generasi muda saat ini hanya bisa berunjuk rasa. Salah satu yang disorotinya adalah aksi demonstrasi berjilid menolak Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang terjadi sejak tahun lalu sampai dengan hari ini.
“Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja,” tegas Megawati.
Diketahui bahwa aksi demo tolak Undang-Undang Omnibus Law beberapa waktu terakhir ini berujung dengan kericuhan dan perusakan. Di wilayah Jakarta misalnya, sejumlah halte bus Trans Jakarta dan pos polisi dibakar oleh massa.
Menurut Megawati, aksi demo memang diizinkan oleh undang-undang. Namun, Megawati menegaskan bahwa aksi demo yang berujung perusakan tidak diatur dalam aturan hukum.
“Tapi adakah, jawab, aturannya bahwa [demonstrasi itu] untuk merusak? Enggak ada. Kalau ada orang bilang ‘ada bu’, mana dia? Sini, kasih tau sama saya,” ucap Megawati.
Presiden Indonesia yang kelima ini juga menyarankan agar kebijakan pemerintah yang kurang tepat sebaiknya disampaikan ke DPR.
“Yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo? Kalau enggak cocok, pergi ke DPR, di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat, itu untuk terbuka bagi aspirasi kalian,” ujarnya.
Sebelumnya, rangkaian demo menolak Omnibus Law digelar oleh massa buruh dan mahasiswa di berbagai daerah. Mereka diketahui sudah melakukan audiensi dengan DPR dalam proses penyusunan perundangan itu. Namun, hasilnya tetap tak sesuai harapan, Omnibus Law tetap mengebiri hak-hak buruh dan hanya memberi karpet merah bagi pemilik modal.