Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si.
Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nashihah Monasmuda Institute Semarang dan Pondok Pesantren & Sekolah Alam Nurul Furqon (PLANET NUFO) Rembang.
Dengan harta, kita bisa menolong banyak orang. Dengan kekuasaan, kita bisa menolong semua orang. Itu kalau kita mampu menjadikan harta dan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Sebab, kekuasaan sesungguhnya memang hanyalah sekedar alat. Ia bisa digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi juga bisa digunakan untuk melakukan kebaikan. Ia bisa diibaratkan sebagai pisau dapur. Di tangan orang yang tepat, bisa menjadi alat untuk membuat masakan bergizi dan lezat yang diperlukan oleh keluarga. Namun, di tangan perampok bisa digunakan untuk menyakiti orang lain, bahkan melakukan pembunuhan. Harta juga demikian. Hanya skala implikasinya saja yang berbeda. Kekuasaan benar-benar bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh kekuasaan politik. Terlebih lagi, kekuasaan memiliki daya ikat dan juga ruda paksa.
Saya bisa memberikan pandangan konkret tentang implikasi harta dan kekuasaan dengan yang selama ini saya kerjakan. Sejak tahun 2011 saya makin serius melakukan pendidikan dan kaderisasi kaum muda dengan mendirikan Monash Institute yang sekarang menjadi Monasmuda Institute Semarang. Melalui lembaga ini, kami memberikan beasiswa kepada anak-anak muda potensial, terutama yang berasal dari desa-desa dan keluarga prasejahtera, untuk kuliah dan menjadi aktivis. Dengan modal uang zakat kebun tebu saya di kampung yang hanya puluhan juta saja, kami bisa memberikan beasiswa kepada 25 orang lulusan SMU. Beberapa tahun kemudian, kami menambahkan syarat mau dan mampu menghafalkan al-Qur’an dan menjalani aktivitas usaha untuk bisa masuk di Monasmuda Institute Semarang.
Belasan tahun berjalan, program ini baru melahirkan ratusan master dan beberapa doktor dan menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi. Bayangkan, hampir tiga belas tahun, belum sampai 1000 orang yang mendapatkan manfaat dari program ini. Biaya yang diperlukan untuk menjalankan program ini kalau ditotal baru belasan milyar saja. Memang kami tidak pernah membuat proposal permohonan bantuan pendanaan. Walaupun tetap saja ada beberapa teman yang membersamai dan membantu pendanaan. Prinsip yang selalu saya tekankan adalah bahwa Tuhan hanya memerintahkan kita melakukan pekerjaan terbaik yang bisa dilihat oleh banyak orang dan dari situ orang-orang beriman akan bergerak (lihat al-Taubah: 105).
Bandingkan dengan para pejabat negara, sebut saja anggota DPR di segala level, kepala daerah, menteri, dan terlebih lagi presiden. Dengan kekuasaan, mereka bisa mengalokasikan anggaran untuk pendidikan bukan hanya puluhan milyar, tetapi bahkan ratusan trilyun. Di level nasional misalnya, dengan asumis APBN Indonesia sekarang sekitar Rp. 3000 trilyun yang 20%-nya dialokasikan untuk pendidikan, maka besarannya adalah Rp. 600 trilyun. Dua menteri yang paling berkuasa untuk memanfaatkan anggaran ini adalah menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri agama. Tentu saja, mereka harus mendapatkan dukungan dari para anggota DPR, terutama yang duduk di komisi yang membidangi pendidikan yang jumlahnya hanya 50-an orang. Bayangkan, hanya tidak lebih dari 100 orang yang memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan uang sebesar Rp. 600 trilyun per tahun. Kalau anggaran ini digunakan secara benar, betapa besar implikasinya untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia. Dan kalau nilai kebaikan dinilai dari besaran uang yang digunakan, betapa besar nilai kebaikan para pejabat negara yang jumlahnya hanya puluhan orang itu.
Karena itu, tidak ada nilai kebaikan yang melebihi nilai kebaikan yang dihasilkan oleh orang yang memiliki kekuasaan politik, jika benar. Sebaliknya, tidak ada nilai kejahatan yang melebihi nilai kejahatan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan politik, jika mereka korup. Sebab, kebijakan politik bersifat sangat inklusif, alias mengikat dan mempengaruhi seluruh warga negara. Karena itulah, menjadi makin mudah dipahami hadits Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuh orang yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan lagi di sana adalah pemimpin yang benar, yang tidak menyeleweng atau korup.
Berdasarkan realitas itu, kekuasaan politik mestinya berada di tangan orang-orang yang tidak hanya benar, tetapi juga memiliki pengalaman walaupun dalam skala kecil. Kekuasaan dalam konteks ini hanyalah alat untuk memperbesar skalanya saja. Sebab, dengan kekuasaan, penerima manfaat bukan lagi hanya sekedar komunitas kecil dan terbatas saja, melainkan seluruh warga negara.
Dalam konteks Indonesia, kekayaannya yang sangat besar, mestinya bisa digunakan untuk menolong seluruh warganya. Yang diperlukan hanyalah para penyelenggara negara yang benar-benar memiliki niat (political will) yang baik untuk menggunakan kekuasaan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Jika paradigma yang dibangun adalah kekuasaan untuk menolong, maka biaya politik untuk merebut kekuasaan di DPR RI misalnya, yang hanya belasan milyar saja, menjadi sangat kecil. Dan berdasarkan perspektif ini, logika kebanyakan orang yang membandingkan biaya politik yang dianggap besar dengan gaji anggota DPR yang dianggap kecil menjadi tidak relevan. Sebab, jika tujuannya adalah benar-benar untuk menolong semua orang dengan menggunakan anggaran negara yang sangat besar itu, maka ongkos politik yang dikeluarkan untuk merebut kekuasaan, akan menjadi sangat kecil. Dan dalam hal inilah, perjuangan dengan harta memang sesuatu yang nyata. Dan hanya orang-orang yang memang memiliki jiwa pejuang saja yang akan memiliki kerelaan untuk melakukannya.
Agar rakyat tidak tertipu oleh para calon yang maju memperebutkan kekuasaan, maka rakyat harus melihat rekam jejaknya pada jauh-jauh hari sebelumnya. Pemilih harus memastikan bahwa para calon yang akan dipilih adalah calon yang bukan hanya baik pada menjelang Pemilu dengan menabur uang, atau melakukan pencitraan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Yang diperlukan adalah para calon yang benar-benar telah memiliki rekam jejak dalam membangun masyarakat di bidang-bidang tertentu setidaknya, sehingga mereka memiliki pengalaman konkret. Dengan pengalaman itu, mereka bisa dan benar-benar akan memperbesar skala perjuangan dengan menggunakan kekuasaan politik kenegaraan. Pengalaman buruk dalam periode-periode politik sebelumnya dengan pencitraan yang menipu, harus membuat rakyat pemilih semakin berhati-hati agar tidak terjerumus ke lubang yang sama dalam Pemilu yang akan datang. Dengan ikhtiar ini, pemimpin berkualitas dan bersedia untuk menolong semua orang akan bisa dilahirkan. Wallahu a’lam bi al-shawab.