Virus Corona atau dalam medisnya disebut dengan Covid-19 telah melanda hampir keseleluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Hubei, Cina, pada Desember 2019, dan diakui sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Virus yang penyebarannya terbilang sangat luar biasa ini, menurut Worldometers disebutkan per 27 Maret ada lebih dari 532.000 kasus yang telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan wilayah, menghasilkan sekitar 24.000 kematian dan lebih dari 123.000 pemulihan.
Dalam hal ini, beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, Inggris, Cina, Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El-savador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Libanon, Filipina, Singapura dan disusul Arab Saudi telah melakukan Lockdown. Negara-negara ini mengambil sikap demikian karena menyadari bahwa Virus Corona telah mengakibatkan banyak warganya “mendadak” meninggal dunia secara massif.
Misalnya di Negara Perancis. Pemerintah “Menara Eiffel” ini juga turut memberlakukan lockdown untuk menekan penyebaran Virus Corona di wilayahnya. Penutupan penuh wilayah, larangan pertemuan publik, dan tidak memperbolehkan masyarakat berkeliaran di luar rumah mulai berlaku 16 Maret 2020. Yang menjadi menarik dari lockdown ini adalah, bahwa Presiden Marcon memberikan stimulus kepada semua perusahaan dengan menggratiskan pajak dan juga pembayaran semua tagihan operasional perusahaan, mulai dari biaya listrik, air, gas, hingga sewa gedung/tempat yang jadi kantor perusahaan.
Selain itu, Argentina yang berstatus lockdown juga menarik diperhatikan. Berdasarkan dekrit sosial yang diterbitkan Presiden Hernandez, mewajibkan seluruh warga negaranya untuk mengisolasi diri dengan jaminan bahwa pemerintah bersedia mensuplai makanan, layanan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya. Keputusan ini diambil karena penyebaran virus corona menyebar dengan sangat cepat dan dianggap sebagai sebuah masalah kesehatan yang sangat serius. (Tempo, 21/3/2020)
Tak kalah menarik, kebijakan pemerintah Negara Malaysia yang juga memberlakukan lockdown, mereka rela melakukan “amputasi” anggaran yang diperuntukkan menekan persebaran Virus Corona. Jumlahnya pun tidak main-main, mencapai Rp 929,5 triliun atau 250 miliar Ringgit Malaysia.
Bagaimana Indonesia?
Indonesia merupakan negara yang termasuk telat dalam merespon menyebarnya Virus Corona. Ironisnya, ada beberapa elit yang justru menjadikan candaan akan kehadiran virus mematikan ini. Misalnya; pertama, “‘Rapat di DPR, Ribka Tjiptaning Bercanda Korona ‘Komunitas Rondo Mempesona'”, (detikNews, 3/2/2029); kedua, “Mahfud: RI Satu-satunya Negara Besar di Asia Tak Kena Corona”, (CNN Indonesia, 07/02/202); ketiga, “Canda Luhut saat Ditanya Corona Masuk Batam: Mobil?”, (detikFinance, 10/2/2020); keempat, “Menkes Tantang Harvard Buktikan Virus Corona di Indonesia”, (CNN Indonesia, 11/02/2020); kelima, “Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing”, (Republika, 17/2/2020); keenam, “Kelakar Bahlil di Depan Hary Tanoe: Virus Korona Tak Masuk Indonesia Karena Izinnya Susah”, (Okezone, 24/2/2020).
Pernyataan tersebut, menurut penulis tidak menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi segenap tumpah darah. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan terbilang sangat minim. Padahal diakui atau tidak, per 26 Maret 2020, dikutip dari laman covid19.kemenkes.go.id, spesimen diterima 3925, negatif 3032, positif 893, meninggal 78, sembuh 35, dan dalam perawatan 780. Hal ini menunjukkan bahwa virus berbahaya ini telah berhasil menjangkiti warga Negara Indonesia yang menurut grafik penyebarannya semakin hari semakin bertambah.
Namun demikian, sampai tulisan ini diterbitkan, Presiden Joko Widodo tetap bersikukuh untuk tidak menetapkan lockdown. Melalui cuitan di akun media sosialnya, Mantan Walikota Solo itu menyampaikan, “Setiap negara memiliki karakter, budaya, dan tingkat kedisplinan yang berbeda-beda. Dengan pertimbangan itu, menghadapi Covid-19 ini, kita tidak memilih jalan lockdown. Di negara kita, yang paling tepat adalah physical distancing – meminta setiap warga menjaga jarak aman.”
Dalam upaya ini, Presiden seolah hanya ingin meminta agar warga negara saling mengerti bahwa keberadaan virus ini sangat berbahaya. Namun nyatanya tak kunjung selesai. Bahkan justru virus ini nampknya kian merajalela. Bisa dikatakan, persebarannya naik cukup signifikan. Menurut Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular (CMMID), Inggris menyebut ada ratusan ribu kasus Corona yang tak bisa terdeteksi di Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, langkah untuk tidak lockdown bukan menjadi solusi. Maka dari itu Pemerintah Indonesia perlu memeperhatikan kasus dari beberapa negara yang telat lockdown dan kemudian mengambil tidakan lockdown.
Menjadi Keharusan
Pemerintah Indonesia harus punya sikap tegas terkait penyebaran Virus ini. Imbauan-imbauan memang perlu dilakukan, tapi juga harus diimbangi dengan “gerakan represif” guna mendapatkan hasil maksimal. Jangan kemudian hanya melarang kegiatan-kegiatan tertentu, tapi turis dari luar negeri tetap diperbolehkan dan bahkan bebas masuk dan keluar wilayah NKRI.
Maka dari itu, penulis mempunyai tawaran sebagai berikut: Pertama, lockdown total. Pemerintah pusat harus memberikan contoh bagi pemangku kebijakan dibawahnya agar bisa saling bersinergi. Jangan justru pemerintah pusat diajari/ menganut kebijakan pemerintah kabupaten/ kota yang memberlakukan lockdown local. Dalam konteks ini, pemerintah pusat harus benar-benar berfikir realistis demi melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dengan arti lain, ego dan kepentingan-kepentingan seperti mempertahankan investasi, memkirkan Ibu Kota baru dan lain sebagainya “harus diabaikan” sampai keadaan benar-benar pulih.
Kedua, memikirkan pejuangan dokter. Caranya bisa bermacam-macam. Tapi menurut penulis adalah dengan cara memotong gaji pejabat. Hal ini perlu dilakukan. Dan sudah seharusnya, semua pihak fokus terhadap para dokter yang berjuang di garis terdepan. Lelah perjuangan mereka perlu diprioritaskan. Tak hanya lelah, mereka berani dan mau bertaruh masa depan untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit Virus Corona. Bahkan demi itu, mereka rela tak memeluk keluarga saat pulang rumah. Maka dari itu, disamping menaikkan tunjangan, pemangku kebijakan harus benar-benar mendukungnya dengan menerapkan kebijakan yang tidak merugikan.
Ketiga, semua komponen harus pro-aktif. Jika lockdown total benar-benar dilakukan, maka seluruh masyarakat harus mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyat selama lockdown itu diberlakukan. Tunjangan harus tetap ada. Caranya bisa potong gaji/tunjangan pejabat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Jika demikian bisa dilakukan, Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong sebagaimana visi Presiden Joko Widodo bisa teraplikasikan dan tak menjadi wacana atau semboyan yang tak berujung.
Dengan langkah tersebut, meski nampaknya sulit dan berat tapi tak ada salahnya untuk diterapkan. Dan bahkan harus! Negara harus hadir. Jangan sampai menangis hanya karena menyesali kesalahan yang tak kunjung disadari. Meski pahit, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan sikap tegas. Terkhusus Mr. Presiden yang terhormat, Kami dibawah sudah mengalami ketakutan yang luar biasa; takut salaman, tak bisa berjama’ah dan saling curiga antar sesama. Semoga tulisan ini dibaca, dan Allah lekas memulihkan keadaan seperti sedia kala. Aamiin.
Oleh: Ahmad Anwar Musyafa’, Penulis adalah Rakyat Indonesia yang gelisah dengan tumbuh-kembangnya Virus Corona