Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ironi adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi. Kata ironi berasal dari bahasa Yunani Kuno eironeia. Bahasa Indonesia menyerapnya dari bahasa Belanda ironie. Situasi ironi sedang kita hadapi terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Ada tiga ironi besar terkait hal ini.
Ironi Pertama. Pemborosan anggaran yang terindikasi korupsi di tengah defisit APBN yang melambung tinggi. Anggaran pelatihan daring (online) Kartu Prakerja seharusnya cukup sekitar Rp. 300 milyar, malah dibuat Rp. 5,6 triliun. Pemborosan anggaran disebabkan karena mekanisme pelaksanaan program yang dikomersialkan. Komersialisasi (transaksi jual-beli) antara platform digital selaku mitra resmi Pemerintah di program Kartu Prakerja dengan 5,6 juta peserta yang dibekali APBN Rp. 1 juta/orang sebenarnya tidak diperlukan seandainya Pemerintah langsung berhubungan dengan lembaga pelatihan (content provider) dan menambah fungsi www.prakerja.go.id, situs resmi Kartu Prakerja, dari tempat pendaftaran semata, menjadi tempat pelatihan daring juga, yang dapat diakses gratis oleh peserta.
Pemilihan metode komersialisasi yang lazim dalam relasi business to customer ini tidak masuk akal. Sehingga menimbulkan kecurigaan adanya cashback atau “tanda terima kasih” di belakang layar dari platform digital (dan content provider) kepada pejabat pemerintah sebagai imbalan dari dimuluskannya kebijakan yang abnormal ini. Keuntungan atau selisih antara real cost dengan pendapatan yang diterima platform digital (bersama content provider) terlalu mencolok. Dengan real cost kurang dari Rp. 300 milyar dan pendapatan Rp. 5,6 triliun, maka keuntungannya Rp. 5,3 triliun. Adakah bisnis normal yang keuntungannya 1.767 persen atau 17,67 kali dari real cost dalam waktu satu tahun?
Pemborosan APBN yang terindikasi korupsi ini semakin menohok jantung hati dan akal sehat karena terjadi di tengah krisis ekonomi dan pembiayaan yang berasal dari utang yang harus dibayar generasi mendatang.
Ironi Kedua. Pelatihan daring Kartu Prakerja mengusung teknologi terbaru buah revolusi industri 4.0 yang mengingkari keberkahan teknologi itu sendiri, yakni efisiensi. Pelaksanaan program Kartu Prakerja melibatkan platform digital dan fintech (payment gateaway) yang merupakan produk revolusi industri 4.0. Keterlibatan mereka bukannya menimbulkan efisiensi anggaran, sebagaimana dijanjikan oleh kemajuan teknologi terhadap peradaban manusia dari masa ke masa, melainkan justru menjadi tameng atau ruang gelap yang berupaya mengaburkan real cost. Sehingga seolah murah dan wajar tiap peserta menghabiskan satu juta rupiah untuk mengikuti pelatihan. Padahal sesungguhnya pengeluaran sebesar itu tidak diperlukan.
Sangat mengherankan pemilik dan manajemen platform digital dan payment gateaway mau melakukannya. Sebagai pihak yang sangat mengerti tentang teknologi dan manfaatnya, keterlibatan mereka sangat bertentangan dengan fitrah kehadiran mereka yang sesungguhnya.
Ironi Ketiga. Sejatinya program Kartu Prakerja adalah untuk membantu kompetensi pengangguran dan korban PHK. Mereka adalah kaum dhuafa yang menderita oleh pandemi covid-19 dan juga keterbatasan yang mereka miliki sebelum terjadinya pandemi. Tapi karena mekanisme Kartu Prakerja seperti itu, tanpa mereka sadari, derita mereka dieksploitasi untuk sesuatu yang nampak seperti proses mensubsidi atau menyuapi platform digital (dan content provider) yang –mungkin– berkolaborasi dengan pejabat korup.
Akhirnya, akan muncul ironi yang keempat apabila kritik yang deras dan keras dari banyak kalangan terhadap Kartu Prakerja dianggap gonggongan semata, sementara “perampokan” terus berjalan di tengah menurunnya legitimasi terhadap Pemerintah. Selamat hari lahir Pancasila. Jakarta, 1/6/2020.
Oleh Arip Musthopa, Founder KOMPAK Kartu Prakerja