Oleh: Dr. Mohammad Nasih, M.Si.
Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan dan Tahfidh al-Qur’an Monasmuda Institute Semarang, dan Pengasuh Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO Rembang.
Sejak Republik berdiri, konstalasi politik yang diantaranya tercermin dalam pembagian kekuasaan tidak pernah melewatkan ormas keagamaan. Muhammadiyah dan NU dengan segala bentuknya bertranformasi menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan oleh siapa pun yang berkuasa. Sebab, keduanya tidak hanya menjadi tempat berkiprah tokoh-tokoh dengan kapasitas pribadi yang kuat, tetapi juga menjadi wadah yang mampu mengonsolidasi massa sampai level akar rumput, sehingga bisa diandalkan untuk menjamin stabilitas. Tak terkecuali ketika Presiden Prabowo mengumumkan anggota Kabinet Merah Putih, di dalam posturnya yang obesitas itu juga mengakomodasi banyak menteri dari basis ormas Muhammadiyah dan NU.
Ada tidak kurang dari enam nama yang dianggap sebagai representasi Muhammadiyah dalam Kabinet Merah Putih. Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah) yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menjadi jangkar utama dan bisa dikatakan sebagai simbol paling mencolok. Ia diperkuat oleh Fajar Riza Ul Haq sesama kader Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai Wakil Mendikdasmen. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Awalnya, dalam mengurus pendidikan tinggi, hanya ada Prof. Fauzan sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun, Prof. Brian Yuliarto diangkat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) pada awal tahun 2025. Penunjukan Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, di samping sebagai representasi PSI, juga tidak bisa dilepaskan dari aktivismenya di organ Muhammadiyah.
Presiden Prabowo menempatkan kader-kader Muhammadiyah dalam lini pendidikan, sains, teknologi, dan kehutanan pastilah berdasarkan pandangan bahwa Muhammadiyah selama ini memang lebih menonjol di bidang itu. Sebab, organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu memiliki banyak perguruan tinggi, sekolah, dan rumah sakit. Menyerahkan tanggung jawab untuk mengurusi medan ini merupakan pilihan rasional untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam sekali mengambil keputusan.
Serupa dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga juga terepresentasi dengan nama-nama yang sudah dikenal sebagai pengurus struktural maupun tokoh kultural yang memiliki basis kuat. Prof. KH. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal dan Syuriyah PBNU) yang diangkat sebagai Menteri Agama. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Sekretaris Jenderal PBNU) ditunjuk sebagai Menteri Sosial. Arifah Choiri Fauzi (Sekretaris Umum PP Muslimat NU) diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Erick Thohir dengan manuver-manuver untuk bisa masuk dalam lingkaran NU dan kemudian benar-benar jadi Ketua Lakpesdam PBNU diangkat kembali menjadi Menteri BUMN, walaupun kemudian digeser ke posisi Menpora. Dan Nusron Wahid dengan ketokohan ganda di NU dan Partai Golkar, mendapatkan posisi strategis sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Portofolio itu menunjukkan bahwa NU dianggap oleh Presiden Prabowo lebih cocok mengurus lini-lini yang berkait erat dengan spiritualitas keagamaan, pendidikan pesantren, jaringan sosial, dan kesejahteraan masyarakat (jaring pengaman sosial). Kementerian Agama dan Sosial adalah struktur yang bila disejalankan secara linier dengan struktur kultural NU yang sebelumnya dikenal telah memberikan mengurus ribuan pesantren dan jutaan basis massa perdesaan tentu akan menjadi mesin yang akan bisa berjalan secara akseleratif. Program-program populis dan kesejahteraan untuk selanjutnya juga bisa sangat penting untuk meraih dukung massa akar rumput NU untuk mendukung Prabowo jika hendak maju kembali dalam Pilpres 2029.
Keberadaan para anggota kabinet yang merepresentasikan Muhammadiyah dan NU memberikan pesan politik tentang tiga hal: akomodasi yang berimbang, pemanfaatan struktur ormas yang sudah mapan untuk optimalisasi pelaksanaan program, dan juga pembangunan basis dukungan politik elektoral. Dan dalam akomodasi ini sesungguhnya telah terjadi simbiosis mutualistis antara negara dengan masyarakat sipil.
Dukungan Muhammadiyah dan NU kepada pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo bisa berpengaruh kepada beberapa hal penting:
Pertama, legitimasi kultural dan spiritual yang kuat. Ini sangat penting karena Indonesia adalah negara yang mangkomodasi agama dalam penyelenggaraannya. Bahkan menjadi negara dengan penduduk terbesar di muka bumi. Keberadaan tokoh-tokoh ormas terbesar di Indonesia itu akan dengan sendirinya membuat lontaran-lontaran kritik ideologis dari kelompok oposisi, terutama dari kelompok yang selainnya menjadi kurang berarti. Kecuali pemerintah melakukan blunder yang fatal. Sebab, tokoh-tokoh dari kedua ormas tersebut dianggap memiliki otoritas yang jauh lebih kuat oleh masyarakat luas. Bahkan sebagiannya menganggap bahwa Muhammadiyah dan NU adalah ukuran standar pemahaman keagamaan. Perbedaan di antara keduanya bahkan dianggap tidak menunjukkan benar salah, tetapi sekedar pilihan atau alternatif.
Kedua, percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Prabowo memiliki beberapa program prioritas yang sangat ambisius. Di antara yang sudah berjalan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah memerlukan mitra. Di antara mitra yang dianggap memiliki kekuatan untuk menjalankan itu adalah ormas yang memiliki kekuatan finansial dan sekaligus memiliki struktur sampai desa-desa atau daerah terluar. Muhammadiyah dan NU memiliki kriteria untuk itu. Demikian pula untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan baik formal maupun nonformal dan kemiskinan ekstrem, pemerintah memerlukan mitra baru yang akan membuat program bisa berjalan mulus tanpa birokrasi yang selama ini dikenal justru mempersulit.
Ketiga, penjamin stabilitas politik di level akar rumput. Dengan struktur yang lengkap, nyaris sama dengan struktur negara karena menjangkau sampai level pedesaan, Muhammadiyah dan NU bisa diandalkan untuk menjadi jangkar stabilitas politik sampai level paling bawah. Jika muncul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program, Muhammadiyah dan NU bisa menjadi peredam yang akan mencegah akibat negatif menjadi lebih besar.
Namun, secara bersamaan itulah sesungguhnya independensi Muhammadiyah dan NU diuji. Para kader dan warga ormas, baik Muhammadiyah maupun NU harus tetap berprinsip melakukan pembelaan kepada kebenaran. Jangan sampai akomodari pemerintah kepada kader-kader ormas hanya menjadi alat kooptasi yang membuat ormas kehilangan sikap berani melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan dalam pembuatan kebijakan dan/atau dalam praktek. Yang mana yang akan terjadi? Sejarah yang akan menyajikan kenyataannya. Wallahu a’lam bi al-shawab.